Di Depan Investor Asing, Purbaya Janji Bereskan Hambatan Investasi di RI
Selasa, 12 Mei 2026 - 16:19 WIB
loading...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta, Selasa (12/5/2026). FOTO/Anggie Ariesta
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan menyapu bersih berbagai hambatan investasi guna menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029 dengan mengandalkan peran dominan sektor swasta.
"Banyak orang menyarankan agar saya memperbaiki kerangka regulasi di negara saya. Tetapi saya mengatakan kepada mereka bahwa jika saya mulai dari hal-hal administratif, yaitu memperbaiki regulasi, saya mungkin akan melewatkan kondisi sebenarnya yang dihadapi sektor swasta," ujar Purbaya dalam International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 5,61% Diragukan, Purbaya: Angka Jelek Ribut, Angka Tinggi Ribut
Purbaya menjelaskan kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian nasional hanya sekitar 10%, sedangkan sisanya bergantung pada aktivitas sektor swasta. Sebab itu, pemerintah memilih pendekatan praktis dengan menyelesaikan langsung berbagai kendala bisnis di lapangan dibanding hanya fokus pada reformasi regulasi administratif.
Untuk mempercepat penyelesaian hambatan investasi, pemerintah membentuk gugus tugas khusus berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Purbaya sendiri ditunjuk sebagai salah satu wakil ketua dalam tim tersebut.
Menurut dia, gugus tugas tersebut bekerja secara mingguan untuk menangani berbagai persoalan investasi dan birokrasi. Hingga kini, tercatat sebanyak 142 pengaduan telah masuk melalui saluran debottlenecking, dengan 83 kasus sudah dibahas secara terbuka dan 45 kasus berhasil diselesaikan sepenuhnya.
"Banyak orang menyarankan agar saya memperbaiki kerangka regulasi di negara saya. Tetapi saya mengatakan kepada mereka bahwa jika saya mulai dari hal-hal administratif, yaitu memperbaiki regulasi, saya mungkin akan melewatkan kondisi sebenarnya yang dihadapi sektor swasta," ujar Purbaya dalam International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 5,61% Diragukan, Purbaya: Angka Jelek Ribut, Angka Tinggi Ribut
Purbaya menjelaskan kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian nasional hanya sekitar 10%, sedangkan sisanya bergantung pada aktivitas sektor swasta. Sebab itu, pemerintah memilih pendekatan praktis dengan menyelesaikan langsung berbagai kendala bisnis di lapangan dibanding hanya fokus pada reformasi regulasi administratif.
Untuk mempercepat penyelesaian hambatan investasi, pemerintah membentuk gugus tugas khusus berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Purbaya sendiri ditunjuk sebagai salah satu wakil ketua dalam tim tersebut.
Menurut dia, gugus tugas tersebut bekerja secara mingguan untuk menangani berbagai persoalan investasi dan birokrasi. Hingga kini, tercatat sebanyak 142 pengaduan telah masuk melalui saluran debottlenecking, dengan 83 kasus sudah dibahas secara terbuka dan 45 kasus berhasil diselesaikan sepenuhnya.
Lihat Juga :
