Indonesia Incar Kuasai 61% Saham Freeport, Bahlil: 98% Sudah Disepakati
Jum'at, 07 Juni 2024 - 14:54 WIB
loading...
A
A
A
"Kami sudah melakukan negosiasi, 98% sudah disepakati beberapa poin, salah satunya penambahan saham 10%, membangun smelter di Papua, dan melibatkan pengusaha daerah di Papua," ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (7/6/2024).
Menurutnya dengan penambahan porsi kepemilikan saham Pemerintah di PT Freeport menjadi 61% itu akan memudahkan dalam melakukan eksplorasi. Sebab pada tahun 2035 diperkirakan akan menjadi puncak masa produksi PT Freeport, setelah tahun itu maka kapasitas produksi akan menurun.
Sehingga dikatakan Bahlil, masih diperlukan eksplorasi untuk menjaga produktivitas PT Freeport setelah tahun 2035 tersebut. Sedangkan masa eksplorasi sendiri membutuhkan waktu sedikitnya 10 sampai 15 tahun.
"Jadi kalau tidak segera diantisipasi sekarang, maka setelah tahun 2035 potensinya tidak ada produksi, siapa yang mau tanggung jawab," kata Bahlil.
"Kalau sekarang sudah 51% potensinya sudah tambah 10%, menjadi 61% milik negara, yang sahamnya dimiliki oleh BUMN dan BUMD," tutupnya.
Menurutnya dengan penambahan porsi kepemilikan saham Pemerintah di PT Freeport menjadi 61% itu akan memudahkan dalam melakukan eksplorasi. Sebab pada tahun 2035 diperkirakan akan menjadi puncak masa produksi PT Freeport, setelah tahun itu maka kapasitas produksi akan menurun.
Sehingga dikatakan Bahlil, masih diperlukan eksplorasi untuk menjaga produktivitas PT Freeport setelah tahun 2035 tersebut. Sedangkan masa eksplorasi sendiri membutuhkan waktu sedikitnya 10 sampai 15 tahun.
"Jadi kalau tidak segera diantisipasi sekarang, maka setelah tahun 2035 potensinya tidak ada produksi, siapa yang mau tanggung jawab," kata Bahlil.
"Kalau sekarang sudah 51% potensinya sudah tambah 10%, menjadi 61% milik negara, yang sahamnya dimiliki oleh BUMN dan BUMD," tutupnya.
(akr)
Lihat Juga :
