Ekonom: Dualisme Kadin Mesti Berakhir, Investasi Jadi Taruhan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Dualisme kepemimpinan dalam Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia dinilai dapat mempengaruhi iklim investasi . Investor asing bakal memilih menjauh terlebih dahulu hingga urusan ini selesai.
Sejumlah ekonom menyayangkan situasi ini dan berharap segera teratasi. Perebutan kekuasaan antara Kadin terpilih yakni Arsjad Rasjid dan Kadin versi Munaslub Anindya Bakrie akan merugikan semua pihak. Terutama presiden mendatang Prabowo Subianto yang membutuhkan dukungan investor untuk membawa pertumbuhan ekonomi.
Hal ini disampaikan Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar Himawan. Menurut dia, polemik kepemimpinan di internal Kadin akan berdampak langsung terhadap aktivitas investasi asing. Bagaimanapun mereka membutuhkan kepastian agar tidak salah melakukan deal bisnis.
Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah. Menurut dia dualisme ini tidak boleh berlangsung lama. Yang penting pemerintah cepat bertindak dan jangan berpihak.
“Apapun keputusan pemerintah, Kadin pasti akan kembali solid. Sebab, pada umumnya pengusaha lebih memilih sikap pragmatis," ucap Piter, saat dihubungi Kamis (19/9).
Dijelaskan Piter, selama ini Kadin kerap dijadikan kendaraan politik oleh para pengusaha yang tergabung di dalamnya. Mereka, juga tergabung dalam asosiasi lain di luar Kadin. Polemik kepengurusan Kadin yang terjadi baru-baru ini tidak lepas dari kepentingan politik yang melibatkan organisasi pengusaha.
Kalangan investor selalu menilai posisi Kadin sebagai jendela sekaligus jembatan antara dunia usaha dan pebisnis dengan pemerintah. Maka itu, kemampuan pemerintah dalam mengatasi kekisruhan ini juga dipertaruhkan. Jika terendus sikap yang terlalu memihak ke salah satu kubu, maka akan menjadi catatan buruk sebagai bentuk intervensi negara terhadap pelaku bisnis.
Yang paling realistis adalah meminta semua pihak untuk menahan diri atau sama sama mundur selangkah. Artinya, di satu sisi Anin tidak memaksakan kepengurusan Kadin versi Munaslub sementara Arsjad tidak asal memecat pengurus yang beda pilihan dan hentikan proses hukum.
Sejumlah ekonom menyayangkan situasi ini dan berharap segera teratasi. Perebutan kekuasaan antara Kadin terpilih yakni Arsjad Rasjid dan Kadin versi Munaslub Anindya Bakrie akan merugikan semua pihak. Terutama presiden mendatang Prabowo Subianto yang membutuhkan dukungan investor untuk membawa pertumbuhan ekonomi.
Hal ini disampaikan Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar Himawan. Menurut dia, polemik kepemimpinan di internal Kadin akan berdampak langsung terhadap aktivitas investasi asing. Bagaimanapun mereka membutuhkan kepastian agar tidak salah melakukan deal bisnis.
Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah. Menurut dia dualisme ini tidak boleh berlangsung lama. Yang penting pemerintah cepat bertindak dan jangan berpihak.
“Apapun keputusan pemerintah, Kadin pasti akan kembali solid. Sebab, pada umumnya pengusaha lebih memilih sikap pragmatis," ucap Piter, saat dihubungi Kamis (19/9).
Dijelaskan Piter, selama ini Kadin kerap dijadikan kendaraan politik oleh para pengusaha yang tergabung di dalamnya. Mereka, juga tergabung dalam asosiasi lain di luar Kadin. Polemik kepengurusan Kadin yang terjadi baru-baru ini tidak lepas dari kepentingan politik yang melibatkan organisasi pengusaha.
Kalangan investor selalu menilai posisi Kadin sebagai jendela sekaligus jembatan antara dunia usaha dan pebisnis dengan pemerintah. Maka itu, kemampuan pemerintah dalam mengatasi kekisruhan ini juga dipertaruhkan. Jika terendus sikap yang terlalu memihak ke salah satu kubu, maka akan menjadi catatan buruk sebagai bentuk intervensi negara terhadap pelaku bisnis.
Yang paling realistis adalah meminta semua pihak untuk menahan diri atau sama sama mundur selangkah. Artinya, di satu sisi Anin tidak memaksakan kepengurusan Kadin versi Munaslub sementara Arsjad tidak asal memecat pengurus yang beda pilihan dan hentikan proses hukum.