Trump Ancam Tambah Tarif 10% ke Negara Sekutu BRICS, Berlaku Mulai 9 Juli
Senin, 07 Juli 2025 - 15:55 WIB
loading...
Para pemimpin mengambil bagian dalam sesi foto untuk KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6 Juli 2025. FOTO/Kyodo News
A
A
A
JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara-negara yang dinilai mendukung kebijakan anti-Amerika dari kelompok BRICS. Kebijakan tersebut akan mulai diberlakukan pada 9 Juli 2025, menjelang berakhirnya masa jeda tarif selama 90 hari.
Dalam unggahan di platform Truth Social, Minggu (7/7), Trump menegaskan bahwa surat pemberitahuan tarif akan mulai dikirim kepada puluhan negara pada Senin (8/7) pukul 12.00 siang waktu Washington. Ia menyebut tidak akan ada pengecualian bagi negara yang dianggap bersekutu dengan kebijakan BRICS.
Baca Juga: Trump Ancam Mitra BRICS karena Anti-Amerika, Indonesia Jadi Target?
Kelompok BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, telah berkembang dengan bergabungnya negara-negara seperti Iran, Mesir, Indonesia, dan Uni Emirat Arab (UEA). Dalam KTT terbaru yang digelar di Brasil, BRICS menyerukan pembentukan sistem ekonomi dunia yang lebih multipolar serta mengkritik kebijakan tarif dan proteksionisme AS.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengungkapkan bahwa tarif bisa mencapai hingga 70 persen bagi negara-negara yang tidak menjalin kesepakatan dengan AS. Meski demikian, ia memastikan mitra dagang utama kemungkinan tidak akan terkena tarif setinggi itu.
Trump menyebut sekitar 12 hingga 15 negara akan menerima surat resmi pada awal pekan ini, dan beberapa kesepakatan dagang telah dicapai sebelumnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah AS menargetkan penyelesaian negosiasi dengan sebagian besar negara paling lambat 9 Juli.
Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, menyatakan bahwa tarif baru akan mulai diberlakukan efektif pada 1 Agustus. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang aktif melakukan pembicaraan bilateral dengan berbagai negara.
Sejauh ini, hanya tiga kesepakatan dagang yang diumumkan secara publik, yakni dengan Inggris yang tetap mempertahankan tarif 10 %, dengan China yang menurunkan tarif dari 145% menjadi 30%, serta Vietnam yang disepakati dikenakan tarif minimum 20%.
Bessent memastikan bahwa surat-surat yang dikirim pekan ini akan memuat besaran tarif akhir yang akan dikenakan kepada masing-masing negara. Ia menyebut banyak negara belum merespons undangan negosiasi dari pemerintah AS.
Ketegangan ini semakin memperuncing hubungan AS dengan BRICS, yang dalam deklarasi terakhirnya mendukung inisiatif sistem pembayaran lintas batas antaranggota dan mengutuk serangan terhadap infrastruktur sipil serta fasilitas nuklir damai di Iran.
Baca Juga: Uang Kertas BRICS Pecahan 200 Beredar Luas, Simbol atau Realita Ekonomi Baru?
China menanggapi kebijakan AS tersebut dengan kecaman. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyebut bahwa perang tarif hanya akan merugikan semua pihak dan bertentangan dengan semangat kerja sama internasional.
Ekonom senior AS, Larry Summers, memperingatkan bahwa tarif tinggi dapat memicu lonjakan inflasi. Namun, Gedung Putih menegaskan bahwa pendapatan dari tarif justru meningkat dan penciptaan lapangan kerja tetap tumbuh di bawah kepemimpinan Trump.
Ancaman Trump untuk mengenakan tarif tambahan juga terkait rencana BRICS membentuk mata uang bersama. Awal tahun ini, Trump mengisyaratkan tarif hingga 100% bagi negara yang mendukung gagasan tersebut, meski belum menjadi agenda resmi BRICS.
Dalam unggahan di platform Truth Social, Minggu (7/7), Trump menegaskan bahwa surat pemberitahuan tarif akan mulai dikirim kepada puluhan negara pada Senin (8/7) pukul 12.00 siang waktu Washington. Ia menyebut tidak akan ada pengecualian bagi negara yang dianggap bersekutu dengan kebijakan BRICS.
Baca Juga: Trump Ancam Mitra BRICS karena Anti-Amerika, Indonesia Jadi Target?
Kelompok BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, telah berkembang dengan bergabungnya negara-negara seperti Iran, Mesir, Indonesia, dan Uni Emirat Arab (UEA). Dalam KTT terbaru yang digelar di Brasil, BRICS menyerukan pembentukan sistem ekonomi dunia yang lebih multipolar serta mengkritik kebijakan tarif dan proteksionisme AS.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengungkapkan bahwa tarif bisa mencapai hingga 70 persen bagi negara-negara yang tidak menjalin kesepakatan dengan AS. Meski demikian, ia memastikan mitra dagang utama kemungkinan tidak akan terkena tarif setinggi itu.
Trump menyebut sekitar 12 hingga 15 negara akan menerima surat resmi pada awal pekan ini, dan beberapa kesepakatan dagang telah dicapai sebelumnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah AS menargetkan penyelesaian negosiasi dengan sebagian besar negara paling lambat 9 Juli.
Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, menyatakan bahwa tarif baru akan mulai diberlakukan efektif pada 1 Agustus. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang aktif melakukan pembicaraan bilateral dengan berbagai negara.
Sejauh ini, hanya tiga kesepakatan dagang yang diumumkan secara publik, yakni dengan Inggris yang tetap mempertahankan tarif 10 %, dengan China yang menurunkan tarif dari 145% menjadi 30%, serta Vietnam yang disepakati dikenakan tarif minimum 20%.
Bessent memastikan bahwa surat-surat yang dikirim pekan ini akan memuat besaran tarif akhir yang akan dikenakan kepada masing-masing negara. Ia menyebut banyak negara belum merespons undangan negosiasi dari pemerintah AS.
Ketegangan ini semakin memperuncing hubungan AS dengan BRICS, yang dalam deklarasi terakhirnya mendukung inisiatif sistem pembayaran lintas batas antaranggota dan mengutuk serangan terhadap infrastruktur sipil serta fasilitas nuklir damai di Iran.
Baca Juga: Uang Kertas BRICS Pecahan 200 Beredar Luas, Simbol atau Realita Ekonomi Baru?
China menanggapi kebijakan AS tersebut dengan kecaman. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyebut bahwa perang tarif hanya akan merugikan semua pihak dan bertentangan dengan semangat kerja sama internasional.
Ekonom senior AS, Larry Summers, memperingatkan bahwa tarif tinggi dapat memicu lonjakan inflasi. Namun, Gedung Putih menegaskan bahwa pendapatan dari tarif justru meningkat dan penciptaan lapangan kerja tetap tumbuh di bawah kepemimpinan Trump.
Ancaman Trump untuk mengenakan tarif tambahan juga terkait rencana BRICS membentuk mata uang bersama. Awal tahun ini, Trump mengisyaratkan tarif hingga 100% bagi negara yang mendukung gagasan tersebut, meski belum menjadi agenda resmi BRICS.
(nng)
Lihat Juga :
