Dividen BUMN Naik Rp90 Triliun, Sri Mulyani Revisi Target PNBP 2025
loading...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merevisi target penerimaan negara bukan pajak ( PNBP ) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Dividen BUMN yang masuk dalam pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) ditarget mencapai Rp90 triliun di 2025. Jumlah itu naik Rp4 triliun dari target sebelumnya.
"Ini yang akan menjadi tambahan dari pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan dari Rp86 triliun ke Rp90 triliun," ujar dia, saat rapat RUU APBN 2025 dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (4/9/2024).
Baca Juga: DPR Desak Tukin PNS Dipangkas, Sri Mulyani: Kita Akan Pikirkan
Dia menambahkan, ada kenaikan pos PNBP lainnya sekitar Rp4,26 triliun yang disumbangkan oleh beberapa kementerian lembaga (k/l) penting yang memang selama ini menjadi penyumbang dari PNPB tersebut.
Rinciannya, dari Kominfo naik Rp510 miliar, Polri naik Rp11,41 triliun ke Rp14 triliun sehingga terjadi kenaikan Rp2,59 triliun. Sementara, Kementerian Perhubungan terdapat kenaikan dari Rp8,11 triliun ke Rp9 triliun berarti naik Rp890 miliar dan Kementerian Hukum dan HAM naik dari Rp8,34 triliun ke Rp8,6 triliun atau ada kenaikan Rp0,26 triliun atau Rp260 miliar.
Baca Juga: Thomas Djiwandono: Saya Masuk Kementerian Keuangan untuk Belajar
"Dengan demikian dari sisi penerimaan negara bukan pajak ada kenaikan Rp8,26 triliun, yaitu tadi dari kekayaan negara dipisahkan Rp4 triliun dan PNBB dari Kementerian lembaga sebesar Rp4,26 triliun," jelasnya.
Dividen BUMN yang masuk dalam pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) ditarget mencapai Rp90 triliun di 2025. Jumlah itu naik Rp4 triliun dari target sebelumnya.
"Ini yang akan menjadi tambahan dari pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan dari Rp86 triliun ke Rp90 triliun," ujar dia, saat rapat RUU APBN 2025 dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (4/9/2024).
Baca Juga: DPR Desak Tukin PNS Dipangkas, Sri Mulyani: Kita Akan Pikirkan
Dia menambahkan, ada kenaikan pos PNBP lainnya sekitar Rp4,26 triliun yang disumbangkan oleh beberapa kementerian lembaga (k/l) penting yang memang selama ini menjadi penyumbang dari PNPB tersebut.
Rinciannya, dari Kominfo naik Rp510 miliar, Polri naik Rp11,41 triliun ke Rp14 triliun sehingga terjadi kenaikan Rp2,59 triliun. Sementara, Kementerian Perhubungan terdapat kenaikan dari Rp8,11 triliun ke Rp9 triliun berarti naik Rp890 miliar dan Kementerian Hukum dan HAM naik dari Rp8,34 triliun ke Rp8,6 triliun atau ada kenaikan Rp0,26 triliun atau Rp260 miliar.
Baca Juga: Thomas Djiwandono: Saya Masuk Kementerian Keuangan untuk Belajar
"Dengan demikian dari sisi penerimaan negara bukan pajak ada kenaikan Rp8,26 triliun, yaitu tadi dari kekayaan negara dipisahkan Rp4 triliun dan PNBB dari Kementerian lembaga sebesar Rp4,26 triliun," jelasnya.
(nng)
Explore More