Anggaran Kemenhub Ditambah Rp4,1 Triliun, Mudik Gratis dan Subsidi Transportasi Lanjut di 2025
Kamis, 13 Februari 2025 - 19:55 WIB
loading...
Menhub Dudy Purwagandhi melaporkan Kemenkeu telah menyetujui penambahan alokasi anggaran Rp4,1 triliun untuk pagu anggaran Tahun 2025 setelah sebelumnya terkena efisiensi anggaran. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan atau Menhub Dudy Purwagandhi melaporkan saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui penambahan alokasi anggaran Rp4,1 triliun untuk pagu anggaran Tahun 2025 setelah sebelumnya terkena efisiensi anggaran .
Hal ini berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025. Maka pagu efektif Kementerian Perhubungan ( Kemenhub ) per tanggal 13 Februari 2025 sebesar Rp17,72 triliun (semula Rp13,58 triliun), dengan penambahan Rp4,14 triliun.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran, Erick Thohir Minta Rp215 Miliar ke Sri Mulyani
Menhub memastikan dengan penambahan anggaran ini, maka program mudik gratis yang diselenggarakan setiap tahun, penyaluran PSO, hingga belanja pegawai akan masih menjadi prioritas utama. Harapannya layanan masyarakat tidak terganggu dengan adanya program yang dipertahankan tersebut.
"Dengan tambahan ini kami pastikan, layanan publik, seperti PSO, subsidi, mudik gratis dan pegawai, tetap menjadi prioritas bagi Kementerian Perhubungan," ujarnya dalam Raker Bersama Komisi V DPR RI, Kamis (13/2/2025).
Hal ini berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025. Maka pagu efektif Kementerian Perhubungan ( Kemenhub ) per tanggal 13 Februari 2025 sebesar Rp17,72 triliun (semula Rp13,58 triliun), dengan penambahan Rp4,14 triliun.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran, Erick Thohir Minta Rp215 Miliar ke Sri Mulyani
Menhub memastikan dengan penambahan anggaran ini, maka program mudik gratis yang diselenggarakan setiap tahun, penyaluran PSO, hingga belanja pegawai akan masih menjadi prioritas utama. Harapannya layanan masyarakat tidak terganggu dengan adanya program yang dipertahankan tersebut.
"Dengan tambahan ini kami pastikan, layanan publik, seperti PSO, subsidi, mudik gratis dan pegawai, tetap menjadi prioritas bagi Kementerian Perhubungan," ujarnya dalam Raker Bersama Komisi V DPR RI, Kamis (13/2/2025).
Lihat Juga :
