PUPR Butuh Tambahan Dana Rp57 triliun untuk Bangun Jalan dan Tol Bawah Laut IKN
Rabu, 07 Agustus 2024 - 15:36 WIB
loading...
PUPR membutuhkan dana tambahan sebesar Rp57 triliun untuk bangun jalan dan tol bawah laut. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan kebutuhan biaya untuk pembangunan infrastruktur jalan dan lainnya di Ibu Kota Nusantara masih kurang Rp57 triliun.
Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Wida Nurfaida menjelaskan total kebutuhan biaya itu terdiri dari pembangunan jalan nasional, jalan tol, hingga rencana pembangunan tol bawah laut.
Wida merinci rencana pengembangan jaringan jalan nasional di IKN, terutama di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), sepanjang 226,67 km. Sedangkan yang sudah terbangun menggunakan APBN baru sepanjang 83 km. Sehingga Kementerian PUPR masih membutuhkan dana sekitar Rp39 triliun untuk membangun jaringan jalan di KIPP tersebut.
Baca Juga : Populasi di IKN Tahap Awal Hanya 300 Orang, Siapa Saja?
"Pengembangan jalan di KIPP yang dibiayai oleh APBN secara pelaksanaan memang dari target sekitar 226,67 km, yang baru terbangun 83 km, masih banyak PR kita sekitar 143 km lagi," ujar Wida di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (7/8/2024).
Sedangkan untuk sektor jalan tol di IKN saat ini sudah terbangun sepanjang 67 km dari rencana pembangunan sepanjang 88 km. Estimasi pembiayaan jalan tol hingga 88 km tersebut masih membutuhkan dana sekitar Rp6,38 triliun.
"Yang belum terbangun masih ada 20,89 km rerata pembiayaan jalan tol IKN sekitar Rp315 miliar," tambahnya.
Lebih lanjut, Wida mengatakan saat ini juga tengah direncanakan untuk pembangunan jalan tol bawah laut atau immerse tunnel yang diestimasikan membutuhkan anggaran Rp11 triliun. Terowongan bawah laut ini nantinya juga menjadi bagian dari jalan tol IKN yang saat ini tengah dikerjakan oleh Pemerintah.
Baca Juga : Bahlil-AHY Ditunjuk Presiden Pimpin Satgas Percepatan Investasi IKN
Sehingga jika dikalkulasikan kebutuhan pembiayaan untuk pengembangan jaringan jalan di IKN berada di angka Rp57 triliun untuk ketiga proyek tersebut.
"Jalan tol segmen 4A dan 4B, ini terdapat rencana immerse tunnel yang rencananya akan dikerjasamakan dengan pemerintah Korea," pungkas Wida.
Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Wida Nurfaida menjelaskan total kebutuhan biaya itu terdiri dari pembangunan jalan nasional, jalan tol, hingga rencana pembangunan tol bawah laut.
Wida merinci rencana pengembangan jaringan jalan nasional di IKN, terutama di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), sepanjang 226,67 km. Sedangkan yang sudah terbangun menggunakan APBN baru sepanjang 83 km. Sehingga Kementerian PUPR masih membutuhkan dana sekitar Rp39 triliun untuk membangun jaringan jalan di KIPP tersebut.
Baca Juga : Populasi di IKN Tahap Awal Hanya 300 Orang, Siapa Saja?
"Pengembangan jalan di KIPP yang dibiayai oleh APBN secara pelaksanaan memang dari target sekitar 226,67 km, yang baru terbangun 83 km, masih banyak PR kita sekitar 143 km lagi," ujar Wida di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (7/8/2024).
Sedangkan untuk sektor jalan tol di IKN saat ini sudah terbangun sepanjang 67 km dari rencana pembangunan sepanjang 88 km. Estimasi pembiayaan jalan tol hingga 88 km tersebut masih membutuhkan dana sekitar Rp6,38 triliun.
"Yang belum terbangun masih ada 20,89 km rerata pembiayaan jalan tol IKN sekitar Rp315 miliar," tambahnya.
Lebih lanjut, Wida mengatakan saat ini juga tengah direncanakan untuk pembangunan jalan tol bawah laut atau immerse tunnel yang diestimasikan membutuhkan anggaran Rp11 triliun. Terowongan bawah laut ini nantinya juga menjadi bagian dari jalan tol IKN yang saat ini tengah dikerjakan oleh Pemerintah.
Baca Juga : Bahlil-AHY Ditunjuk Presiden Pimpin Satgas Percepatan Investasi IKN
Sehingga jika dikalkulasikan kebutuhan pembiayaan untuk pengembangan jaringan jalan di IKN berada di angka Rp57 triliun untuk ketiga proyek tersebut.
"Jalan tol segmen 4A dan 4B, ini terdapat rencana immerse tunnel yang rencananya akan dikerjasamakan dengan pemerintah Korea," pungkas Wida.
(fch)
Lihat Juga :
