Siasat Menteri Edhy Maksimalkan Potensi Garam Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2020 - 23:56 WIB
loading...
Siasat Menteri Edhy...
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengupayakan produksi garam rakyat bisa memiliki kandungan sodium chloride (NaCl) sebesar 97 persen sesuai kebutuhan industri. Foto/Ilustrasi
A A A
JAKARTA - Sebagai negara yang memiliki garis pantai lebih dari 99 ribu kilometer, Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang bisa dioptimalkan. Salah satunya garam .

Karenanya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo memastikan jajarannya tengah berjuang agar para petambak garam rakyat bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha tersebut. Termasuk mengupayakan produksi garam rakyat bisa memiliki kandungan sodium chloride (NaCl) sebesar 97 persen sesuai kebutuhan industri. Di depan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR, dia mengurai persoalan dan kebutuhan garam nasional.

"Kebutuhan garam kita 4,7 juta ton setahun, kemampuan produksi kita belum ada 2,5 juta ton. Setelah kami cek masalah garam, industri mereka butuhnya yang NaCl (sodium chloride) di atas 97. Tugas kami sekarang. Kami ingin garam rakyat ini kami tingkatkan (NaCl) menjadi di atas 97," kata Menteri Edhy saat rapat kerja dengan Komisi IV di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

(Baca Juga: Produksi Garam Masih Terasa 'Asin' untuk Penuhi Kebutuhan Domestik )

Menteri Edhy semakin optimis setelah menerima masukan dan melihat sampel garam dari anggota Komisi IV daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI, Slamet Ariyadi. "Kami sangat yakin apa yang disampaikan Pak Slamet dengan garamnya itu di atas 97. Ini yang pernah kami lihat di beberapa daerah kunjungan kami tentang garam," sambungnya.

Adapun saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikananan (KKP) juga menyiapkan program stimulus untuk penguatan garam rakyat. Melalui program tersebut, diharapkan produksi garam rakyat meningkat dan biaya produksinya bisa ditekan. Dikatakannya, biaya terbesar dari produksi garam itu tedapat pada ongkos angkutnya.

"Makanya di PRL, program kami untuk penguatan stimulus garam rakyat menuju 97. Ongkos angkut garam ini kesulitan orang bawa dari hasil panen. Rata-rata tidak ada jalan besar, ini kami sedang mendata," urainya.

(Baca Juga: Prajurit TNI di Pangkep Siap Bantu Dongkrak Produktivitas Petani Garam )

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Edhy mengajak anggota Komisi IV untuk turut memantau akses jalan di daerah yang memproduksi garam. Dari pendataan tersebut, KKP kemudian mengajukan perbaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

"Kami sampaikan ke Menteri PU untuk dibangunkan jalan, tapi dengan catatan tidak boleh lagi ada pembebasan lahan. Ini diharapkan bisa menurunkan ongkos angkut," jelasnya.

Selain itu, KKP akan mereplikasi produksi garam rakyat melalui teknik biomembran. Melalui cara ini, produktivitas garam bisa ditingkatkan menjadi 140 ton per hektare. "Biomembran tinggal kami perbanyak karena buktinya satu hektare dulunya 80 ton sekarang bisa 140 ton. Jadi peningkatan lebih dari 50 persen," terang Menteri Edhy.

"Jadi ini yang kita dorong. Begitu nanti waktunya, kita siap untuk menyampaikan ke seluruh stakeholder bahwa kita punya garam yang di atas 97 NaCl-nya," tandasnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
K-SIGN KKP di Rote Ndao...
K-SIGN KKP di Rote Ndao NTT, RI Bersiap Swasembada Garam Industri
KKP Pertegas Komitmen...
KKP Pertegas Komitmen Perkuat Pengawasan pada Momentum Hari Internasional Anti IUU Fishing
KKP Pastikan Proyek...
KKP Pastikan Proyek Pagar Beton Cilincing Sudah Kantongi Izin
5 Pulau Indonesia Dijual...
5 Pulau Indonesia Dijual di Situs Asing, Salah Satunya Dihargai Rp2,67 Miliar
Dikepret Tarif Trump,...
Dikepret Tarif Trump, KKP Siap Cari Pasar Alternatif
Jaga Pertumbuhan Ekonomi...
Jaga Pertumbuhan Ekonomi Biru, Kadin-KKP Mitigasi Dampak Tarif Trump
Yayasan Bangun Ekosistem...
Yayasan Bangun Ekosistem Bahari Resmi Tercatat di Kementerian Hukum
3 Unit Insinerator KKP...
3 Unit Insinerator KKP di Gili Trawangan Masih Menunggu Izin Operasi
KKP Tangkap Kapal Asing...
KKP Tangkap Kapal Asing Pengangkut 1,2 Ton Ikan Napoleon Ilegal
Rekomendasi
Muktamar NU Harus Jadi...
Muktamar NU Harus Jadi Momentum Pemurnian, Bukan Arena Perebutan Kekuasaan
Davina Karamoy Dicecar...
Davina Karamoy Dicecar 30 Pertanyaan Terkait Kasus Hanania Travel
Diperiksa Kejagung 9...
Diperiksa Kejagung 9 Jam Lebih, Sony Sonjaya Bungkam
Berita Terkini
Menkeu Purbaya: Panda...
Menkeu Purbaya: Panda Bond Indonesia Dapat Dukungan Penuh Bank Sentral China
Cetak Sejarah, Hanasui...
Cetak Sejarah, Hanasui Jadi Serum Indonesia Pertama yang Diekspor ke Jepang
Lanjutkan Dedolarisasi,...
Lanjutkan Dedolarisasi, China dan Indonesia Buang Dolar Rp229,6 Triliun dalam 4 Bulan
OJK Rilis Daftar Direksi...
OJK Rilis Daftar Direksi BEI Baru, Ada 7 Direktur Terpilih
APKB Dorong Penyempurnaan...
APKB Dorong Penyempurnaan Regulasi Kawasan Berikat: Menjaga Daya Saing Industri dan Investasi
PLN EPI Tuntaskan Hot...
PLN EPI Tuntaskan Hot Tap WNTS-Pemping, Gas Natuna Siap Mengalir ke Dalam Negeri
Infografis
10 Alasan Revolusi Prancis...
10 Alasan Revolusi Prancis Jadi Simbol Perlawanan Rakyat terhadap Tirani dan Ketidakadilan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved