Sinyal Kenaikan Harga BBM Makin Kuat, Menteri Arifin: Tanya Bu Sri Kapan Kumpulnya
loading...
Saat sinyal kenaikan harga BBM semakin kuat seiring dengan pelemahan kurs rupiah yang semakin tajam, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengaku siap membahas subsidi energi dengan Sri Mulyani. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ), Arifin Tasrif mengaku, belum adanya rapat antar Kementerian/Lembaga yang membahas nasib harga Bahan Bakar Minyak atau BBM subsidi maupun non subsidi untuk Juli 2024.
Sama halnya dengan harga BBM , Arifin juga mengatakan, pemerintah belum melakukan pembahasan soal kelanjutan harga listrik usai Juni 2024 ini. "Belum dibahas (rapat)," jelasnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Ia pun menyatakan, pihaknya menunggu koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlebih dahulu. Sebab menurutnya, sejauh ini kementeriannya sudah siap membahas nasib subsidi BBM di tengah tingginya harga minyak mentah dunia.
"Tanya Bu (Menteri Keuangan) Sri Mulyani tuh, saya kan tiap saat siap. Tanya beliau (Srimul) kapan mau ngumpulnya (membahas subsidi)," tutupnya.
Sebelumnya Arifin mengungkapkan, pertimbangan pemerintah menahan harga BBM tetap stabil hingga Juni 2024 guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19.
Arifin bilang dirinya juga akan membahas terkait kelanjutan harga BBM subsidi dan nonsubsidi bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Juli 2024. Namun diakuinya hingga akhir Juni, belum ada rapat lintas Kementerian maupun arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait harga BBM maupun tarif listrik yang akan berlaku pada Juli 2024.
Sementara itu sebelumnya alarm kenaikan harga BBM per 1 Juli 2024, telah dibunyikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengungkapkan pelemahan rupiah hingga gejolak global menjadi indikator yang kuat terhadap penyesuaian harga BBM. Namun, pihaknya mengakui belum ada pembahasan terkait hal tersebut.
"Nanti akan ada pembahasan tersendiri. Tetapi kan jumlahnya sudah jelas. Jumlah subsidi tidak ada perubahan," jelas Menko Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Sedangkan Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menambah beban anggaran subsidi BBM dan listrik. Pasalnya impor BBM menggunakan dolar Amerika Serikat (AS). Adapun asumsi nilai tukar rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 rata-rata dipatok Rp15.000 per USD. Sementara, nilai tukar rupiah saat ini telah mencapai level Rp16.400 per USD.
"Maka yang akan terjadi pengaruhnya terhadap belanja-belanja yang denominasinya menggunakan currency asing seperti subsidi listrik, subsidi BBM yang sebagian bahannya adalah impor. Maka nanti ada yang disebut efek rembesan itu dari rupiah yang bergerak ke dalam," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025, di Jakarta, kemarin.
Sama halnya dengan harga BBM , Arifin juga mengatakan, pemerintah belum melakukan pembahasan soal kelanjutan harga listrik usai Juni 2024 ini. "Belum dibahas (rapat)," jelasnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Ia pun menyatakan, pihaknya menunggu koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlebih dahulu. Sebab menurutnya, sejauh ini kementeriannya sudah siap membahas nasib subsidi BBM di tengah tingginya harga minyak mentah dunia.
"Tanya Bu (Menteri Keuangan) Sri Mulyani tuh, saya kan tiap saat siap. Tanya beliau (Srimul) kapan mau ngumpulnya (membahas subsidi)," tutupnya.
Sebelumnya Arifin mengungkapkan, pertimbangan pemerintah menahan harga BBM tetap stabil hingga Juni 2024 guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19.
Arifin bilang dirinya juga akan membahas terkait kelanjutan harga BBM subsidi dan nonsubsidi bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Juli 2024. Namun diakuinya hingga akhir Juni, belum ada rapat lintas Kementerian maupun arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait harga BBM maupun tarif listrik yang akan berlaku pada Juli 2024.
Sementara itu sebelumnya alarm kenaikan harga BBM per 1 Juli 2024, telah dibunyikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengungkapkan pelemahan rupiah hingga gejolak global menjadi indikator yang kuat terhadap penyesuaian harga BBM. Namun, pihaknya mengakui belum ada pembahasan terkait hal tersebut.
"Nanti akan ada pembahasan tersendiri. Tetapi kan jumlahnya sudah jelas. Jumlah subsidi tidak ada perubahan," jelas Menko Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Sedangkan Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menambah beban anggaran subsidi BBM dan listrik. Pasalnya impor BBM menggunakan dolar Amerika Serikat (AS). Adapun asumsi nilai tukar rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 rata-rata dipatok Rp15.000 per USD. Sementara, nilai tukar rupiah saat ini telah mencapai level Rp16.400 per USD.
"Maka yang akan terjadi pengaruhnya terhadap belanja-belanja yang denominasinya menggunakan currency asing seperti subsidi listrik, subsidi BBM yang sebagian bahannya adalah impor. Maka nanti ada yang disebut efek rembesan itu dari rupiah yang bergerak ke dalam," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025, di Jakarta, kemarin.
(akr)
Explore More