Akselerasi Program FLPP Dorong Ekonomi, Tantangan Fiskal dan Kualitas Menanti

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan Rp12,59 triliun hingga 31 Mei 2025 untuk mendukung program rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede mengatakan, efektivitas program yang merupakan bentuk dukungan nyata dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengakses perumahan layak huni ini bakal cukup terlihat signifikan dalam mengurangi backlog perumahan.

"Efektivitas program ini terlihat cukup signifikan dalam mengurangi backlog kepemilikan rumah yang pada akhir tahun 2023 mencapai 9,9 juta rumah tangga, serta backlog kelayakan sebesar 26,9 juta rumah tangga," ujar Josua kepada MNC portal, Senin (23/6/2025).

Dengan adanya skema subsidi bunga KPR, lanjut Josua, program FLPP mampu secara langsung memperbesar daya beli masyarakat MBR, mendorong mereka untuk memiliki rumah sendiri sehingga backlog kepemilikan rumah perlahan berkurang.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas A. M. Djiwandono dalam Konferensi Pers APBN Kita periode Juni 2025 bahwa pembiayaan ini telah mendukung 101.707 unit rumah di 379 kabupaten/kota, naik dari 88.482 unit rumah di 362 kabupaten/kota pada bulan sebelumnya.

Di tengah alokasi anggaran FLPP sebesar Rp18,77 triliun pada tahun 2025 dengan target penyaluran sebanyak 220.000 unit rumah tersebut, Josua menjelaskan mekanisme multiplier effect dari sektor perumahan yang berjalan melalui tiga jalur utama.

"Pertama, peningkatan konsumsi masyarakat sebagai dampak dari kepemilikan rumah baru; kedua, penciptaan lapangan kerja di sektor konstruksi dan industri terkait seperti semen, besi baja, hingga furnitur; dan ketiga, peningkatan aktivitas ekonomi lokal melalui penyediaan barang dan jasa penunjang pembangunan perumahan," papar Josua.

Sektor perumahan sendiri diketahui mampu menggerakkan sekitar 185 subsektor lainnya, yang secara agregat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang signifikan.

Multiplier effect ini, kata Josua, pada akhirnya tidak hanya memperkuat konsumsi domestik tetapi juga berpotensi menciptakan stabilitas ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja yang luas.

Menurut Wamenkeu Thomas, alokasi anggaran FLPP saat ini telah menambah realisasi program FLPP yang telah berjalan dengan total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga 2024 sebanyak 1.598.879 unit rumah senilai Rp151,22 triliun. Selain itu, pemerintah juga merencanakan tambahan alokasi untuk FLPP guna mendukung implementasi program 3 juta rumah.

"Dari total alokasi tahun 2025 sebesar Rp18,77 triliun, pemerintah telah mencairkan Rp11,5 triliun kepada BP Tapera dan menyiapkan tambahan alokasi untuk mendukung target program 3 juta rumah,” jelas Wamenkeu Thomas.

Meskipun demikian, Josua mengingatkan agar tetap mencermati keberlanjutan fiskal program FLPP dalam jangka panjang.

"Mengingat skala program yang terus diperbesar, beban terhadap APBN semakin meningkat, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal akibat berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik," kata Josua.

Dalam jangka panjang, keberlanjutan program ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola fiskal dengan hati-hati serta menciptakan sumber pendanaan alternatif, seperti melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau pendanaan non-APBN lainnya.

Selain itu, tantangan dalam implementasi FLPP di lapangan juga perlu mendapat perhatian khusus, terutama terkait kualitas rumah yang dibangun dan ketepatan penyaluran bantuan.

"Salah satu tantangan utama adalah masih adanya keluhan terhadap kualitas bangunan yang kurang memenuhi standar layak huni akibat pengawasan yang kurang ketat dan minimnya pelibatan tenaga konstruksi yang terampil," ungkap Josua.

Ekonom itu menambahkan bahwa ketepatan sasaran bantuan juga sering terkendala oleh data penerima manfaat yang belum terintegrasi secara optimal.

Oleh karena itu, Josua menekankan bahwa pemerintah perlu terus meningkatkan pengawasan, memperkuat pengelolaan data penerima manfaat yang akurat, serta memperketat mekanisme evaluasi kualitas konstruksi demi memastikan bahwa bantuan FLPP benar-benar efektif dan tepat sasaran dalam mengurangi backlog perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Perlu diketahui, FLPP menjadi salah satu program penting yang dijalankan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Presiden meminta seluruh jajaran menteri untuk mengakselerasi berbagai program prioritas yang sudah berjalan, salah satunya FLPP.

Menkeu Sri Mulyani menegaskan, pada saat ini Prabowo terus meminta kepada seluruh jajaran menteri untuk melaksanakan dan mengimplementasikan berbagai program-program yang sudah selama ini dilaksanakan, termasuk ke sektor perumahan.

"Akselerasi sangat penting, terutama program-program seperti makanan bergizi, pemberian makanan bergizi gratis, program di sektor perumahan, peningkatan target FLPP, program koperasi desa merah putih, dan program sekolah rakyat,” jelas Menkeu dalam Konferensi Pers Pengumuman Lima Paket Stimulus Ekonomi di Jakarta, Senin (2/6/2025).

Dengan demikian, akselerasi akan ditingkatkan baik dari sisi skalanya maupun kecepatannya, sehingga setiap program dapat memberikan multiplier effect dalam perekonomian juga bagi masyarakat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi.