Terungkap! Pungutan Tapera Buruh untuk Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran

JAKARTA - Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma mengungkapkan rencana pemungutan iuran wajib Tapera karyawan swasta/buruh untuk mendukung program 3 juta rumah presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sid Herdi menjelaskan pengumpulan dana itu nantinya akan memberikan kemudahan bagi para pekerja swasta untuk mengakses pembiayaan perumahan dengan memberikan bunga lebih rendah ketimbang bank konvensional. Harapannya, tingkat kemampuan masyarakat membeli rumah bisa semakin meningkat.

"Intinya kalau kami ditugaskan untuk menghimpun dana. Kalau memang nanti pemerintahan Prabowo dan Gibran menentukan jumlahnya dan bentukan dari pembiayaan yang dibutuhkan bisa terhitung," ujar dia dalam acara Rakernas Apersi 2024 di Pullman Jakarta, Selasa (23/7/2024).



Sehingga targetnya realisasi program 3 juta rumah itu nantinya tidak membebani APBN. Sebab, sudah memiliki sumber pendanaan sendiri lewat iuran yang dibayarkan oleh para pekerja swasta.

"Mau sekarang atau nanti (diterapkan), kita sekarang akan mengembangkan sumber-sumber pendanaan. Intinya kami harus siap mensupport program yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo dan Gibran," tambahnya.

Dia menjelaskan, nantinya lewat dana yang dihimpun dari kepesertaan pekerja swasta itu akan dikelola oleh manajer investasi, kemudian imbal hasil atas investasi yang dilakukan akan menjadi sumber dana yang digunakan untuk memberikan subsidi selisih bunga.

"Maka di salah satu caranya kita ingin lihat kemungkinan di produk KPR itu kita adjust sedikit. Mungkin kita akan coba mengadopsi skema suku bunga kliring," kata Sid Herdi.

Lihat Foto: Aksi Buruh Tolak UU Tapera di Patung Kuda

Pada kesempatan yang berbeda, Pengamat Properti Panangian Simanungkalit memproyeksikan kebutuhan biaya untuk merealisasikan program Capres terpilih Prabowo - Gibran membangun 3 juta rumah sekitar Rp120 triliun per tahun.

Kebutuhan biaya yang besar tersebut menurutnya tidak akan efektif jika hanya mengandalkan APBN sebagai instrumen pembiayaan. Sehingga diperlukan sumber pembiayaan lain untuk mendukung program 3 juta rumah tersebut.

"Kita butuh setidaknya Rp120 triliun per tahun untuk mendanai sektor perumahan. Jadi dana abadi ini saya kira dapat menjadi salah satu solusi pembiayaan perumahan," ujar Panangian.