Proyek Tanggul Laut Raksasa Rp1.750 T Dilirik Investor China hingga Korea
Selasa, 17 Juni 2025 - 21:38 WIB
loading...
Istana melalui Mensesneg, Prasetyo Hadi mengungkapkan, bahwa sejumlah investor dari berbagai negara telah menyampaikan ketertarikan terhadap proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkapkan, bahwa sejumlah investor dari berbagai negara telah menyampaikan ketertarikan terhadap proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa .Pemerintah sedang mempersiapkan pembangunan proyek tanggul laut raksasa sepanjang pantai utara Jawa dari Jakarta hingga Gresik dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp1.750 triliun.
“Ada dari Tiongkok, kemudian rekan-rekan dari Korea juga, saat forum Indonesia-Korea kemarin, sudah menyampaikan ketertarikan. Insyaallah,” ujar Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Baca Juga: Prabowo Bakal Bentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantura
Prasetyo bahkan menyebut sejauh ini ketertarikan para investor masih disampaikan secara informal. Terkait calon investor utama, dia menekankan bahwa belum ada yang ditetapkan.
“Belum. Belum ada. Pertama, karena semua masih dibicarakan di tingkat kementerian, termasuk bersama pemerintah provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan lainnya,” terangnya.
Lebih lanjut, Prasetyo juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih dalam proses pembentukan badan otorita pembangunan tanggul laut raksasa. Hingga kini, belum ada nama-nama yang ditunjuk untuk bergabung dalam badan tersebut.
“Belum, masih dalam proses. Kita sedang mempersiapkan. Tapi yang paling penting untuk kita pahami adalah bahwa ide tersebut sebenarnya sudah cukup lama ada,” pungkasnya.
Proyek ambisius ini ditujukan untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir rob dan penurunan permukaan tanah. Baca Juga: Butuh Rp123 Triliun Lindungi Jakarta dari Ancaman Banjir Rob
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Perekonomian, Muhammad Rachmat Kaimuddin, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pembiayaan proyek ini melibatkan sebesar mungkin pihak swasta. "APBN tidak cukup untuk mendanai proyek sebesar ini, sementara kita masih punya prioritas lain seperti program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan," jelas Rachmat dikutip Senin (16/6).
Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti menjelaskan, pemerintah akan menawarkan proyek ini kepada investor melalui skema Land Value Capture (LVC).
Perhitungan kasar mantan Dirjen SDA Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia menunjukkan, proyek sepanjang 700 km ini membutuhkan biaya sekitar Rp2,5 triliun per kilometer. "Untuk tahap pertama Jakarta-Ancol saja butuh Rp53 triliun untuk 21 km," jelas Bob.
“Ada dari Tiongkok, kemudian rekan-rekan dari Korea juga, saat forum Indonesia-Korea kemarin, sudah menyampaikan ketertarikan. Insyaallah,” ujar Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Baca Juga: Prabowo Bakal Bentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantura
Prasetyo bahkan menyebut sejauh ini ketertarikan para investor masih disampaikan secara informal. Terkait calon investor utama, dia menekankan bahwa belum ada yang ditetapkan.
“Belum. Belum ada. Pertama, karena semua masih dibicarakan di tingkat kementerian, termasuk bersama pemerintah provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan lainnya,” terangnya.
Lebih lanjut, Prasetyo juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih dalam proses pembentukan badan otorita pembangunan tanggul laut raksasa. Hingga kini, belum ada nama-nama yang ditunjuk untuk bergabung dalam badan tersebut.
“Belum, masih dalam proses. Kita sedang mempersiapkan. Tapi yang paling penting untuk kita pahami adalah bahwa ide tersebut sebenarnya sudah cukup lama ada,” pungkasnya.
Proyek ambisius ini ditujukan untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir rob dan penurunan permukaan tanah. Baca Juga: Butuh Rp123 Triliun Lindungi Jakarta dari Ancaman Banjir Rob
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Perekonomian, Muhammad Rachmat Kaimuddin, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pembiayaan proyek ini melibatkan sebesar mungkin pihak swasta. "APBN tidak cukup untuk mendanai proyek sebesar ini, sementara kita masih punya prioritas lain seperti program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan," jelas Rachmat dikutip Senin (16/6).
Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti menjelaskan, pemerintah akan menawarkan proyek ini kepada investor melalui skema Land Value Capture (LVC).
Perhitungan kasar mantan Dirjen SDA Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia menunjukkan, proyek sepanjang 700 km ini membutuhkan biaya sekitar Rp2,5 triliun per kilometer. "Untuk tahap pertama Jakarta-Ancol saja butuh Rp53 triliun untuk 21 km," jelas Bob.
(akr)
Lihat Juga :
