alexametrics

Anggota DPR Pastikan Info Pembangunan Infrastruktur Pakai Dana BPJS Hoaks

loading...
Anggota DPR Pastikan Info Pembangunan Infrastruktur Pakai Dana BPJS Hoaks
Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menjelaskan mengenai pembiayaan infrastruktur saat temu warga di masa reses DPR di Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (27/2/2019). Foto/Istimewa
A+ A-
JAKARTA - Rumor penggunaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk biaya pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah informasi sesat (hoaks). Masyarakat diminta cerdas mengkonsumsi informasi yang bertujuan memecah belah bangsa, terlebih menjelang Pemilu Serentak 2019.

Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni saat temu warga di masa reses DPR di Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (27/2/2019). "Saya pastikan itu hoaks," kata Sahroni menjawab pertanyaan warga seputar penggunaan dana BPJS untuk pembangunan infrastruktur.

Mantan anggota Komisi XI DPR ini menuturkan, pemerintah telah membangun jalan baru sepanjang 2.650 km, tol 1.000 km, serta pemeliharaan jalan 46.770 km. Tak hanya infrastruktur jalan, pembangunan jalur kereta api juga digarap sepanjang 3.258 km di Jawa, Sulawesi, Sumatera, hingga Kalimantan.



Di sektor udara, pemerintah telah membangun 15 bandara baru dan pengadaan 20 pesawat perintis. Sementara di sektor laut telah dibangun 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal barang perintis, serta pengadaan kapal ternak dan 500 unit kapal rakyat.

"Ini semua tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Seluruh rakyat merasakan pembangunan, tidak lagi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa," ujar politisi muda NasDem ini.

Untuk merealisasi pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menggelontorkan dana Rp4.700 triliun. Pembiayaan diperoleh dari APBN, pengampunan pajak (tax amnesty), kerja sama dengan investor, dan utang luar negeri.

"Kontribusi dari APBN 41,3% atau sebesar Rp1.941 triliun. Kemudian BUMN sebesar 22% (Rp1.034 triliun), dan kontribusi swasta sebesar 36,7% (Rp 1.725 triliun). Jadi nggak ada dana BPJS yang dipakai untuk pembangunan infrstruktur," jelasnya.

Lebih jauh Sahroni mengingatkan masyarakat untuk cerdas dan bijak mencerna informasi dari sosial media yang kerap dipertanyakan validitas datanya. "Seringkali informasi di medsos itu bertujuan memecah belah kita untuk kepentingan politik sesaat. Mari bapak dan ibu kita bijak mencerna informasi," imbuhnya.
(poe)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak