Tantangan Disinformasi Juga Dihadapi Dunia Usaha, Kolaborasi Sangat Dibutuhkan
Jum'at, 20 Juni 2025 - 13:32 WIB
loading...
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyampaikan, bahwa kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat merupakan kunci dalam upaya menghadapi perang kognitif di era hiperrealitas. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mendorong ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab di tengah tantangan besar dunia informasi saat ini. Salah satu dampaknya adalah informasi terkait kebijakan korporasi yang berdampak ke masyarakat luas.
Bahkan kestabilan politik turut menjadi pertaruhan yang sangat berisiko. Ini kian menunjukkan perlunya kerja sama lintas sektor untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik adalah daftar yang akurat dan mendidik, mengingat banyaknya peristiwa yang bisa berdampak besar pada masyarakat.
Baca Juga: Negara, Pendengung, dan Ancaman Disinformasi
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyampaikan, bahwa kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat merupakan kunci dalam upaya menghadapi perang kognitif di era hiperrealitas.
Dalam diskusi bertajuk "Bagaimana Menghadapi Medan Perang Baru, Cognitive Warfare: Media, Narasi, dan Membangun Persepsi!", Hasan menjelaskan bahwa hiperrealitas adalah kondisi yang membuat individu tidak bisa lagi membedakan dunia nyata dengan dunia simulasi di ruang siber.
Menurut dia, kondisi yang demikian bisa membuat orang mudah mempercayai disinformasi, fitnah, dan kebencian yang beredar di ruang digital."Hal seperti ini tidak bisa dilawan oleh satu atau dua institusi saja.Ini harus dilawan bersama-sama, tapi harus dilawan oleh banyak orang dengan kesadaran yang sama," kata Hasan Nasbidalam diskusi di Jakarta.
Berdasarkan Global Risk Report 2025 World Economic Forum, sepuluh tahun ke depan informasi negatif berupa disinformasi, fitnah, dan kebencian akan menjadi salah satu masalah global yang berpotensi mengancam apabila tidak ditangani dengan baik.
Kejadian disinformasi, fitnah, dan kebencian dapat diatasi secara efektif dengan upaya bersama. VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menuturkan, upaya kolaborasi dalam menyebarkan informasi berperan penting setelah perusahaan memberikan respons yang tepat dengan menyebarkan fakta-fakta untuk menghadapi disinformasi .
Dirinya menceritakan, pengalamannya menangani disinformasi setelah kasus pengoplosan bahan bakar minyak jenis Pertamax yang melibatkan anak perusahaan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga.Pertamina ketika itu bisa segera menekan peredaran disinformasi yang tidak berhubungan dengan perkara berkat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan media massa.
Baca Juga: Unjuk Rasa di Era Disinformasi
“Kami koordinasi intens sesama BUMN sehingga dari media ikut berperan mengedukasi masyarakat tentang informasi yang benar," jelas dia.
Dia menyampaikan tidak sedikit pula warga yang menghubungi Pertamina melalui pusat panggilan 135 untuk meminta klarifikasi."Ketika kemarin ramai disinformasi mengenai BBM atau ramai subsidi itu, banyak masyarakat yangcross checkuntuk memastikan informasi itu benar atau tidak. Jadi kami berterima kasih kepada masyarakat, lewat laporannya itu bisa kami tindak lanjuti," imbuhnya.
Bahkan kestabilan politik turut menjadi pertaruhan yang sangat berisiko. Ini kian menunjukkan perlunya kerja sama lintas sektor untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik adalah daftar yang akurat dan mendidik, mengingat banyaknya peristiwa yang bisa berdampak besar pada masyarakat.
Baca Juga: Negara, Pendengung, dan Ancaman Disinformasi
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyampaikan, bahwa kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat merupakan kunci dalam upaya menghadapi perang kognitif di era hiperrealitas.
Dalam diskusi bertajuk "Bagaimana Menghadapi Medan Perang Baru, Cognitive Warfare: Media, Narasi, dan Membangun Persepsi!", Hasan menjelaskan bahwa hiperrealitas adalah kondisi yang membuat individu tidak bisa lagi membedakan dunia nyata dengan dunia simulasi di ruang siber.
Menurut dia, kondisi yang demikian bisa membuat orang mudah mempercayai disinformasi, fitnah, dan kebencian yang beredar di ruang digital."Hal seperti ini tidak bisa dilawan oleh satu atau dua institusi saja.Ini harus dilawan bersama-sama, tapi harus dilawan oleh banyak orang dengan kesadaran yang sama," kata Hasan Nasbidalam diskusi di Jakarta.
Berdasarkan Global Risk Report 2025 World Economic Forum, sepuluh tahun ke depan informasi negatif berupa disinformasi, fitnah, dan kebencian akan menjadi salah satu masalah global yang berpotensi mengancam apabila tidak ditangani dengan baik.
Kejadian disinformasi, fitnah, dan kebencian dapat diatasi secara efektif dengan upaya bersama. VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menuturkan, upaya kolaborasi dalam menyebarkan informasi berperan penting setelah perusahaan memberikan respons yang tepat dengan menyebarkan fakta-fakta untuk menghadapi disinformasi .
Dirinya menceritakan, pengalamannya menangani disinformasi setelah kasus pengoplosan bahan bakar minyak jenis Pertamax yang melibatkan anak perusahaan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga.Pertamina ketika itu bisa segera menekan peredaran disinformasi yang tidak berhubungan dengan perkara berkat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan media massa.
Baca Juga: Unjuk Rasa di Era Disinformasi
“Kami koordinasi intens sesama BUMN sehingga dari media ikut berperan mengedukasi masyarakat tentang informasi yang benar," jelas dia.
Dia menyampaikan tidak sedikit pula warga yang menghubungi Pertamina melalui pusat panggilan 135 untuk meminta klarifikasi."Ketika kemarin ramai disinformasi mengenai BBM atau ramai subsidi itu, banyak masyarakat yangcross checkuntuk memastikan informasi itu benar atau tidak. Jadi kami berterima kasih kepada masyarakat, lewat laporannya itu bisa kami tindak lanjuti," imbuhnya.
(akr)
Lihat Juga :
