Apersi Banten Berharap Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi
loading...
Dewan Pengurus Daerah Apersi Banten meminta pemerintah menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
TANGERANG - Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia ( Apersi ) Banten meminta pemerintah menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah ( KPR ) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024. Permintaan penambahan kuota ini karena kuota KPR FLPP 2024 sebanyak 166.000 unit.
Angka tersebut lebih rendah dari 2023 yang sebesar 229.000 unit. Ketua DPD Apersi Banten Safran Edi Harianto Siregar menyatakan, seharusnya pemerintah bukan mengurangi kuota subsidi tahun ini, seharusnya ditambah. Catatan di BP Tapera selaku penyalur FLPP hingga 23 Juli lalu, penyaluran FLPP sudah mencapai 98.564 unit.
“Pertanyaannya kenapa tahun ini kuotanya diturunkan dan diperkirakan hanya untuk 166 ribu unit, turun 30-an persen dari tahun lalu yang realisasinya mencapai 229.000 unit, seharusnya pencapaian tahun lalu jadi catatan karena peminatnya banyak,” katanya dalam siaran pers, Rabu (31/7/2024).
Dengan kondisi saat ini yang tidak pasti terkait kuota rumah subsidi , maka konsumen ataua masyarakat akan dirugikan. Apalagi, rumah susbidi ini untuk masyarakat kelas bawah yakni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memang membutuhkan.
Selain angka backlog yang akan bertambah, pengembang yang membangun rumah subsidi juga akan terganggu bisnisnya. "Industri properti sangat besar dampaknya bagi perekonomian, karena dari sebuah perumahan yang sedang dikembangkan akan menggerakkan sektor lainnya. Mulai dari penyerapan tenaga kerja, produk material, furniture hingga bisnis ikutan lainnya," jelasnya.
Menurutnya, Kemenkeu harus segera mengambil langkah cepat untuk melakukan penambahan kuota rumah subsidi. Safran meyakini di akhir Agustus 2024 ini kemungkinan kuota rumah subsidi akan habis.
"Kebutuhan rumah subsidi di Banten cukup tinggi, dan Apersi Banten adalah salah satu produsen rumah yang banyak berkontribusi membangun rumah subsidi. Tahun lalu kami memproduksi rumah subsidi hingga 9573," terangnya.
Safran berharap pemerintahan baru mendatang memiliki solusi pembiayaan untuk rumah subsidi. "Seharusnya ada dana pendamping atau lainnya yang tak semuanya menggunakan dari APBN,” ujarnya.
Hal senada ditegaskan Zaenal Abidin, pengembang lokal dari Tangerang. Direktur PT Bangun Prima Putra itu mengaku sangat menunggu penambahan kuota rumah subsidi.
"Sebagai pelaku industri perumahan yang fokus pada pembangunan rumah subsidi kami sangat menunggu adanya kepastian penambahan kuota. Seharusnya tahun ini lebih besar dari tahun 2023 lalu jumlah kuotanya. Apalagi kebutuhan rumah subsidi Banten cukup tinggi," katanya.
Zaenal menambahkan, masalah di rumah subsidi ini setiap tahunnya selain masalah yang ada, selalu berkutat pada jumlah kuota. Hal ini harus ada jalan keluar dan diperlukan keseriusan pemerintah untuk menyelesaikannya.
"Kami pelaku industri berharap pemerintahan baru mendatang agar lebih aware dengan urusan perumahan. Untuk itu harus ada terobosan-terobosan, apalagi terkait pembiayaannya," harapnya.
Angka tersebut lebih rendah dari 2023 yang sebesar 229.000 unit. Ketua DPD Apersi Banten Safran Edi Harianto Siregar menyatakan, seharusnya pemerintah bukan mengurangi kuota subsidi tahun ini, seharusnya ditambah. Catatan di BP Tapera selaku penyalur FLPP hingga 23 Juli lalu, penyaluran FLPP sudah mencapai 98.564 unit.
“Pertanyaannya kenapa tahun ini kuotanya diturunkan dan diperkirakan hanya untuk 166 ribu unit, turun 30-an persen dari tahun lalu yang realisasinya mencapai 229.000 unit, seharusnya pencapaian tahun lalu jadi catatan karena peminatnya banyak,” katanya dalam siaran pers, Rabu (31/7/2024).
Dengan kondisi saat ini yang tidak pasti terkait kuota rumah subsidi , maka konsumen ataua masyarakat akan dirugikan. Apalagi, rumah susbidi ini untuk masyarakat kelas bawah yakni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memang membutuhkan.
Selain angka backlog yang akan bertambah, pengembang yang membangun rumah subsidi juga akan terganggu bisnisnya. "Industri properti sangat besar dampaknya bagi perekonomian, karena dari sebuah perumahan yang sedang dikembangkan akan menggerakkan sektor lainnya. Mulai dari penyerapan tenaga kerja, produk material, furniture hingga bisnis ikutan lainnya," jelasnya.
Menurutnya, Kemenkeu harus segera mengambil langkah cepat untuk melakukan penambahan kuota rumah subsidi. Safran meyakini di akhir Agustus 2024 ini kemungkinan kuota rumah subsidi akan habis.
"Kebutuhan rumah subsidi di Banten cukup tinggi, dan Apersi Banten adalah salah satu produsen rumah yang banyak berkontribusi membangun rumah subsidi. Tahun lalu kami memproduksi rumah subsidi hingga 9573," terangnya.
Safran berharap pemerintahan baru mendatang memiliki solusi pembiayaan untuk rumah subsidi. "Seharusnya ada dana pendamping atau lainnya yang tak semuanya menggunakan dari APBN,” ujarnya.
Hal senada ditegaskan Zaenal Abidin, pengembang lokal dari Tangerang. Direktur PT Bangun Prima Putra itu mengaku sangat menunggu penambahan kuota rumah subsidi.
"Sebagai pelaku industri perumahan yang fokus pada pembangunan rumah subsidi kami sangat menunggu adanya kepastian penambahan kuota. Seharusnya tahun ini lebih besar dari tahun 2023 lalu jumlah kuotanya. Apalagi kebutuhan rumah subsidi Banten cukup tinggi," katanya.
Zaenal menambahkan, masalah di rumah subsidi ini setiap tahunnya selain masalah yang ada, selalu berkutat pada jumlah kuota. Hal ini harus ada jalan keluar dan diperlukan keseriusan pemerintah untuk menyelesaikannya.
"Kami pelaku industri berharap pemerintahan baru mendatang agar lebih aware dengan urusan perumahan. Untuk itu harus ada terobosan-terobosan, apalagi terkait pembiayaannya," harapnya.
(poe)
Explore More