Anggaran Kementerian BUMN 2026 Diusulkan Rp604 Miliar, Buat Apa Saja?
Rabu, 09 Juli 2025 - 19:59 WIB
loading...
Mengajukan usulan anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2026 sebesar Rp604 miliar, Menteri BUMN Erick Thohir beberkan buat apa saja peruntukannya. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajukan usulan anggaran Kementerian BUMN 2026 sebesar Rp604 miliar. Erick menyampaikan alokasi anggaran tersebut ditujukan untuk mendukung program kerja Kementerian BUMN dan mengawal penugasan pemerintah.
"Penugasan pemerintah, termasuk hapus buku hapus tagih. Belum lagi nanti dari Danantara ada rencana restrukturisasi. Itu juga nanti kami akan mendampingi dan membantu dari kegiatan Danantara," ujar Erick saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Baca Juga: 5 Kementerian dengan Anggaran Terbesar 2025 setelah Efisiensi
Erick mengatakan, Kementerian BUMN juga memiliki tanggung jawab dalam pengawasan penugasan pemerintah. Erick berupaya menjaga agar kehadiran Danantara dapat terus memberikan kontribusi berupa untik buat masa depan bangsa.
Ia juga menyampaikan Kementerian BUMN bersama Kementerian Keuangan sebelumnya telah berhasil menjalin kolaborasi dalam penugasan pemerintah. Salah satunya subsidi kompensasi sebelumnya dua tahun menjadi enam bulan.
"Penugasan pemerintah, termasuk hapus buku hapus tagih. Belum lagi nanti dari Danantara ada rencana restrukturisasi. Itu juga nanti kami akan mendampingi dan membantu dari kegiatan Danantara," ujar Erick saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Baca Juga: 5 Kementerian dengan Anggaran Terbesar 2025 setelah Efisiensi
Erick mengatakan, Kementerian BUMN juga memiliki tanggung jawab dalam pengawasan penugasan pemerintah. Erick berupaya menjaga agar kehadiran Danantara dapat terus memberikan kontribusi berupa untik buat masa depan bangsa.
Ia juga menyampaikan Kementerian BUMN bersama Kementerian Keuangan sebelumnya telah berhasil menjalin kolaborasi dalam penugasan pemerintah. Salah satunya subsidi kompensasi sebelumnya dua tahun menjadi enam bulan.
Lihat Juga :
