Ongkos Bangun Timur Indonesia Lebih Mahal, AHY: Tak Ada Wilayah yang Boleh Tertinggal
Rabu, 28 Mei 2025 - 06:27 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengakui saat ini pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia jauh lebih mahal. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengakui saat ini pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia jauh lebih mahal. AHY mengatakan, ongkos pembangunan yang mahal ini akhirnya menjadi hambatan dalam penyediaan infrastruktur yang merata antarwilayah, sehingga menimbulkan disparitas atau kesenjangan secara ekonomi, sosial, hingga budaya.
"Kita ingin pembangunan wilayah timur Indonesia yang sekarang relatif lebih mahal, dan jauh lebih mahal, itu bisa kita reduksi. Disparitas atau gap antarwilayah Barat dan Timur juga harus dikurangi," kata AHY dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (27/5/2025).
Ketua Umum Partai Demokrat itu memastikan bahwa pemerintah akan tetap berkomitmen untuk penyediaan infrastruktur di wilayah timur Indonesia, meskipun diakui memiliki ongkos pembangunan yang lebih mahal ketimbang wilayah lainnya.
Baca Juga: Menko AHY Paparkan Empat Prioritas Pembangunan Infrastruktur di 2025
"Ini semangat pemerintah bahwa tidak ada wilayah yang boleh tertinggal. Di sini pemerintah dan negara hadir melalui pembangunan konektivitas yang berkelanjutan," tambahnya.
AHY menjelaskan, salah satu strategi pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah timur tidak melulu mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saja. Saat ini pemerintah berupaya mencari pembiayaan alternatif dengan menggandeng badan usaha untuk terlibat.
Menurutnya, saat ini pembiayaan infrastruktur yang melibatkan badan usaha telah disediakan melalui alternatif KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Di samping itu, pemerintah juga mengharapkan investasi langsung sehingga tidak lagi memerlukan dukungan pemerintah seperti dalam skema KPBU.
Baca Juga: AHY Soroti Tantangan dan Peluang Keberlanjutan di Indonesia
AHY menilai skema KPBU menjadi alternatif yang menarik untuk melibatkan badan usaha dalam mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Karena lewat skema ini, risiko investasi dibagi antara badan usaha dan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga bisa terlibat langsung melalui pembebasan tanah hingga dukungan konstruksi.
Paling tidak, dengan skema tersebut, menurut AHY, peran APBN tidak terlalu berat dalam menanggung seluruh kebutuhan biaya proyek karena berbagi peran dengan swasta.
"Kita ingin pembangunan wilayah timur Indonesia yang sekarang relatif lebih mahal, dan jauh lebih mahal, itu bisa kita reduksi. Disparitas atau gap antarwilayah Barat dan Timur juga harus dikurangi," kata AHY dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (27/5/2025).
Ketua Umum Partai Demokrat itu memastikan bahwa pemerintah akan tetap berkomitmen untuk penyediaan infrastruktur di wilayah timur Indonesia, meskipun diakui memiliki ongkos pembangunan yang lebih mahal ketimbang wilayah lainnya.
Baca Juga: Menko AHY Paparkan Empat Prioritas Pembangunan Infrastruktur di 2025
"Ini semangat pemerintah bahwa tidak ada wilayah yang boleh tertinggal. Di sini pemerintah dan negara hadir melalui pembangunan konektivitas yang berkelanjutan," tambahnya.
AHY menjelaskan, salah satu strategi pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah timur tidak melulu mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saja. Saat ini pemerintah berupaya mencari pembiayaan alternatif dengan menggandeng badan usaha untuk terlibat.
Menurutnya, saat ini pembiayaan infrastruktur yang melibatkan badan usaha telah disediakan melalui alternatif KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Di samping itu, pemerintah juga mengharapkan investasi langsung sehingga tidak lagi memerlukan dukungan pemerintah seperti dalam skema KPBU.
Baca Juga: AHY Soroti Tantangan dan Peluang Keberlanjutan di Indonesia
AHY menilai skema KPBU menjadi alternatif yang menarik untuk melibatkan badan usaha dalam mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Karena lewat skema ini, risiko investasi dibagi antara badan usaha dan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga bisa terlibat langsung melalui pembebasan tanah hingga dukungan konstruksi.
Paling tidak, dengan skema tersebut, menurut AHY, peran APBN tidak terlalu berat dalam menanggung seluruh kebutuhan biaya proyek karena berbagi peran dengan swasta.
(akr)
Lihat Juga :
