Deretan Pembangunan Infrastruktur Selama 10 tahun Jokowi Jadi Presiden
loading...
Selama 10 tahun menjabat, Presiden Joko Widodo berhasil merampungkan sejumlah pembangunan infrastruktur. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan capaian pembangunan infrastruktur yang rampung dikerjakan selama 10 tahun Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden.
Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menjabarkan, di sektor konektivitas telah terbangun 2.700 km jalan tol dan 6.000 km pembangunan jalan nasional selama 10 tahun terakhir di seluruh Indonesia.
Selain itu juga dilakukan penanganan preservasi jalan daerah berdasarkan Inpres Jalan Daerah (IJD). Capaian IJD pada tahun 2023 sepanjang 3.195 km jalan daerah terbangun dan didukung dengan jembatan sepanjang 3 km.
Kemudian di sektor Perumahan, melalui Program Sejuta Rumah (PSR) yang digagas Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu hingga tahun 2024 berjalan telah dibangun sebanyak 8,2 juta unit rumah.
"Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dalam 10 tahun terakhir telah banyak yang selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Zainal Fatah dalam keterangan resmi, Minggu (18/8/2024).
Selanjutnya di sektor Sumber Daya Air (SDA) pada selama 10 tahun telah terbangun sebanyak 43 Bendungan dari target 61 bendungan yang dipasang oleh Presiden Jokowi. Pembangunan bendungan juga diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1,1 juta hektar dan rehabilitasi 4,3 juta hektar.
"Sehingga meningkatkan luas cakupan sawah yang air irigasinya berasal dari bendungan (meningkat dari semula 11% di tahun 2014 menjadi 19% di tahun 2024) dan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 1,5 di tahun 2014 menjadi 2,5 di tahun 2024," tambah Sekjen Zainal Fatah.
Lebih lanjut, selama 10 tahun terakhir juga dilaksanakan pembangunan infrastruktur air minum dalam mendukung akses air minum layak bagi masyarakat sebesar 92% hingga 2023 melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
"Untuk akses sanitasi layak, saat ini mencapai sebesar 82% melalui pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T)," sambungnya.
Sekjen Zainal Fatah menyampaikan, pada tahun 2025 Kementerian PUPR juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab Kementerian PUPR disebut ke depan sangat berat. Ditengah ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur juga semakin tinggi.
Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menjabarkan, di sektor konektivitas telah terbangun 2.700 km jalan tol dan 6.000 km pembangunan jalan nasional selama 10 tahun terakhir di seluruh Indonesia.
Selain itu juga dilakukan penanganan preservasi jalan daerah berdasarkan Inpres Jalan Daerah (IJD). Capaian IJD pada tahun 2023 sepanjang 3.195 km jalan daerah terbangun dan didukung dengan jembatan sepanjang 3 km.
Kemudian di sektor Perumahan, melalui Program Sejuta Rumah (PSR) yang digagas Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu hingga tahun 2024 berjalan telah dibangun sebanyak 8,2 juta unit rumah.
"Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dalam 10 tahun terakhir telah banyak yang selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Zainal Fatah dalam keterangan resmi, Minggu (18/8/2024).
Selanjutnya di sektor Sumber Daya Air (SDA) pada selama 10 tahun telah terbangun sebanyak 43 Bendungan dari target 61 bendungan yang dipasang oleh Presiden Jokowi. Pembangunan bendungan juga diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1,1 juta hektar dan rehabilitasi 4,3 juta hektar.
"Sehingga meningkatkan luas cakupan sawah yang air irigasinya berasal dari bendungan (meningkat dari semula 11% di tahun 2014 menjadi 19% di tahun 2024) dan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 1,5 di tahun 2014 menjadi 2,5 di tahun 2024," tambah Sekjen Zainal Fatah.
Lebih lanjut, selama 10 tahun terakhir juga dilaksanakan pembangunan infrastruktur air minum dalam mendukung akses air minum layak bagi masyarakat sebesar 92% hingga 2023 melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
"Untuk akses sanitasi layak, saat ini mencapai sebesar 82% melalui pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T)," sambungnya.
Sekjen Zainal Fatah menyampaikan, pada tahun 2025 Kementerian PUPR juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab Kementerian PUPR disebut ke depan sangat berat. Ditengah ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur juga semakin tinggi.
(fch)
Explore More