alexametrics

Pemerintah Diharapkan Lebih Kreatif Menangani Defisit BPJS

loading...
Pemerintah Diharapkan Lebih Kreatif Menangani Defisit BPJS
Anggota Fraksi Partai NasDem DPR, Rico Sia memberikan idenya terkait solusi permasalahan defisit BPJS. Solusi defisit BPJS bisa diselesaikan dengan cara kreatif yaitu dibebankan sebagai pajak atau iuran tambahan dari barang-barang premium. Foto/Dok. SINDO
A+ A-
JAKARTA - Persoalan defisit BPJS memasuki babak baru. Solusi defisit ini ditanggulangi dengan menaikkan iuran BPJS. Namun solusi tersebut dikritik Fraksi Partai NasDem DPR RI.

Anggota Fraksi Partai NasDem DPR, Rico Sia memberikan idenya terkait solusi permasalahan defisit BPJS. Solusi defisit BPJS bisa diselesaikan dengan cara kreatif yaitu dibebankan sebagai pajak atau iuran tambahan dari barang-barang premium.

Contohnya bahan bakar kelas atas seperti pertamax turbo. Harga pertamax turbo dinaikkan namun tidak boleh melebihi harga kompetitornya. Selisih harga ini akan digunakan untuk pembayaran defisit BPJS.



“Saya rasa pemakai mobil mewah di Indonesia juga tidak keberatan dengan kenaikan harga bensin sekelas pertamax turbo untuk membantu menutupi defisit BPJS,” katanya dalam seminar “Quo Vadis Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan: Solusi Defisit atau Amanah Konstitusi Jaminan Kesehatan Warga Negara” di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Rico menegaskan apa yang dicontohkannya itu merupakan salah satu cara kreatif untuk mengatasi defisit BPJS. Jangan sampai permasalahan defisit BPJS justru dibebankan ke masyarakat melalui kenaikan iuran. “Apabila pemerintah ingin menaikkan iuran BPJS, harus diimbangi dengan menaikkan upah minimum regional (UMR)," ujarnya.

Dalam kesempatan ini Rico Sia juga memberi masukkan kepada BPJS terkait dengan data BPJS yang tidak tersinergi dengan data Dukcapil. Khususnya dalam hal penggratisan iuran BPJS. “Saya merupakan contoh nyata kekacauan data ini. Saya yang tinggal di kawasan perumahan menengah atas justru mendapatkan fasilitas iuran gratis BPJS. Saya melapor ke BPJS pun tidak ada perubahan. Ini kan kacau," tandasnya.

Ia pun mengimbau warga yang mampu secara ekonomi juga melaporkan ke BPJS agar nantinya iuran gratis tersebut dapat dialihkan bagi mereka yang lebih membutuhkan. Di sisi lain, BPJS juga harus mengecek alamat tempat tinggal yang menerima iuran gratis. “Jangan sampai tinggal di perumahan mewah namun BPJS-nya dibayarkan oleh pemerintah,” ujarnya.
(poe)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak