Digitalisasi Sektor Transportasi Harusnya Mempermudah Bukan Menyulitkan

JAKARTA - Penerapan teknologi dalam sektor transportasi angkutan penyeberangan dinyatakan seharusnya bisa mempermudah konsumen dalam membeli dan mempergunakan. Hal ini merupakan amanat dari Presiden yang menginginkan kemudahan bagi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas publik.



Pengamat Transportasi, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyatakan, penerapan digitalisasi seyogianya mempermudah para pengguna dalam mempergunakan atau menerima fasilitas transportasi tersebut.

"Sekarang dengan adanya aplikasi pembelian tiket penyeberangan Ferizy, apakah itu benar mempermudah pengguna transportasi. Atau hanya mengedepankan teknologi tanpa memahami kultur dan kesiapan masyarakat terhadap produk digital?” kata BHS, Sabtu (6/7/2024).

Ia menyatakan, hal tersebut karena fakta di lapangan, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami teknologi secara baik.

“Perlu diingat, masyarakat Indonesia masih sekitar 30 persen pendidikannya SD ke bawah. Nah pengguna feri itu masyarakat menengah ke bawah. Menengah atas ada, tapi lebih banyak yang menengah ke bawah. Apakah penggunaan aplikasi ini tepat untuk memberikan layanan kepada konsumen feri," terangnya.

"Itu masyarakat akan kesulitan mengunduh aplikasi, apalagi harus mengisi data untuk dipergunakan membeli tiket. Kenapa tidak mencoba digitalisasi seperti transaksi cashless yang ada di tol, kalau uang elektronik itu kan mereka tinggal isi dimana saja, lalu bisa langsung digunakan,” ucapnya.

Bagi masyarakat yang tidak familiar dengan penggunaan aplikasi ini atau gaptek, akhirnya mereka harus membeli di kios-kios agen yang menjual tiket di sekitar pelabuhan seperti di lintasan Merak-Bakaheuni dan Ketapang-Gilimanuk.

Dimana agen tersebut terkesan tidak resmi atau asal-asalan. Bahkan agen tersebut meminta imbalan yang jauh lebih besar dari harga jasa pelayaran ataupun jasa kepelabuhanan yang ada diharga tiket tersebut.

Sebagai contoh, di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, dijual tiket bagi penumpang pejalan kaki seharga Rp17 ribu dari agen. Rinciannya adalah jasa pelayaran Rp5.100, jasa kepelabuhanan ASDP Rp4.200, asuransi Jasa Raharja Rp400, dan asuransi Jasa Raharja Putra Rp900. Jadi total harga tiket Rp10.600.

Sedangkan sisa dari Rp17 ribu, sebesar Rp6.400 rupiah adalah kutipan jasa agen yang memanfaatkan kesulitan masyarakat. Padahal kutipan agen ada di dalam jasa kepelabuhanan ASDP Rp4.200 tersebut.

Karena besaran jasa kepelabuhanan tersebut termasuk jasa penjualan tiket, maka agen sudah tidak perlu menambah kutipan lagi. Seharusnya yang membayar agen adalah PT. ASDP yang bertanggung jawab terhadap penjualan tiket di loket sebelum adanya digitalisasi sesuai PM no 84 th 2018. Akhirnya masyarakat saat ini sangat dirugikan dengan membayar lebih atau mahal akibat digitalisasi yang tidak wajar.

"Masak jasa kutipan agen lebih mahal daripada jasa pelayarannya? Ini yang harus diluruskan. Lagipula kutipan agen tersebut, tidak ada dasar hukumnya. Ada istilah agen ini mirip sebagai calo tiket yang ada disekitar pelabuhan, padahal praktik percaloan di moda transportasi lain seperti KAI dan penerbangan sudah diberantas dengan baik,” ucapnya lagi.

Atas dasar itu, BHS menyatakan Ferizy ini cukup menyusahkan dan memberatkan masyarakat. Karena, walaupun melakukan pembelian online, tidak ada kepastian untuk mendapatkan space. Ditambah, tidak tersedianya layanan tiket Go Show dengan sistem pembayaran tunai di pelabuhan penyeberangan.

"Inilah yang menjadi penyebab kemacetan di pelabuhan penyeberangan. Sedangkan di pelabuhan penyeberangan, sejak diberlakukan Ferizy, tidak ada penjualan tiket yang menggunakan uang cash atau dana cash. Sehingga masyarakat sering merasa kesulitan untuk mendapatkan tiket di Angkutan Penyeberangan. Apalagi ada batasan jam untuk pemesanan tiket yang ada di Ferizy, seperti yang sering ada di beberapa keluhan masyarakat di media sosial," ungkapnya.

Bambang menegaskan, bahwa dirinya tidak anti dengan digitalisasi, selama hal itu mempermudahkan masyarakat dalam menggunakan transportasi.

“Saya bukan anti digitalisasi. Yang saya inginkan digitalisasi yang mempermudah masyarakat untuk membeli serta mempergunakannya seperti yang ada di beberapa negara di luar negeri, misalnya ICOCA di Jepang, OCTOPUS di Hongkong, THE DEUTSCHLANDTICKET di German. Dimana kartu tersebut sebagai Public Transport Card yang bisa digunakan untuk moda transportasi berkelanjutan, Bis, Kereta Api, maupun Ferry. Dan pengisian top up nya bisa melalui Convenience Store (Supermarket),” ungkapnya lagi.

Lebih lanjut, ia pun menyoroti untuk membeli tiket transportasi di semua negara tidak perlu meminta data pribadi atau mengisi data pribadi pada saat pembelian tiket melalui online ataupun berbayar langsung (offline). Sedangkan di aplikasi Ferizy harus mencantumkan data pribadi.

Hal itu dapat semakin merepotkan masyarakat dan juga karena transportasi penyeberangan ini adalah bersifat instan/harus cepat dan komuter ataupun kereta cepat yang membutuhkan akses cepat. Diterangkan bahwa di seluruh dunia tidak ada yang harus mencantumkan data pribadi untuk kepentingan pembelian tiket untuk semua moda kecuali udara.

“Kalau misalnya aplikasi Ferizy belum sempurna atau menyusahkan masyarakat, kenapa tidak dikembalikan ke pembayaran cash. Seperti di semua negara di dunia, ferry commuter jarak pendek di Jepang, Filipina, Hongkong, Italy, Yunani, Kanada maupun di Korea dan China, itu pembayaran transportasi commuternya semua menggunakan cash dan tidak perlu menuliskan data atau menunjukkan data pribadi. Kecuali kalau mereka ingin membeli secara online jauh hari sebelumnya,” kata politisi Gerindra ini.

BHS menegaskan bahwa amanat dan keinginan Presidenadalah pemanfaatan teknologi digital yang bisa mempermudah masyarakat.

“Pak Jokowi itu inginnya digitalisasi yang memudahkan rakyat. Bukan yang menyusahkan seperti ini. Kayak jalan tol itu kan mudah, tinggal tap saja. Atau seperti KRL atau LRT. Tidak ada uang tambahan bagi mereka untuk menggunakan layanan transportasi, seperti kejadian di penyeberangan seperti saat ini,” pungkasnya.