BKI Mendorong Kualitas Kapal untuk Pertahankan Status Whitelist Bendera Indonesia
Sabtu, 16 November 2024 - 21:29 WIB
loading...
A
A
A
"Perlu saya sampaikan bahwa, kegiatan ini dilakukan BKI secara rutin dalam rangka menjaga fokus dalam perannya melakukan pemastian terhadap standard internasional. Selaras juga dengan misi asta cita dalam aspek ekonomi biru atau maritime sustainability dan pengembangan SDM yang tidak terbatas pada standar, kompetensi, kualitas industri maritim,” ujar Arief.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah berhasil memperbaiki posisinya di Tokyo MoU, sebuah organisasi yang mengawasi kepatuhan kapal terhadap standar keselamatan internasional. Indonesia berhasil keluar dari status blacklist dan masuk dalam kategori whitelist sejak tahun 2020.
Pencapaian ini sangat vital, mengingat status whitelist memberikan keuntungan bagi kelancaran perdagangan internasional dan logistik Indonesia. BKI melalui seminar kali ini menekankan pentingnya kerja sama antara semua pihak terkait—baik pemerintah, asosiasi pelayaran, dan perusahaan pelayaran—untuk menjaga dan bahkan meningkatkan status whitelist ini, mengingat detensi kapal dapat merugikan reputasi Indonesia di dunia pelayaran.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diwakili oleh Dr. Capt. Miftahul Hadi, S.ST, MM, M.Mar mengatakan, bahwa BKI sebagai RO yang ditunjuk memiliki peran yang sangat besar untuk menjaga status whitelist. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga status whitelist dan meningkatkan kemaritiman.
“Ada pesan dari Bapak Dirjen, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seluruh stakeholder, pertama meningkatkan pengawasan dan penegakan regulasi. Kedua, pelatihan kepada awak kapal. Ketiga sistem perbaikan kapal yang sesuai dengan Planned Maintenance System yang ada. Selanjutnya, kerjasama internasional serta terkait kualitas inspeksi, kami dibagian PSC akan membuat strategic detention item yang berulang, sehingga bisa menjadi concern para pelaku usaha. Keenam berkolaborasi dengan asosiasi," terang Miftahul Hadi.
"Melalui seminar ini diharapkan dapat memperkuat komitmen standar keselamatan untuk menjaga maritim kita dan memposisikan Indonesia sebagai negara maritim yang disegani di kancah global. Saya yakin kerjasama dan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan kemaritiman secara internasional," lanjutnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah berhasil memperbaiki posisinya di Tokyo MoU, sebuah organisasi yang mengawasi kepatuhan kapal terhadap standar keselamatan internasional. Indonesia berhasil keluar dari status blacklist dan masuk dalam kategori whitelist sejak tahun 2020.
Pencapaian ini sangat vital, mengingat status whitelist memberikan keuntungan bagi kelancaran perdagangan internasional dan logistik Indonesia. BKI melalui seminar kali ini menekankan pentingnya kerja sama antara semua pihak terkait—baik pemerintah, asosiasi pelayaran, dan perusahaan pelayaran—untuk menjaga dan bahkan meningkatkan status whitelist ini, mengingat detensi kapal dapat merugikan reputasi Indonesia di dunia pelayaran.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diwakili oleh Dr. Capt. Miftahul Hadi, S.ST, MM, M.Mar mengatakan, bahwa BKI sebagai RO yang ditunjuk memiliki peran yang sangat besar untuk menjaga status whitelist. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga status whitelist dan meningkatkan kemaritiman.
“Ada pesan dari Bapak Dirjen, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seluruh stakeholder, pertama meningkatkan pengawasan dan penegakan regulasi. Kedua, pelatihan kepada awak kapal. Ketiga sistem perbaikan kapal yang sesuai dengan Planned Maintenance System yang ada. Selanjutnya, kerjasama internasional serta terkait kualitas inspeksi, kami dibagian PSC akan membuat strategic detention item yang berulang, sehingga bisa menjadi concern para pelaku usaha. Keenam berkolaborasi dengan asosiasi," terang Miftahul Hadi.
"Melalui seminar ini diharapkan dapat memperkuat komitmen standar keselamatan untuk menjaga maritim kita dan memposisikan Indonesia sebagai negara maritim yang disegani di kancah global. Saya yakin kerjasama dan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan kemaritiman secara internasional," lanjutnya.
Lihat Juga :
