Indonesia Incar Kuasai 61% Saham Freeport, Bahlil: 98% Sudah Disepakati
loading...
Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini Pemerintah telah berkomunikasi dengan PT Freeport terkait penambahan jumlah kepemilikan saham sebesar 10%. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini Pemerintah telah berkomunikasi dengan PT Freeport Indonesia terkait penambahan jumlah kepemilikan saham sebesar 10%. Sehingga nantinya Indonesia bakal menguasai total 61% saham Freeport .
Bahlil menjelaskan, pada tahap negosiasi yang dilakukan antara Pemerintah dan PT Freeport, 98% sudah sepakat untuk setidaknya 3 poin utama, salah satunya penambahan porsi kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport sebanyak 10%.
Adapun 3 poin utama yang menjadi kesepakatan dalam pembahasan antara Pemerintah dan PT Freeport yakni penambahan porsi kepemilikan saham, pembangunan smelter di Papua, hingga melibatkan pengusaha daerah di Papua.
"Kami sudah melakukan negosiasi, 98% sudah disepakati beberapa poin, salah satunya penambahan saham 10%, membangun smelter di Papua, dan melibatkan pengusaha daerah di Papua," ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (7/6/2024).
Menurutnya dengan penambahan porsi kepemilikan saham Pemerintah di PT Freeport menjadi 61% itu akan memudahkan dalam melakukan eksplorasi. Sebab pada tahun 2035 diperkirakan akan menjadi puncak masa produksi PT Freeport, setelah tahun itu maka kapasitas produksi akan menurun.
Sehingga dikatakan Bahlil, masih diperlukan eksplorasi untuk menjaga produktivitas PT Freeport setelah tahun 2035 tersebut. Sedangkan masa eksplorasi sendiri membutuhkan waktu sedikitnya 10 sampai 15 tahun.
"Jadi kalau tidak segera diantisipasi sekarang, maka setelah tahun 2035 potensinya tidak ada produksi, siapa yang mau tanggung jawab," kata Bahlil.
"Kalau sekarang sudah 51% potensinya sudah tambah 10%, menjadi 61% milik negara, yang sahamnya dimiliki oleh BUMN dan BUMD," tutupnya.
Bahlil menjelaskan, pada tahap negosiasi yang dilakukan antara Pemerintah dan PT Freeport, 98% sudah sepakat untuk setidaknya 3 poin utama, salah satunya penambahan porsi kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport sebanyak 10%.
Adapun 3 poin utama yang menjadi kesepakatan dalam pembahasan antara Pemerintah dan PT Freeport yakni penambahan porsi kepemilikan saham, pembangunan smelter di Papua, hingga melibatkan pengusaha daerah di Papua.
"Kami sudah melakukan negosiasi, 98% sudah disepakati beberapa poin, salah satunya penambahan saham 10%, membangun smelter di Papua, dan melibatkan pengusaha daerah di Papua," ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (7/6/2024).
Menurutnya dengan penambahan porsi kepemilikan saham Pemerintah di PT Freeport menjadi 61% itu akan memudahkan dalam melakukan eksplorasi. Sebab pada tahun 2035 diperkirakan akan menjadi puncak masa produksi PT Freeport, setelah tahun itu maka kapasitas produksi akan menurun.
Sehingga dikatakan Bahlil, masih diperlukan eksplorasi untuk menjaga produktivitas PT Freeport setelah tahun 2035 tersebut. Sedangkan masa eksplorasi sendiri membutuhkan waktu sedikitnya 10 sampai 15 tahun.
"Jadi kalau tidak segera diantisipasi sekarang, maka setelah tahun 2035 potensinya tidak ada produksi, siapa yang mau tanggung jawab," kata Bahlil.
"Kalau sekarang sudah 51% potensinya sudah tambah 10%, menjadi 61% milik negara, yang sahamnya dimiliki oleh BUMN dan BUMD," tutupnya.
(akr)
Explore More