Airlangga Respons soal Demo Sopir Truk ODOL, Janji Carikan Solusi
Rabu, 02 Juli 2025 - 14:29 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh aliansi sopir truk terkait kebijakan penindakan truk Over Dimension Overload (ODOL) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025). Airlangga berjanji akan membuka ruang dialog untuk menampung seluruh aspirasi pelaku industri logistik dan sopir truk.
"Terkait ODOL, beberapa komoditas yang menggunakan fasilitas tersebut memang berasal dari industri berat, seperti baja, semen, dan makanan minuman. Nanti aspirasi yang disampaikan akan ditampung dan dibicarakan dengan kementerian terkait," ujar Airlangga dalam koneferensi pers, Rabu (2/7).
Baca Juga: Akibat Ugal-ugalan Truk ODOL, 6.000 Orang Tewas Negara Tekor Rp43,4 Triliun
Sebagaimana diketahui, demo yang dilakukan kelompok sopir truk menuntut peninjauan ulang kebijakan ODOL. Mereka khawatir pengetatan aturan ini akan meningkatkan biaya logistik dan berdampak pada harga bahan pokok.
Kelompok sopir truk juga menyampaikan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat mengganggu distribusi barang, terutama sembako, sehingga berkontribusi pada kenaikan inflasi.
Pengendalian truk ODOL merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan biaya logistik nasional yang saat ini mencapai sekitar 14,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik menjadi 12,5 persen dan bahkan 8 persen pada 2030.
Kebijakan ini juga menjadi fokus dalam penyusunan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi year-on-year per Mei 2025 tercatat sebesar 1,87 persen, dengan inflasi year-to-date sebesar 1,35 persen.
Baca Juga: Kemenhub: Kenaikan Tarif Ojol 15% Belum Final
Angka ini masih di bawah target pemerintah sebesar 2,5 persen ±1 persen, menandakan pengendalian harga tetap terjaga meski terdapat tekanan global dan dinamika logistik dalam negeri. Selain kelompok sopir truk, unjuk rasa juga dilakukan oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) yang menuntut hak atas permukiman di Kampung Susun Bayam.
Kedua aksi tersebut sempat menyebabkan kemacetan di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan hingga Patung Kuda. Pemerintah berharap dialog yang dibuka dapat menjadi jalan tengah dalam menyelesaikan aspirasi para sopir truk dan menjaga kelancaran distribusi barang.
"Terkait ODOL, beberapa komoditas yang menggunakan fasilitas tersebut memang berasal dari industri berat, seperti baja, semen, dan makanan minuman. Nanti aspirasi yang disampaikan akan ditampung dan dibicarakan dengan kementerian terkait," ujar Airlangga dalam koneferensi pers, Rabu (2/7).
Baca Juga: Akibat Ugal-ugalan Truk ODOL, 6.000 Orang Tewas Negara Tekor Rp43,4 Triliun
Sebagaimana diketahui, demo yang dilakukan kelompok sopir truk menuntut peninjauan ulang kebijakan ODOL. Mereka khawatir pengetatan aturan ini akan meningkatkan biaya logistik dan berdampak pada harga bahan pokok.
Kelompok sopir truk juga menyampaikan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat mengganggu distribusi barang, terutama sembako, sehingga berkontribusi pada kenaikan inflasi.
Pengendalian truk ODOL merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan biaya logistik nasional yang saat ini mencapai sekitar 14,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik menjadi 12,5 persen dan bahkan 8 persen pada 2030.
Kebijakan ini juga menjadi fokus dalam penyusunan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi year-on-year per Mei 2025 tercatat sebesar 1,87 persen, dengan inflasi year-to-date sebesar 1,35 persen.
Baca Juga: Kemenhub: Kenaikan Tarif Ojol 15% Belum Final
Angka ini masih di bawah target pemerintah sebesar 2,5 persen ±1 persen, menandakan pengendalian harga tetap terjaga meski terdapat tekanan global dan dinamika logistik dalam negeri. Selain kelompok sopir truk, unjuk rasa juga dilakukan oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) yang menuntut hak atas permukiman di Kampung Susun Bayam.
Kedua aksi tersebut sempat menyebabkan kemacetan di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan hingga Patung Kuda. Pemerintah berharap dialog yang dibuka dapat menjadi jalan tengah dalam menyelesaikan aspirasi para sopir truk dan menjaga kelancaran distribusi barang.
(nng)
Lihat Juga :
