Bangun Infrastruktur Butuh Duit Rp10.000 Triliun, Negara hanya Sanggup 40%
Kamis, 12 Juni 2025 - 16:54 WIB
loading...
Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pembiayaan infrastruktur untuk periode 2025–2029. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memperkirakan kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional untuk periode 2025–2029 mencapai USD625 miliar atau setara Rp10.146 triliun. Namun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu menutupi sekitar 40 persen dari total kebutuhan tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sisanya harus dipenuhi melalui kerja sama dengan sektor swasta dan berbagai mitra strategis, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah mengajak swasta untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur demi mengatasi kesenjangan pembiayaan.
"Kita menghadapi kebutuhan mendesak dalam pembangunan infrastruktur. Untuk lima tahun ke depan, dana yang dibutuhkan sangat besar, sementara kemampuan fiskal negara terbatas. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pembiayaan kreatif dan dukungan dari mitra non-pemerintah," ujar Sri Mulyani dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6).
Baca Juga: AHY Bakal Tawarkan Proyek-proyek Infrastruktur Prioritas ke Danantara
Ia menegaskan pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang membangun fisik, tetapi juga memastikan akses yang adil bagi seluruh masyarakat terhadap layanan dasar seperti transportasi, air bersih, listrik, hingga jaringan digital.
Pemerintah pusat dan daerah, lanjut Sri Mulyani, hanya dapat menyediakan sekitar 40% dari total kebutuhan tersebut. Artinya, sekitar Rp6.000 triliun pembiayaan infrastruktur masih harus dicari dari luar anggaran negara.
"Untuk menutup gap tersebut, partisipasi sektor swasta sangat penting. Kita juga perlu mendorong kerja sama internasional dan menciptakan model pembiayaan inovatif," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya menekankan pentingnya kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai solusi alternatif pendanaan infrastruktur.
"Danantara memiliki peran strategis dalam membantu mengatasi gap pembiayaan. Sebagai pemegang saham lebih dari 800 BUMN, Danantara tidak hanya menjadi pengelola aset, tetapi juga berfungsi sebagai investor yang aktif," ujar AHY.
Baca Juga: AHY Ungkap Arah Pembangunan Infrastruktur untuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%
Menurut AHY, Danantara akan menjadi salah satu aktor utama dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur prioritas nasional. Pemerintah tengah menginventarisasi proyek-proyek tersebut untuk ditawarkan kepada Danantara dan calon mitra investasi lainnya.
"Kami akan menyusun daftar prioritas proyek mana yang perlu segera dijalankan, mana yang bisa ditunda, dan berapa besar pembiayaan yang dibutuhkan untuk masing-masing proyek," kata AHY.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sisanya harus dipenuhi melalui kerja sama dengan sektor swasta dan berbagai mitra strategis, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah mengajak swasta untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur demi mengatasi kesenjangan pembiayaan.
"Kita menghadapi kebutuhan mendesak dalam pembangunan infrastruktur. Untuk lima tahun ke depan, dana yang dibutuhkan sangat besar, sementara kemampuan fiskal negara terbatas. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pembiayaan kreatif dan dukungan dari mitra non-pemerintah," ujar Sri Mulyani dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6).
Baca Juga: AHY Bakal Tawarkan Proyek-proyek Infrastruktur Prioritas ke Danantara
Ia menegaskan pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang membangun fisik, tetapi juga memastikan akses yang adil bagi seluruh masyarakat terhadap layanan dasar seperti transportasi, air bersih, listrik, hingga jaringan digital.
Pemerintah pusat dan daerah, lanjut Sri Mulyani, hanya dapat menyediakan sekitar 40% dari total kebutuhan tersebut. Artinya, sekitar Rp6.000 triliun pembiayaan infrastruktur masih harus dicari dari luar anggaran negara.
"Untuk menutup gap tersebut, partisipasi sektor swasta sangat penting. Kita juga perlu mendorong kerja sama internasional dan menciptakan model pembiayaan inovatif," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya menekankan pentingnya kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai solusi alternatif pendanaan infrastruktur.
"Danantara memiliki peran strategis dalam membantu mengatasi gap pembiayaan. Sebagai pemegang saham lebih dari 800 BUMN, Danantara tidak hanya menjadi pengelola aset, tetapi juga berfungsi sebagai investor yang aktif," ujar AHY.
Baca Juga: AHY Ungkap Arah Pembangunan Infrastruktur untuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%
Menurut AHY, Danantara akan menjadi salah satu aktor utama dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur prioritas nasional. Pemerintah tengah menginventarisasi proyek-proyek tersebut untuk ditawarkan kepada Danantara dan calon mitra investasi lainnya.
"Kami akan menyusun daftar prioritas proyek mana yang perlu segera dijalankan, mana yang bisa ditunda, dan berapa besar pembiayaan yang dibutuhkan untuk masing-masing proyek," kata AHY.
(nng)
Lihat Juga :
