Sebanyak 11 Perusahaan Jasa Keuangan Manfaatkan Data Dukcapil

JAKARTA - Direktor Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) serta 11 perusahaan jasa keuangan. Kerja sama itu terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan KTP Elektronik.

Kerja sama itu akan mempermudah proses verifikasi identitas nasabah asuransi serta identitas calon agen atau tenaga pemasar perusahaan berlisensi. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi risiko maupun fraud lembaga jasa keuangan.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, kerja sama ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem single identity number. "Jadi data kependudukan tunggal yang dapat digunakan untuk semua keperluan termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya di Jakarta, Selasa, (15/1/2019).

Menurutnya, sudah seharusnya lembaga-lembaga hanya menggunakan data Dukcapil. Dengan begitu masyarakat atau nasabah akan lebih mengoptimalkan sistem administrasi perusahaan melalui ketersediaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat.

Ketua Umum APJII Jamalul Izza menjelaskan, lewat kerja sama ini diharapkan setiap asosiasi dan perusahaan akan mendapat banyak manfaat serta kemudahan. "Termasuk dalam proses verifikasi identitas nasabah, sehingga memudahkan dalam hal permintaan atau pembukaan produk layanan bagi nasabah baru," tuturnya.

Direktur Utama Bank Panin Dubai Syariah Bratha Widjaja menambahkan, pemanfaatan NIK dan KTP Elektronik ini memiliki nilai strategis. "Dari data tersebut kita bisa dapat data valid calon nasabah secara cepat," katanya.

Baginya, kerja sama ini bisa meningkatkan efektivitas sekaligus efisiensi sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Semoga kerja sama dengan Dukcapil ke depan bisa ditingkatkan," kata Bratha.

Sementara, Direktur Suzuki Finance Hendry Y Setiabudi mengatakan, kerja sama ini penting untuk meningkatkan dan menciptakan penyelanggaraan bisnis pembiayaan yang sehat dan transparan terutama dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk diketahui, sampai sekarang sudah lebih dari 1.100 lembaga jasa keuangan yang memanfaatkan data dari Dukcapil. Lembaga-lembaga itu meliputi bank, perusahaan financial technology (fintech), asuransi, serta perusahaan pembiayaan.