Menteri KLH Beri Instruksi Syarat Dapat Proper, Pengusaha Sawit Wajib Gabung Gapki
Rabu, 21 Mei 2025 - 08:42 WIB
loading...
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam agenda Konsolidasi Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Pengendalian Karhutla. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan pelaku industri sawit tunduk pada standar operasional yang tinggi, transparan, dan sejalan dengan praktik-praktik berkelanjutan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq telah melihat hal tersebut pada anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) sehingga besar kemungkinan perusahaan meraih apresiasi dari pemerintah.
Hanif menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh pengusaha sawit di Indonesia akan bergabung menjadi anggota Gapki. Menurutnya dengan begitu upaya penegakkan standar keberlanjutan melalui instrumen Proper akan lebih terstruktur dan massif.
"Ke depan, kami akan mendorong agar setiap perusahaan sawit wajib menjadi anggota Gapki. Karena untuk bisa mendapatkan Proper hijau, salah satu syaratnya adalah tergabung dalam Gapki. Ini penting untuk memastikan seluruh pelaku industri kelapa sawit tunduk pada standar operasional yang tinggi, transparan, dan berkelanjutan," tegas Hanif dalam pernyataannya, Rabu (21/5).
Baca Juga: Cegah Karhutla, Menteri KLH Minta Pengusaha Kelapa Sawit Koordinasi dengan Gapki
Adapun instruksi tersebut muncul setelah Menteri LH meninjau perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota Gapki dalam menghadapi musim kemarau serta mencegah kebakaran lahan. Hanif, yang dalam 2 pekan terakhir gencar turun ke lapangan untuk memastikan sarana dan prasarana perusahaan, menyaksikan kemitraan antara Gapki dengan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya menghasilkan kerja nyata.
Oleh sebab itu dia berharap kolaborasi ini dapat terus diperkuat, terlebih di provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Riau dan Kalimantan Barat. Menurutnya kesiapan di tingkat daerah sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan karhutla secara nasional, mengingat kondisi geografis dan sebaran lahan yang begitu luas.
Hanif menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh pengusaha sawit di Indonesia akan bergabung menjadi anggota Gapki. Menurutnya dengan begitu upaya penegakkan standar keberlanjutan melalui instrumen Proper akan lebih terstruktur dan massif.
"Ke depan, kami akan mendorong agar setiap perusahaan sawit wajib menjadi anggota Gapki. Karena untuk bisa mendapatkan Proper hijau, salah satu syaratnya adalah tergabung dalam Gapki. Ini penting untuk memastikan seluruh pelaku industri kelapa sawit tunduk pada standar operasional yang tinggi, transparan, dan berkelanjutan," tegas Hanif dalam pernyataannya, Rabu (21/5).
Baca Juga: Cegah Karhutla, Menteri KLH Minta Pengusaha Kelapa Sawit Koordinasi dengan Gapki
Adapun instruksi tersebut muncul setelah Menteri LH meninjau perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota Gapki dalam menghadapi musim kemarau serta mencegah kebakaran lahan. Hanif, yang dalam 2 pekan terakhir gencar turun ke lapangan untuk memastikan sarana dan prasarana perusahaan, menyaksikan kemitraan antara Gapki dengan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya menghasilkan kerja nyata.
Oleh sebab itu dia berharap kolaborasi ini dapat terus diperkuat, terlebih di provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Riau dan Kalimantan Barat. Menurutnya kesiapan di tingkat daerah sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan karhutla secara nasional, mengingat kondisi geografis dan sebaran lahan yang begitu luas.
Lihat Juga :
