Bioethanol Masuk PSN, Pemerintah Didorong Intervensi Bahan Baku
Selasa, 28 Januari 2025 - 16:17 WIB
loading...
A
A
A
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. Menurutnya, Pemerintah harus serius mendorong pengembangan bioethanol. Pemerintah, kata Marwan, harus terlibat aktif. Misalnya untuk mengerahkan potensi BUMN, keuangan sehingga bisa menyediakan bahan baku bioethanol dengan skala massal.
“Kita bisa enggak membangun lahan perkebunan singkong atau tebu yang luasannya bisa menghasilkan bahan mentah (ethanol) berharga murah,” kata Marwan.
Baca Juga: Hasilkan Energi Ramah Lingkungan, Legislator Ungkap Urgensi Bangun Pabrik Bioethanol
Kondisi itulah yang menurut Marwan, membedakan dengan biodiesel. Biodiesel lanjutnya, didukung perkebunan kelapa sawit, yang menurut data resmi Pemerintah pada 2023 seluas 16,3 juta hektar dan tersebut di 26 provinsi Indonesia.
“Kalau bioethanol, kebun singkong atau tebu kita dari sisi produksi saat ini tidak akan bisa mengimbangi produksi CPO. Itu dasarnya. Kecuali kalau Pemerintah memang mau intensif menanam singkong atau tebu dengan luas lahan jutaan hektare,” kata dia.
“Kita bisa enggak membangun lahan perkebunan singkong atau tebu yang luasannya bisa menghasilkan bahan mentah (ethanol) berharga murah,” kata Marwan.
Baca Juga: Hasilkan Energi Ramah Lingkungan, Legislator Ungkap Urgensi Bangun Pabrik Bioethanol
Kondisi itulah yang menurut Marwan, membedakan dengan biodiesel. Biodiesel lanjutnya, didukung perkebunan kelapa sawit, yang menurut data resmi Pemerintah pada 2023 seluas 16,3 juta hektar dan tersebut di 26 provinsi Indonesia.
“Kalau bioethanol, kebun singkong atau tebu kita dari sisi produksi saat ini tidak akan bisa mengimbangi produksi CPO. Itu dasarnya. Kecuali kalau Pemerintah memang mau intensif menanam singkong atau tebu dengan luas lahan jutaan hektare,” kata dia.
(akr)
Lihat Juga :
