Banyak Kelas Menengah RI Turun Kelas, Awas Stagnasi Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - Banyak kaum borjuis alias kelas menengah di Indonesia turun level menjadi kelas menengah bawah atau aspiring middle class (AMC). Padahal, kelompok dalam hierarki sosial ekonomi itu punya peran besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad memandang, perlunya intervensi pemerintah agar perkara tersebut bisa teratasi. Implikasi dari mengecilnya kelompok masyarakat ini terhadap makro ekonomi sangat signifikan.

Misalnya, terjadi stagnasi pertumbuhan ekonomi karena daya beli atau konsumsi kaum borjuis yang mengalami tekanan dan anjlok. Baca Juga: Bank Dunia Rilis Ketentuan Baru, 13 Juta Kelas Menengah RI Mendadak Jatuh Miskin

“Saya kira yang utama adalah tentu saja konsumsi mereka akan turun begitu ya, nah ini menyebabkan kalau kelas menengah turun, konsumsinya turun, otomatis berkurang lagi, daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi, akan relatif terbatas,” ujar Tauhid ketika dihubungi, Sabtu (27/7/2024).

Lantas, apa intervensi pemerintah agar jumlah kelas menengah tidak merosot dan kembali membesar?



Tauhid menilai, kebijakan pemerintah terkait antisipasi dan penanganan inflasi pangan terus digenjot. Lalu, penguatan investasi, peningkatan produktivitas pekerja, pengupahan yang layak, dan perbaikan sistem jaminan sosial.

Ada banyak faktor yang mendorong kelas menengah di dalam negeri berkurang. Faktor yang paling dominan adalah inflasi pangan, lantaran lonjakan harga sejumlah komoditas pangan terjadi secara ‘gila-gilaan’.

Menurut dia, konsumsi pangan di kalangan borjuis Indonesia cukup tinggi. Namun, inflasi pangan menjadi momok bagi mereka, sehingga membuat daya beli menjadi berkurang.

“Kuncinya investasi, produktivitas, pengupahan, dan perbaikan sistem jaminan sosial, terutama pendidikan dan kesehatan agar cost beban mereka bisa dikurangi, jadi jangan mahal-mahal, dan mengatasi inflasi pangan,” paparnya.

Ihwal investasi, lanjut dia, punya hubungan erat dengan serapan tenaga kerja baru. Berdasarkan data Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahwa realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja 1.823.543 orang.

Realisasi investasi 2023 terdiri dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp744,0 triliun atau setara 52,4% dari total realisasi investasi. Sedangkan, penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp674,9 triliun atau mencapai 47,6%.

“Mau tidak mau ya agar kita juga masuk ke investasi yang penyerapan tinggi adalah pertama peningkatan produktivitas dari kelas menengah, kemudian kemampuan dan sebagainya begitu, jadi mau tidak mau kembali ke kapasitas SDM begitu,” tutur dia.

Pemerintah juga disarankan memperkuat tulang punggung ekonomi nasional, yakni sektor industri. Pasalnya, banyak pekerja formal yang bergantung di bidang industri.

“Karena kan yang paling menjamin kalau kita keterkaitan ya sektor yang formal, ya itu banyak di sektor industri, mereka terjamin oleh struktur upah, terjamin dengan jaminan sosial, misalnya pengupahan, pensiunan, dan sebagainya kan, saya kira sektor industri dikembalikan lagi,” katanya.

Intervensi lainnya adalah perbaikan sistem pengupahan karyawan atau buru. Tauhid menyebut, sistem upah antara pusat dan daerah jauh belum keseimbangan. Sehingga, turut berpengaruh tingkat konsumsi kelas menengah.

“Kita kan kesenjangan nih kelas-kelasnya, antar upah daerahnya begitu jauh sehingga, misalnya upah di Jabodetabek jauh lebih tinggi dari jawa tengah, nah artinya apa? Begitu banyak PHK di Jabodetabek, tetapi penyerapan di Jawa Tengah terjadi tapi mereka struktur skala upah ya rendah, sehingga konsumsinya ikut rendah, nah itu harus ada keseimbangan baru begitu ya,” jelas dia.