Siasat Menteri Edhy Maksimalkan Potensi Garam Rakyat

JAKARTA - Sebagai negara yang memiliki garis pantai lebih dari 99 ribu kilometer, Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang bisa dioptimalkan. Salah satunya garam .

Karenanya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo memastikan jajarannya tengah berjuang agar para petambak garam rakyat bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha tersebut. Termasuk mengupayakan produksi garam rakyat bisa memiliki kandungan sodium chloride (NaCl) sebesar 97 persen sesuai kebutuhan industri. Di depan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR, dia mengurai persoalan dan kebutuhan garam nasional.

"Kebutuhan garam kita 4,7 juta ton setahun, kemampuan produksi kita belum ada 2,5 juta ton. Setelah kami cek masalah garam, industri mereka butuhnya yang NaCl (sodium chloride) di atas 97. Tugas kami sekarang. Kami ingin garam rakyat ini kami tingkatkan (NaCl) menjadi di atas 97," kata Menteri Edhy saat rapat kerja dengan Komisi IV di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

(Baca Juga: Produksi Garam Masih Terasa 'Asin' untuk Penuhi Kebutuhan Domestik )

Menteri Edhy semakin optimis setelah menerima masukan dan melihat sampel garam dari anggota Komisi IV daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI, Slamet Ariyadi. "Kami sangat yakin apa yang disampaikan Pak Slamet dengan garamnya itu di atas 97. Ini yang pernah kami lihat di beberapa daerah kunjungan kami tentang garam," sambungnya.

Adapun saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikananan (KKP) juga menyiapkan program stimulus untuk penguatan garam rakyat. Melalui program tersebut, diharapkan produksi garam rakyat meningkat dan biaya produksinya bisa ditekan. Dikatakannya, biaya terbesar dari produksi garam itu tedapat pada ongkos angkutnya.

"Makanya di PRL, program kami untuk penguatan stimulus garam rakyat menuju 97. Ongkos angkut garam ini kesulitan orang bawa dari hasil panen. Rata-rata tidak ada jalan besar, ini kami sedang mendata," urainya.

(Baca Juga: Prajurit TNI di Pangkep Siap Bantu Dongkrak Produktivitas Petani Garam )

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Edhy mengajak anggota Komisi IV untuk turut memantau akses jalan di daerah yang memproduksi garam. Dari pendataan tersebut, KKP kemudian mengajukan perbaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

"Kami sampaikan ke Menteri PU untuk dibangunkan jalan, tapi dengan catatan tidak boleh lagi ada pembebasan lahan. Ini diharapkan bisa menurunkan ongkos angkut," jelasnya.

Selain itu, KKP akan mereplikasi produksi garam rakyat melalui teknik biomembran. Melalui cara ini, produktivitas garam bisa ditingkatkan menjadi 140 ton per hektare. "Biomembran tinggal kami perbanyak karena buktinya satu hektare dulunya 80 ton sekarang bisa 140 ton. Jadi peningkatan lebih dari 50 persen," terang Menteri Edhy.

"Jadi ini yang kita dorong. Begitu nanti waktunya, kita siap untuk menyampaikan ke seluruh stakeholder bahwa kita punya garam yang di atas 97 NaCl-nya," tandasnya.