Arahan Prabowo: Minyak Mentah Bagian Negara Diolah di Dalam Negeri
Senin, 27 Januari 2025 - 15:18 WIB
loading...
Untuk menekan impor dan mendorong kemandirian energi, ekspor minyak mentah bagian negara distop untuk diolah di kilang dalam negeri. FOTO/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemandirian energi nasional dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan minyak mentah untuk dimanfaatkan oleh kilang minyak dalam negeri, sehingga meningkatkan produksi bahan bakar minyak (BBM) nasional.
Untuk itu, tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pemerintah akan mengalihkan seluruh minyak mentah bagian negara yang sebelumnya direncanakan untuk ekspor agar diproses di kilang dalam negeri.
Baca Juga: Prabowo Pede Indonesia Tak Lagi Impor BBM dalam 5 Tahun
Selain itu, minyak mentah bagian kontraktor yang tidak sesuai spesifikasi juga diminta untuk diolah dan dicampur sehingga memenuhi standar yang diperlukan untuk konsumsi kilang domestik. Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam mempercepat tercapainya tujuan swasembada energi.
"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami telah meminta kilang-kilang dalam negeri untuk memanfaatkan semua crude, termasuk yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi spesifikasi. Sehingga ekspor crude semakin menurun," kata Bahlil di Jakarta, Senin (27/1/2025).
Di sisi lain pemerintah juga terus meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas teknologi kilang dalam negeri. Kilang-kilang utama seperti Balikpapan, Cilacap, dan Dumai kini mampu mengolah minyak mentah dengan spesifikasi beragam, termasuk jenis minyak mentah yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi standar.
Baca Juga: Jadi Tamu Utama di Hari Republik India, Prabowo: Ini Sungguh Kehormatan Besar
Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan kilang baru seperti Kilang Tuban dan Balongan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan dalam beberapa tahun ke depan.
Perkiraan ekspor minyak mentah tahun ini sekitar 28 juta barel. Dari jumlah itu, sekitar 12-13 juta barel ditargetkan dapat dioptimalkan untuk menambah pasokan kilang minyak dalam negeri. Untuk itu, Kementerian ESDM meminta Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), maupun PT Pertamina (Persero) untuk mengimplementasikan hal tersebut.
"Kami dorong SKK Migas, KKKS, dan Pertamina agar minyak mentah domestik memberikan nilai tambah dalam negeri sehingga turut mengurangi impor," tutup Bahlil.
Untuk itu, tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pemerintah akan mengalihkan seluruh minyak mentah bagian negara yang sebelumnya direncanakan untuk ekspor agar diproses di kilang dalam negeri.
Baca Juga: Prabowo Pede Indonesia Tak Lagi Impor BBM dalam 5 Tahun
Selain itu, minyak mentah bagian kontraktor yang tidak sesuai spesifikasi juga diminta untuk diolah dan dicampur sehingga memenuhi standar yang diperlukan untuk konsumsi kilang domestik. Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam mempercepat tercapainya tujuan swasembada energi.
"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami telah meminta kilang-kilang dalam negeri untuk memanfaatkan semua crude, termasuk yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi spesifikasi. Sehingga ekspor crude semakin menurun," kata Bahlil di Jakarta, Senin (27/1/2025).
Di sisi lain pemerintah juga terus meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas teknologi kilang dalam negeri. Kilang-kilang utama seperti Balikpapan, Cilacap, dan Dumai kini mampu mengolah minyak mentah dengan spesifikasi beragam, termasuk jenis minyak mentah yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi standar.
Baca Juga: Jadi Tamu Utama di Hari Republik India, Prabowo: Ini Sungguh Kehormatan Besar
Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan kilang baru seperti Kilang Tuban dan Balongan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan dalam beberapa tahun ke depan.
Perkiraan ekspor minyak mentah tahun ini sekitar 28 juta barel. Dari jumlah itu, sekitar 12-13 juta barel ditargetkan dapat dioptimalkan untuk menambah pasokan kilang minyak dalam negeri. Untuk itu, Kementerian ESDM meminta Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), maupun PT Pertamina (Persero) untuk mengimplementasikan hal tersebut.
"Kami dorong SKK Migas, KKKS, dan Pertamina agar minyak mentah domestik memberikan nilai tambah dalam negeri sehingga turut mengurangi impor," tutup Bahlil.
(fjo)
Lihat Juga :
