Terungkap Penyebab BP Danantara Belum Juga Diluncurkan, Wamenkeu Angkat Suara
Rabu, 15 Januari 2025 - 14:43 WIB
loading...
Wamenkeu Thomas Djiwandono mengungkapkan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara belum bisa diluncurkan dalam waktu dekat. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu Thomas Djiwandono mengungkapkan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara ) belum bisa diluncurkan dalam waktu dekat. Hal ini dikarenakan Pemerintah masih dalam proses penyusunan kerangka regulasi sebagai landasan hukum pembentukan super holding BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
Dikatakan Thomas, karena program ini tidak hanya sekedar penggabungan aset-aset perusahaan negara saja. Baca Juga:Ada Apa dengan Danantara? Belum Juga Diresmikan di Tengah Harapan Tinggi Kerek Investasi
"Pak Presiden merasa bahwa oke kita kelihatannya masih belum (diluncurkan Danantara), regulatory framework-nya harus lebih jelas dan ujungnya eksekusinya harus lebih baik nanti. Januari ini belum (launcing)," ujar Thomas dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Thomas menjelaskan, pembentukan super holding BUMN ini bertujuan agar perusahaan negara bisa mendapatkan permodalaan atau kerjasama yang lebih besar dari investor global. "Mungkin kita bisa mencari let's say danantara ini cukup kuat, bisa mencari investor dari apalah Abu Dhabi apalah dari Qatar untuk fokus ke suatu proyek," kata Thomas.
"Jadi misal mereka (Danantara) punya, let's say punya uang seratus, itu dileverage sedemikian rupa dengan mencari investor-investor lain untuk suatu project atau suatu usaha yang sudah jadi. Kira-kira begitu," tambahnya.
Pemerintah berharap, lewat penggabungan perusahaan pelat merah ini Indonesia bisa mendapatkan pembiayaan di sektor hilirisasi dan ekonomi hijau yang butuh pembiayaan cukup besar.
"Jadi pemikirannya sebenarnya itu. Kita seharusnya mencari cara supaya kita pooling kita itu lebih kuat, secara not necessarily just asset base. Tetapi dari segi keuangannya. Nah ini caranya bisa macam-macam untuk supaya itu terjadi," kata Thomas.
Dikatakan Thomas, karena program ini tidak hanya sekedar penggabungan aset-aset perusahaan negara saja. Baca Juga:Ada Apa dengan Danantara? Belum Juga Diresmikan di Tengah Harapan Tinggi Kerek Investasi
"Pak Presiden merasa bahwa oke kita kelihatannya masih belum (diluncurkan Danantara), regulatory framework-nya harus lebih jelas dan ujungnya eksekusinya harus lebih baik nanti. Januari ini belum (launcing)," ujar Thomas dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Thomas menjelaskan, pembentukan super holding BUMN ini bertujuan agar perusahaan negara bisa mendapatkan permodalaan atau kerjasama yang lebih besar dari investor global. "Mungkin kita bisa mencari let's say danantara ini cukup kuat, bisa mencari investor dari apalah Abu Dhabi apalah dari Qatar untuk fokus ke suatu proyek," kata Thomas.
"Jadi misal mereka (Danantara) punya, let's say punya uang seratus, itu dileverage sedemikian rupa dengan mencari investor-investor lain untuk suatu project atau suatu usaha yang sudah jadi. Kira-kira begitu," tambahnya.
Pemerintah berharap, lewat penggabungan perusahaan pelat merah ini Indonesia bisa mendapatkan pembiayaan di sektor hilirisasi dan ekonomi hijau yang butuh pembiayaan cukup besar.
"Jadi pemikirannya sebenarnya itu. Kita seharusnya mencari cara supaya kita pooling kita itu lebih kuat, secara not necessarily just asset base. Tetapi dari segi keuangannya. Nah ini caranya bisa macam-macam untuk supaya itu terjadi," kata Thomas.
Lihat Juga :
