BKI Perkuat Peran di Industri Maritim Lewat Indonesia Maritime Week 2025
Kamis, 26 Juni 2025 - 17:06 WIB
loading...
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI sebagai bagian dari IDSurvey, memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Indonesia Maritime Week 2025. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI sebagai bagian dari IDSurvey , memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Indonesia Maritime Week 2025 melalui kehadirannya dalam acara tersebut. Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pelaku industri maritim nasional dan internasional.
Tujuannya guna memperkuat kolaborasi serta mendorong pembangunan sektor maritim yang berkelanjutan. Acara ini diselenggarakan di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 26-28 Mei 2025.
Baca Juga: IDSurvey Siap Terapkan Bisnis Hijau Terintegrasi
Sebagai wujud nyata komitmennya, BKI hadir dalam acara tersebut dengan mendirikan booth yang menampilkan berbagai inovasi layanan, termasuk solusi klasifikasi, sertifikasi, serta pengembangan teknologi maritim yang mengedepankan aspek keselamatan dan efisiensi energi. Booth BKI menjadi wadah interaksi langsung antara BKI dan para pemangku kepentingan industri untuk berbagi informasi serta menjajaki peluang kerja sama.
Selain itu, BKI juga berperan aktif dalam forum diskusi dengan turut menjadi pembicara pada Focus Group Discussion (FGD). Pada FGD yang mengangkat topik “Sinkronisasi Regulasi Kapal Wisata Nasional” tersebut, Fredhi Agung Prasetyo selaku Vice President Riset & Pengembangan Klasifikasi & Statutoria BKI memaparkan, pentingnya harmonisasi regulasi kapal wisata guna meningkatkan keselamatan, perlindungan lingkungan, dan daya saing pariwisata maritim nasional.
Baca Juga: Dari Indonesia Maritime Week 2025, Captain Hakeng Serukan Sinergi Kebangkitan Maritim Indonesia
Diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong terbentuknya kebijakan maritim yang lebih terpadu dan adaptif terhadap dinamika industri. Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 merupakan ajang berskala internasional yang mempertemukan para pemangku kepentingan di industri maritim, mulai dari pelaku usaha, regulator, akademisi, hingga pengembang teknologi.
Melalui forum ini, diharapkan tercipta ruang kolaboratif untuk menyusun regulasi yang selaras, membahas peningkatan infrastruktur pelabuhan, dan mendorong adopsi praktik maritim yang berkelanjutan.
Tujuannya guna memperkuat kolaborasi serta mendorong pembangunan sektor maritim yang berkelanjutan. Acara ini diselenggarakan di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 26-28 Mei 2025.
Baca Juga: IDSurvey Siap Terapkan Bisnis Hijau Terintegrasi
Sebagai wujud nyata komitmennya, BKI hadir dalam acara tersebut dengan mendirikan booth yang menampilkan berbagai inovasi layanan, termasuk solusi klasifikasi, sertifikasi, serta pengembangan teknologi maritim yang mengedepankan aspek keselamatan dan efisiensi energi. Booth BKI menjadi wadah interaksi langsung antara BKI dan para pemangku kepentingan industri untuk berbagi informasi serta menjajaki peluang kerja sama.
Selain itu, BKI juga berperan aktif dalam forum diskusi dengan turut menjadi pembicara pada Focus Group Discussion (FGD). Pada FGD yang mengangkat topik “Sinkronisasi Regulasi Kapal Wisata Nasional” tersebut, Fredhi Agung Prasetyo selaku Vice President Riset & Pengembangan Klasifikasi & Statutoria BKI memaparkan, pentingnya harmonisasi regulasi kapal wisata guna meningkatkan keselamatan, perlindungan lingkungan, dan daya saing pariwisata maritim nasional.
Baca Juga: Dari Indonesia Maritime Week 2025, Captain Hakeng Serukan Sinergi Kebangkitan Maritim Indonesia
Diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong terbentuknya kebijakan maritim yang lebih terpadu dan adaptif terhadap dinamika industri. Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 merupakan ajang berskala internasional yang mempertemukan para pemangku kepentingan di industri maritim, mulai dari pelaku usaha, regulator, akademisi, hingga pengembang teknologi.
Melalui forum ini, diharapkan tercipta ruang kolaboratif untuk menyusun regulasi yang selaras, membahas peningkatan infrastruktur pelabuhan, dan mendorong adopsi praktik maritim yang berkelanjutan.
(akr)
Lihat Juga :
