Sistem Kelistrikan Indonesia Semakin Handal dan Ekonomis

JAKARTA - Sistem kelistrikan di Indonesia mengalami peningkatan kehandalan yang cukup signifikan dari tahun ketahun. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam menyediakan infrastruktur kelistrikan di Tanah Air.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia tentu saja memiliki sejumlah sistem kelistrikan. Hal ini sebagai upaya untuk mempermudah pengawasan kondisi kelistrikan Nusantara. Saat ini, Indonesia terdiri dari 38 sistem besar dan sistem-sistem kecil yang mengelilinginya, dimana untuk Jawa dan Bali sudah menjadi satu kesatuan sistem atau biasa disebut sistem interkoneksi.

Vice President Public Relations PLN, Dwi Suryo Abdullah, mengatakan di tahun 2015 terdapat 11 sistem di Indonesia yang mengalami defisit (kekurangan pasokan listrik). "Namun sejak 2018 kondisi tersebut berubah. Dan seluruh sistem sudah tidak ada lagi yang mengalami defisit. Bahkan disejumlah sistem besar, mempunyai cadangan daya hingga 30%," ujarnya Senin (29/4/2019).

Tentunya cadangan ini tidak hanya untuk mengatasi kondisi disaat pembangkit menjalani perawatan rutin namun yang lebih penting untuk mendorong tumbuhnya investasi di sektor industri manufaktur.

Selain hal tersebut, tidak kalah penting untuk mempercepat tercapainya rasio elektrifikasi 99,9 % di akhir tahun 2019, dengan melayani sambungan baru pada masyarakat yang belum menikmati listrik. Sementara hingga 1 April 2019, rasio elektrifikasi sudah mencapai 98,5 % dengan 72,8 juta pelanggan.

Sistem tenaga listrik yakni suatu sistem yang teritegrasi yang berfungsi untuk menyediakan kebutuhan energi listrik dengan mempertimbangkan keseimbangan kebutuhan permintaan tenaga listrik dan penyediaan pasokan listrik (demand dan supply) agar dapat melayani kebutuhan listrik masyarakat di wilayah usaha PLN dalam kurun waktu yang lama dan berlangsung secara terus menerus.

Sistem tenaga listrik pada umumnya terbangun dari tiga fungsi utama. Pertama pembangkit, kedua peralatan sistem yang berperan untuk menyalurkan energi listrik dari pembangkit ke kawasan yang dekat dengan pengguna energi listrik atau disebut dengan transmisi dan peralatan listrik yang berperan untuk mendistribusikan energi listrik ke instalasi milik pelanggan yang tentunya harus dilewatkan alat pengukur energi listrik atau biasa disebut distribusi.

Dalam mewujudkan sistem tenaga listrik tersebut sudah pasti yang menjadi prioritas utama adalah kebutuhan akan kapasitas daya listrik di suatu kawasan itu tercukupi bahkan harus mempunyai cadangan daya listrik yang cukup.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila ada pembangkit yang harus dilakukan perawatan rutin sehingga berhenti beroperasi dan tidak berkontribusi ke sistem selama waktu perawatan, maka cadangan daya yang ada dapat menggantikan daya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit yang sedang tidak berkontribusi ke sistem.

Apabila tidak tersedia cadangan maka berdampak padamnya sebagian pelanggan mengingat dalam pengoperasian sistem tenaga listrik menggunakan prinsip keseimbangan daya antara daya listrik yang dibangkitkan (supply) dengan daya listrik yang digunakan pelanggan (demand).

Inilah yang menjadi perhatian dalam merencanakan pembangunan infrastruktur tenaga listrik di wilayah usaha PLN, meskipun biaya pokok produksi untuk menyediakan daya listrik lebih tinggi dari harga jual yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Setelah terpenuhi daya listrik yang dibutuhkan oleh kawasan wilayah usaha PLN, prioritas sistem tenaga listrik yang dibangun harus mempertimbangkan biaya yang ekonomis dengan tidak mengesampingkan kehandalan sistem agar dalam operasionalnya sistem tersebut efisien dan berkualitas sehingga tetap terpenuhi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP).

"Untuk bisa mewujudkan suatu sistem tenaga listrik yang ekonomis maka pemilihan, ketersediaan, kontinuitas dan harga energi primer menjadi faktor yang utama," kata Dwi Suryo.

Sebagai contoh meskipun Indonesia merupakan daerah tropis dan sinar matahari sampai di bumi Indonesia sekitar 12 jam dan sangat efektif untuk dimanfaatkan menjadi energi listrik tetapi kenyataannya harga Energi Baru dan Terbarukan dari Photo Voltage (PV) atau Solar Cell lebih mahal dibanding listrik yang dihasilkan dari batubara maupun gas.

Pembangkit listrik PLTD skala kecil yang dikonversi dari pembakaran HSD (solar) meskipun biayanya lebih besar dari pembangkit berbahan bakar gas namun sangat efektif untuk dipilih, khususnya ditempatkan di pulau-pulau terdepan sebagai kebutuhan listrik warga Indonesia yang tinggal di pulau-pulau terdepan sekaligus menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Seperti di Pulau Laut Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, daya mampu pada sistem tenaga listriknya sebesar 1,6 MW untuk melayani sekitar 500 pelanggan beban rata-rata masih sekitar 160 kW ini memberikan makna bahwa kebutuhan listrik di pulau terdepan sangat siap untuk melistriki pembangunan infrastruktur untuk dermaga, telekomunikasi, pangkalan militer dan cool storage mengingat secara geopolitik sangat strategis.

Sementara, dalam sistem tenaga listrik yang besar dengan kapasitas diatas 1.000 MW, seperti di pulau Jawa yang mempunyai daya mampu 35 GW, beban puncak 27 GW, jumlah pelanggan 45 juta, pemilihan energi primer yang murah sangat menentukan harga pokok produksi dan saat ini yang paling murah yakni PLTA kemudian disusul dengan PLTU dan PLTP.

"Sistem tenaga listrik seperti di Kalimantan dan Sumatra, dimana terdapat tambang batubara maka untuk mendapatkan biaya produksi yang lebih ekonomis. Jenis pembangkit listrik tenaga uap batubara mulut tambang sangat cocok untuk direalisasikan," ujarnya.

Pemilihan PLTU Batubara mulut tambang menjadi prioritas utama karena mampu menekan biaya operasi atau investasi karena tidak ada biaya pembangunan jetty atau dermaga sebagai tempat pombongkaran batubara, tidak ada biaya angkut batubara dari lokasi tambang batubara menuju lokasi PLTU batubara, namun kondisi ini sangat terbatas dan saat ini hanya ada dua pulau yaitu Kalimantan dan Sumatra.

Dalam mewujudkan suatu sistem tenaga listrik yang efisien, handal, ekonomis dan ramah lingkungan pembangunan insfrastruktur ketenagalistrikan berpedoman pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), agar pemanfaatan energi nasional bisa maksimal.