Sri Mulyani Ungkap Tugas Wamenkeu Thomas Djiwandono, Bantah Komunikasi Sebelumnya Buruk
Kamis, 18 Juli 2024 - 22:27 WIB
loading...
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pembagian tugas untuk Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) I Suahasil Nazara dan Wamenkeu II Thomas Djiwandono. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pembagian tugas untuk Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) I Suahasil Nazara dan Wamenkeu II Thomas Djiwandono . Menurut Menkeu, karena ini adalah suatu periode transisi sehingga dengan masuknya Tommy untuk tiga bulan kedepan, sudah masuk dengan siklus RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2025.
"Jadi memang fokusnya untuk mas Thomas akan ikut ke dalam RAPBN 2025 tersebut, ya ini sekarang dalam proses tahap penyusunan berdasarkan pembahasan dengan DPR yang kemarin dilakukan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kemenkeu, Kamis (18/7/2024).
Baca Juga: Thomas Djiwandono Tegaskan Tak Ada Gap antara Jokowi dengan Prabowo
Sebagai informasi, Thomas Djiwandono merupakan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi. Kehadiran Tommy disebut akan semakin mempermudah Kemenkeu dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim transisi pemerintahan.
Baca Juga: Profil Thomas Djiwandono, Ponakan Prabowo yang Dikabarkan Bakal Dilantik Jadi Wamenkeu
Dengan begitu diharapkan proses transisi pemerintahan bisa berjalan dengan lancar. Sri Mulyani juga membantah jika masuknya Thomas Djiwandono pertanda komunikasi selama ini tidak lancar.
"Tentu dengan masuknya mas Thomas disini akan membuat seluruh komunikasinya menjadi mudah, kalau kemarin itu kita biasanya mengundang. Tadi sekaligus menanyakan apakah maksud masuknya mas Thomas ini, karena tidak ada hubungan yang bagus? nggak, justru karena selama ini bagus. Namun dengan adanya di dalam kan nggak perlu harus pertemuan khusus karena mas Thomas ada di sini," jelasnya.
Adapun penyusunan RAPBN 2025 akan disampaikan dalam Nota Keuangan dan RUU-nya pada 16 Agustus 2024 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di DPR RI. Kemudian prosesnya akan dilanjutkan pembahasan di DPR RI.
"Sehingga seluruh proses penyusunan APBN kita semuanya tahu sudah disusun, nota keuangannya dan disampaikan presiden pada 16 Agustus dan kemudian pembahasan dengan DPR sampai dengan Oktober, karena ini masa transisi jadi lebih cepat," ungkap Menkeu.
"Nah ini adanya Mas Thomas menjadi lebih mudah karena berarti komunikasi sudah otomatis terjalin untuk menampung berbagai program prioritas yang sudah disampaikan Pak Prabowo dan wakil presiden terpilih Gibran dan bagaimana memasukkan dalam APBN 2025," imbuh Sri Mulyani.
"Jadi memang fokusnya untuk mas Thomas akan ikut ke dalam RAPBN 2025 tersebut, ya ini sekarang dalam proses tahap penyusunan berdasarkan pembahasan dengan DPR yang kemarin dilakukan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kemenkeu, Kamis (18/7/2024).
Baca Juga: Thomas Djiwandono Tegaskan Tak Ada Gap antara Jokowi dengan Prabowo
Sebagai informasi, Thomas Djiwandono merupakan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi. Kehadiran Tommy disebut akan semakin mempermudah Kemenkeu dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim transisi pemerintahan.
Baca Juga: Profil Thomas Djiwandono, Ponakan Prabowo yang Dikabarkan Bakal Dilantik Jadi Wamenkeu
Dengan begitu diharapkan proses transisi pemerintahan bisa berjalan dengan lancar. Sri Mulyani juga membantah jika masuknya Thomas Djiwandono pertanda komunikasi selama ini tidak lancar.
"Tentu dengan masuknya mas Thomas disini akan membuat seluruh komunikasinya menjadi mudah, kalau kemarin itu kita biasanya mengundang. Tadi sekaligus menanyakan apakah maksud masuknya mas Thomas ini, karena tidak ada hubungan yang bagus? nggak, justru karena selama ini bagus. Namun dengan adanya di dalam kan nggak perlu harus pertemuan khusus karena mas Thomas ada di sini," jelasnya.
Adapun penyusunan RAPBN 2025 akan disampaikan dalam Nota Keuangan dan RUU-nya pada 16 Agustus 2024 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di DPR RI. Kemudian prosesnya akan dilanjutkan pembahasan di DPR RI.
"Sehingga seluruh proses penyusunan APBN kita semuanya tahu sudah disusun, nota keuangannya dan disampaikan presiden pada 16 Agustus dan kemudian pembahasan dengan DPR sampai dengan Oktober, karena ini masa transisi jadi lebih cepat," ungkap Menkeu.
"Nah ini adanya Mas Thomas menjadi lebih mudah karena berarti komunikasi sudah otomatis terjalin untuk menampung berbagai program prioritas yang sudah disampaikan Pak Prabowo dan wakil presiden terpilih Gibran dan bagaimana memasukkan dalam APBN 2025," imbuh Sri Mulyani.
(akr)
Lihat Juga :
