Kenaikan UMP 2025 Batal Diumumkan Hari Ini, Kemnaker Ungkap Alasannya
Kamis, 21 November 2024 - 13:47 WIB
loading...
Kemnaker tidak jadi mengumumkan kenaikan UMP 2025 pada hari ini, 21 November 2024. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan untuk tidak mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2025 pada hari ini, 21 November 2024.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, ditundanya penetapan UMP 2025 ini berdasarkan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang Undang Cipta Kerja.
Baca Juga: Kabar Baik, UMP 2025 Dipastikan Bakal Naik
"Diundur. Karena kami masih mengkaji formula yang pas sebagai kepatuhan kami atas keputusan MK," ujar Indah saat dihubungi, Kamis (21/11/2024).
Adapun Kemnaker mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengenai uji materil UU Cipta Kerja, termasuk ketentuan yang terkait dengan upah minimum.
Baca Juga: Buruh Desak UMP Jakarta Naik Menjadi Rp5,5 Juta
Kemnaker juga telah menyebar imbauan yang ditujukan untuk seluruh gubernur. Seiring dengan hal tersebut, Indah juga meminta para gubernur untuk menyampaikan informasi ini kepada Bupati/Walikota dan para pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, ditundanya penetapan UMP 2025 ini berdasarkan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang Undang Cipta Kerja.
Baca Juga: Kabar Baik, UMP 2025 Dipastikan Bakal Naik
"Diundur. Karena kami masih mengkaji formula yang pas sebagai kepatuhan kami atas keputusan MK," ujar Indah saat dihubungi, Kamis (21/11/2024).
Adapun Kemnaker mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengenai uji materil UU Cipta Kerja, termasuk ketentuan yang terkait dengan upah minimum.
Baca Juga: Buruh Desak UMP Jakarta Naik Menjadi Rp5,5 Juta
Kemnaker juga telah menyebar imbauan yang ditujukan untuk seluruh gubernur. Seiring dengan hal tersebut, Indah juga meminta para gubernur untuk menyampaikan informasi ini kepada Bupati/Walikota dan para pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.
(nng)
Lihat Juga :
