Momentum Bersejarah Aksesi Indonesia ke OECD, Airlangga Sampaikan Initial Memorandum
Selasa, 03 Juni 2025 - 20:11 WIB
loading...
Menko Airlangga selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD akan mewakili Pemerintah Indonesia sampaikan Initial Memorandum (IM) secara resmi kepada Sekretaris Jenderal OECD Matthias Cormann. Foto/Dok
A
A
A
PARIS - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam kunjungan kerja di Paris, Prancis, pada tanggal 2-5 Juni 2025 untuk menghadiri rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2025. Kunjungan ini merupakan momentum penting dalam perjalanan aksesi Indonesia ke OECD.
Menko Airlangga selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD akan mewakili Pemerintah Indonesia sampaikan Initial Memorandum (IM) secara resmi kepada Sekretaris Jenderal OECD Matthias Cormann. Capaian ini merupakan bukti komitmen penuh Indonesia dalam aksesi, karena mampu menyelesaikan penyusunan IM dalam waktu satu tahun sejak diserahkannya Peta Jalan Aksesi pada PTM Dewan OECD pada 2024 lalu.
Baca Juga: Makin Suram, OECD Pangkas Proyeksi Ekonomi Indonesia Jadi 4,9% di 2025
Adapun IM merupakan dokumen kunci dalam proses aksesi yang berisikan penilaian mandiri keselarasan peraturan, standar, dan praktik nasional terhadap norma dan standar OECD. Berdasarkan Peta Jalan Aksesi yang diterima, IM Indonesia terdiri dari 32 bab yang mencakup 240 instrumen hukum OECD.
Penyusunan IM melibatkan 64 Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam 26 Bidang dan 8 area lintas-sektor, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024.
“Penyelesaian IM yang hanya satu tahun ini adalah upaya bersama dengan seluruh Kementerian/Lembaga penanggung jawab bidang. Jadi perlu kita apresiasi betul kerja keras ini. Tapi 4maraton masih panjang. Kita perlu jaga momentum dan tenaga untuk tahap reviu dengan komite OECD, ini akan perlu waktu lebih panjang,” ujar Menko Airlangga.
Selain menghadiri PTM OECD dan bertemu dengan Sekjen OECD, Menko Airlangga juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan negara mitra dan organisasi internasional, seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Selandia Baru, Singapura, dan Sekjen ASEAN. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, Menko Airlangga akan galang dukungan untuk tahap proses aksesi Indonesia selanjutnya.
Lebih lanjut, Menko Airlangga diagendakan, menghadiri pertemuan informal Menteri World Trade Organization (WTO) untuk membahas perkembangan terkini situasi global serta agenda reformasi WTO. Di sela-sela kunjungan, Menko Airlangga juga diagendakan bertemu dengan para diaspora Indonesia yang bekerja di Sekretariat OECD, Paris.
“Atas perkenan dan arahan Presiden, Pemerintah Indonesia akan sampaikan Initial Memorandum pada Pertemuan Tingkat Menteri Dewan OECD di Paris. Kita terus komitmen untuk dorong aksesi, karena ini juga mendukung negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, CPTPP, dan Indonesia-EU CEPA,” ujar Menko Airlangga.
Baca Juga: UI Gelar Diskusi Strategis Soal OECD, BRICS, dan Masa Depan Sumber Daya Nasional
Dalam kunjungan ke Paris ini, Menko Airlangga turut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Priyo Pambudi, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Ferry Ardiyanto.
Menko Airlangga selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD akan mewakili Pemerintah Indonesia sampaikan Initial Memorandum (IM) secara resmi kepada Sekretaris Jenderal OECD Matthias Cormann. Capaian ini merupakan bukti komitmen penuh Indonesia dalam aksesi, karena mampu menyelesaikan penyusunan IM dalam waktu satu tahun sejak diserahkannya Peta Jalan Aksesi pada PTM Dewan OECD pada 2024 lalu.
Baca Juga: Makin Suram, OECD Pangkas Proyeksi Ekonomi Indonesia Jadi 4,9% di 2025
Adapun IM merupakan dokumen kunci dalam proses aksesi yang berisikan penilaian mandiri keselarasan peraturan, standar, dan praktik nasional terhadap norma dan standar OECD. Berdasarkan Peta Jalan Aksesi yang diterima, IM Indonesia terdiri dari 32 bab yang mencakup 240 instrumen hukum OECD.
Penyusunan IM melibatkan 64 Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam 26 Bidang dan 8 area lintas-sektor, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024.
“Penyelesaian IM yang hanya satu tahun ini adalah upaya bersama dengan seluruh Kementerian/Lembaga penanggung jawab bidang. Jadi perlu kita apresiasi betul kerja keras ini. Tapi 4maraton masih panjang. Kita perlu jaga momentum dan tenaga untuk tahap reviu dengan komite OECD, ini akan perlu waktu lebih panjang,” ujar Menko Airlangga.
Selain menghadiri PTM OECD dan bertemu dengan Sekjen OECD, Menko Airlangga juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan negara mitra dan organisasi internasional, seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Selandia Baru, Singapura, dan Sekjen ASEAN. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, Menko Airlangga akan galang dukungan untuk tahap proses aksesi Indonesia selanjutnya.
Lebih lanjut, Menko Airlangga diagendakan, menghadiri pertemuan informal Menteri World Trade Organization (WTO) untuk membahas perkembangan terkini situasi global serta agenda reformasi WTO. Di sela-sela kunjungan, Menko Airlangga juga diagendakan bertemu dengan para diaspora Indonesia yang bekerja di Sekretariat OECD, Paris.
“Atas perkenan dan arahan Presiden, Pemerintah Indonesia akan sampaikan Initial Memorandum pada Pertemuan Tingkat Menteri Dewan OECD di Paris. Kita terus komitmen untuk dorong aksesi, karena ini juga mendukung negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, CPTPP, dan Indonesia-EU CEPA,” ujar Menko Airlangga.
Baca Juga: UI Gelar Diskusi Strategis Soal OECD, BRICS, dan Masa Depan Sumber Daya Nasional
Dalam kunjungan ke Paris ini, Menko Airlangga turut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Priyo Pambudi, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Ferry Ardiyanto.
(akr)
Lihat Juga :
