Menengok Anggaran Makan Bergizi Gratis yang Dimulai Serentak Hari Ini

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan serentak mulai hari ini di seluruh Indonesia. Anggaran yang disiapkan untuk menjalankan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) tercatat mencapai Rp71 triliun.

Program Makan Bergizi Gratis saat ini didukung 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 27 provinsi. Jumlah SPPG bakal terus bertambah secara bertahap hingga 1 Maret 2025 dengan target 937 unit SPPG sudah beroperasi.

Baca Juga: 1.336 Koperasi Siap Pasok Makan Bergizi Gratis, Bisakah Jadi Pematik Ekonomi?

Disampaikan oleh Istana melalui Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Presiden, Dedek Prayudi bahwa SPPG ini akan melayani jutaan penerima manfaat mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak bayi, hingga anak-anak sekolah.

Uki -sapaan akrab Dedek-mengungkapkan program ini ditargetkan menjangkau 15-20 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025. “Yang ditargetkan nanti akhir 2025 sudah ada sekitar antara 15-20 juta penerima manfaat. Ini adalah satu bagian integral dari program makan bergizi gratis,” bebernya.

Menu Rp10 Ribu Makan Bergizi Gratis

Presiden RI, Prabowo Subianto mengumumkan, anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per hari. Indeks gizi minimum yang ditargetkan adalah Rp10.000 per hari per anak atau ibu hamil.

Sebelumnya pemerintah berharap dapat mengalokasikan Rp15.000 per hari, namun Prabowo mengungkap, kondisi anggaran saat ini memungkinkan angka Rp10.000 sebagai batas realistis yang tetap efektif.

“Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu 10.000 per hari, kita ingin 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” ungkap Prabowo.

Prabowo juga menegaskan, bahwa program ini akan disinergikan dengan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan perlindungan sosial, guna memastikan dukungan yang maksimal bagi masyarakat, terutama kelompok buruh.

“Jadi kalau ini semua dengan bantuan bantuan Bansos dan perlindungan sosial lainnya termasuk PKH dan bantuan sosial pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat diantaranya kelompok buruh saya kira sudah sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin memperbaiki di saat-saat mendatang,” pungkasnya.

Ancaman Defisit APBN Melebar

Program makan bergizi gratis berpotensi membebani keuangan negara, seperti diungkap oleh ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda. Ia mengungkapkan, bahwa program makan bergizi gratis memotong hampir 10% dari total anggaran pendidikan nasional di tahun 2025 atau setara dengan Rp71 triliun.

Meski program ini juga memiliki dampak positif bagi ekonomi, Ia memperingatkan, alokasi anggaran yang besar berpotensi membebani keuangan negara dan memperkecil ruang fiskal bagi program prioritas lainnya.

"Jika program makan bergizi gratis menggunakan mandatory spending pendidikan, dikhawatirkan pendidikan nasional akan terganggu karena anggarannya berkurang," kata Huda.

Bhima Yudhistira selaku Direktur Eksekutif CELIOS menyatakan, bahwa studi CELIOS memperkirakan bahwa jika program ini terus berjalan hingga mencapai target 100% pada tahun 2029, defisit APBN diperkirakan akan mencapai 3,34% dari PDB pada tahun 2029.

Baca Juga: Makan Bergizi Gratis di Depok Rp10 Ribu Per Paket Tanpa Susu, Gubernur Lemhanas Buka Suara

"Melebihi ambang batas aman yang diatur undang-undang dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5%. Bahkan ketika menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi yang optimis sebesar 7%, defisit anggaran tetap diprediksi akan melampaui ketentuan konstitusi yaitu sebesar 3,1%” imbuhnya.