Terungkap! Ini Bocoran Kementerian Baru Bentukan Prabowo
Senin, 13 Mei 2024 - 19:15 WIB
loading...
Presiden terpilih Prabowo Subianto. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan bakal membentuk Kementerian Perumahan. Pendirian itu selaras dengan rencana pemerintah mengembangkan bisnis perumahan yang lebih terkonsep rapi.
Kabar pendirian kementerian baru disampaikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko, saat peluncuran The New Face of Samesta Sentraland, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (13/5/2024).
Baca Juga: Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, PKS: Harusnya Miskin Struktur Kaya Fungsi
Menurutnya, Kementerian Perumahan akan fokus pada program yang berkaitan dengan bisnis perumahan di Tanah Air. Bahkan, otoritas baru ini bakal membidik regulasi ihwal konsep development perumahan di dalam negeri.
"Pak Budi (Dirut Perum Perumnas) ini saya dengar, mungkin ke depan akan ada pemisahan, bahwa ada Kementerian Perumahan lagi ke depan," ujar Tiko.
"Jadi benar-benar fokusnya diubah ke agenda perumahan lagi, kita bisa lebih erat dengan pemerintahan untuk membangun konsep development yang lebih teregulasi," jelasnya.
Baca Juga:
Kendati begitu, dia menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Perumahan baru ada di tataran ide alias wacana. Sehingga implementasinya belum diketahui pasti.
Di lain sisi, lanjut Tiko, pendanaan dalam bisnis perumahan masih menghadapi tantangan. Meskipun ada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sebuah dukungan pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Karena itu, ada usulan agar konsep FLPP direvisi dan bisa menyerupai skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Soal ini beberapa pihak terkait sudah duduk bersama untuk membahas hal yang dimaksudkan.
"Kalau pendanaan untuk konsumennya saya rasa sudah cukup jelas, walaupun FLPP pun buat BTN agak challenging karena menggunakan konsep float," ucap dia.
"Ini sudah kita bicarakan untuk merubah konsep FLPP ke depan seperti model KUR, subsidinya bunga gitu. Sehingga nanti dari sisi pembiayaan semakin luas," lanjut Tiko.
Baca Juga: Eddy Soeparno hingga Saleh Daulay Jadi Kandidat Menteri dari PAN
Dia memandang, para developer membutuhkan dukungan capital yang besar untuk bisa menghasilkan berbagai produk perumahan yang efisiensi dan skala besar.
"Tapi yang harus disampaikan ke Pak Basuki dan Bu Menkeu, tidak ada model pendanaan buat developernya. Padahal developer ini membutuhkan dukungan capital yang besar untuk bisa menghasilkan unit secara konsisten dengan skala besar dan dengan efisiensi," tuturnya.
Kabar pendirian kementerian baru disampaikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko, saat peluncuran The New Face of Samesta Sentraland, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (13/5/2024).
Baca Juga: Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, PKS: Harusnya Miskin Struktur Kaya Fungsi
Menurutnya, Kementerian Perumahan akan fokus pada program yang berkaitan dengan bisnis perumahan di Tanah Air. Bahkan, otoritas baru ini bakal membidik regulasi ihwal konsep development perumahan di dalam negeri.
"Pak Budi (Dirut Perum Perumnas) ini saya dengar, mungkin ke depan akan ada pemisahan, bahwa ada Kementerian Perumahan lagi ke depan," ujar Tiko.
"Jadi benar-benar fokusnya diubah ke agenda perumahan lagi, kita bisa lebih erat dengan pemerintahan untuk membangun konsep development yang lebih teregulasi," jelasnya.
Baca Juga:
Kendati begitu, dia menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Perumahan baru ada di tataran ide alias wacana. Sehingga implementasinya belum diketahui pasti.
Di lain sisi, lanjut Tiko, pendanaan dalam bisnis perumahan masih menghadapi tantangan. Meskipun ada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sebuah dukungan pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Karena itu, ada usulan agar konsep FLPP direvisi dan bisa menyerupai skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Soal ini beberapa pihak terkait sudah duduk bersama untuk membahas hal yang dimaksudkan.
"Kalau pendanaan untuk konsumennya saya rasa sudah cukup jelas, walaupun FLPP pun buat BTN agak challenging karena menggunakan konsep float," ucap dia.
"Ini sudah kita bicarakan untuk merubah konsep FLPP ke depan seperti model KUR, subsidinya bunga gitu. Sehingga nanti dari sisi pembiayaan semakin luas," lanjut Tiko.
Baca Juga: Eddy Soeparno hingga Saleh Daulay Jadi Kandidat Menteri dari PAN
Dia memandang, para developer membutuhkan dukungan capital yang besar untuk bisa menghasilkan berbagai produk perumahan yang efisiensi dan skala besar.
"Tapi yang harus disampaikan ke Pak Basuki dan Bu Menkeu, tidak ada model pendanaan buat developernya. Padahal developer ini membutuhkan dukungan capital yang besar untuk bisa menghasilkan unit secara konsisten dengan skala besar dan dengan efisiensi," tuturnya.
(nng)
Lihat Juga :
