Kadin dan Kementerian PANRB Sepakat Percepat Transformasi Digital
loading...
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melakukan kunjungan di Kementerian PANRB pada Selasa (26/2/2025). FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tiga Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia, di antaranya Clarissa Tanoesoedibjo, Teguh Anantawikrama, dan Ahmad Zaky melakukan kunjungan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Selasa (26/2/2025). Para petinggi Kadin tersebut diterima langsung Menteri PANRB, Rini Widyantini. Keduanya berkomitmen untuk terus bersinergi untuk mendorong transformasi digital di berbagai sektor.
"Sebagai Project Management Office (PMO) untuk inisiatif digitalisasi, perwakilan Kadin menyampaikan komitmen dunia usaha untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mempercepat transformasi digital di berbagai sektor," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Transformasi Tehnologi dan Digital Teguh Anantawikrama.
Kadin menekankan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan melalui pemanfaatan teknologi. Dalam upaya percepatan transformasi digital, sebanyak 15 pimpinan instansi pemerintah telah berkomitmen untuk berkolaborasi. Instansi tersebut meliputi Kementerian PANRB, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ATR/BPN, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.
Pemerintah tercatat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,4 triliun pada tahun 2021 untuk mempercepat program digitalisasi di Indonesia. Anggaran ini mencakup berbagai inisiatif, termasuk pengembangan infrastruktur digital dan integrasi layanan publik berbasis teknologi.
Sementara, dengan upaya efisiensi belanja negara, Kementerian PANRB mengalami penyesuaian anggaran. Pada tahun 2025, pagu anggaran Kementerian PANRB awalnya mencapai Rp392,98 miliar. Setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp184,9 miliar atau sekitar 47,05%, anggaran tersedia menjadi Rp208,08 miliar. "Dunia usaha siap bermitra dengan pemerintah melalui berbagai model bisnis yang saling menguntungkan demi terciptanya sinergi yang optimal," kata dia.
Sebagai langkah konkret, lanjutnya, Kadin dan Kementerian PANRB sepakat membentuk kelompok kerja (pokja) khusus, yang akan fokus pada implementasi program digitalisasi. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat proses digitalisasi nasional dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. "Pokja ini direncanakan segera menyelenggarakan rapat koordinasi untuk menyusun rencana aksi dan strategi pelaksanaan yang efektif," ucap Teguh.
"Sebagai Project Management Office (PMO) untuk inisiatif digitalisasi, perwakilan Kadin menyampaikan komitmen dunia usaha untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mempercepat transformasi digital di berbagai sektor," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Transformasi Tehnologi dan Digital Teguh Anantawikrama.
Kadin menekankan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan melalui pemanfaatan teknologi. Dalam upaya percepatan transformasi digital, sebanyak 15 pimpinan instansi pemerintah telah berkomitmen untuk berkolaborasi. Instansi tersebut meliputi Kementerian PANRB, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ATR/BPN, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.
Pemerintah tercatat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,4 triliun pada tahun 2021 untuk mempercepat program digitalisasi di Indonesia. Anggaran ini mencakup berbagai inisiatif, termasuk pengembangan infrastruktur digital dan integrasi layanan publik berbasis teknologi.
Sementara, dengan upaya efisiensi belanja negara, Kementerian PANRB mengalami penyesuaian anggaran. Pada tahun 2025, pagu anggaran Kementerian PANRB awalnya mencapai Rp392,98 miliar. Setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp184,9 miliar atau sekitar 47,05%, anggaran tersedia menjadi Rp208,08 miliar. "Dunia usaha siap bermitra dengan pemerintah melalui berbagai model bisnis yang saling menguntungkan demi terciptanya sinergi yang optimal," kata dia.
Sebagai langkah konkret, lanjutnya, Kadin dan Kementerian PANRB sepakat membentuk kelompok kerja (pokja) khusus, yang akan fokus pada implementasi program digitalisasi. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat proses digitalisasi nasional dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. "Pokja ini direncanakan segera menyelenggarakan rapat koordinasi untuk menyusun rencana aksi dan strategi pelaksanaan yang efektif," ucap Teguh.
(nng)
Lihat Juga :
