Otoritas IKN Minta Tambahan Anggaran Rp26 Triliun, Buat Apa?
Selasa, 20 Agustus 2024 - 17:17 WIB
loading...
Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini pihaknya tengah mengusulkan anggaran Rp26 triliun untuk Badan Otorita IKN.
Basuki menjelaskan anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan pemeliharan seluruh bangunan gedung perkantoran di IKN serta sarana dan prasarana yang sebelumnya sudah dibangun menggunakan APBN. Mulai dari Istana dan Kantor Presiden dan Wakil Presiden, 4 komplek perkantoran Kemenko, 47 Tower ASN, dan lain sebagainya.
"Kalau pagu indikatif OIKN Rp505 miliar, itu tidak termasuk pemeliharan dan pembangunan. Kami mengusulkan kalau mau bocorannya Rp26 triliun," ujar Basuki saat ditemui di Gedung PUPR, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: 6 Fakta Maulia Permata Putri, Pembawa Baki Upacara HUT RI di IKN yang Diganti di Detik Terakhir
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan seluruh infrastruktur yang dibangun menggunakan APBN oleh Kementerian PUPR nantinya akan diserahkan menjadi aset OIKN. Sehingga menurutnya, akan memerlukan banyak anggaran untuk melakukan pemeliharaan untuk infrastruktur tersebut.
Basuki menjelaskan anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan pemeliharan seluruh bangunan gedung perkantoran di IKN serta sarana dan prasarana yang sebelumnya sudah dibangun menggunakan APBN. Mulai dari Istana dan Kantor Presiden dan Wakil Presiden, 4 komplek perkantoran Kemenko, 47 Tower ASN, dan lain sebagainya.
"Kalau pagu indikatif OIKN Rp505 miliar, itu tidak termasuk pemeliharan dan pembangunan. Kami mengusulkan kalau mau bocorannya Rp26 triliun," ujar Basuki saat ditemui di Gedung PUPR, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: 6 Fakta Maulia Permata Putri, Pembawa Baki Upacara HUT RI di IKN yang Diganti di Detik Terakhir
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan seluruh infrastruktur yang dibangun menggunakan APBN oleh Kementerian PUPR nantinya akan diserahkan menjadi aset OIKN. Sehingga menurutnya, akan memerlukan banyak anggaran untuk melakukan pemeliharaan untuk infrastruktur tersebut.
Lihat Juga :
