Perlambatan Ekonomi Global Imbas Virus Corona Bisa Ganggu Investasi ke RI

JAKARTA - Perekonomian dunia menghadapi ancaman perlambatan ekonomi yang disebabkan ketegangan perdagangan antar negara hingga wabah virus corona yang menimpa China. Hal ini membuat pemerintah perlu segera melakukan mitigasi menghadapi hal tersebut karena bisa berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia di sektor pariwisata, perdagangan, bahkan investasi dan ketenagakerjaan.

"Kita perlu waspada dan memang perlu ada mitigasi. Sebagai catatan, perlambatan ekonomi Tiongkok sebesar 1 persen bisa berdampak pada perlambatan ekonomi Indonesia hingga 0,2 persen," kata pengamat ekonomi internasional dari Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi, Selasa (25/2/2020).

Sektor yang terkena dampak secara langsung dalam jangka pendek tentu pariwisata dan perdagangan internasional. Namun, jika dampak dari perlambatan ekonomi ini terjadi berlarut-larut bukan tidak mungkin akan menggerus sektor investasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

"Jika melihat tren, pertumbuhan ekonomi global memang sepertinya akan stagnan. Hal lain yang perlu dikhawatirkan adalah kontribusi Tiongkok terhadap dunia saat ini cukup signifikan, kalau permasalahannya berlarut-larut Indonesia juga akan terpengaruh cukup dalam," kata Fithra.

Menurutnya, perlu ada terobosan yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dampak yang lebih parah untuk ekonomi Indonesia. Selain insentif dan stimulus dengan menggunakan instrumen moneter dan fiskal yang cukup efektif, perlu ada pembenahan faktor institusional.

"Goncangan terhadap kemampuan supply dan manufaktur kita yang terus menurun, perlu dijawab dengan pembenahan faktor institusional. Pembahasan Omnibus Law memang dinantikan dan perlu segera diselesaikan karena bertujuan membenahi hal tersebut. Tapi memang perlu pelibatan lebih banyak pemangku kepentingan," kata Fithra melanjutkan.

Hari ini, pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi menindaklanjuti ancaman perlambatan ekonomi karena virus Corona di China. Paket stimulus tersebut mencakup kebijakan moneter dan fiskal, percepatan belanja kementerian dan lembaga, hingga upaya menurunkan defisit neraca transaksi berjalan.