Perluasan Program Makan Bergizi Gratis lewat Pemberdayaan UMKM Pesantren, Dorong Ekonomi Lokal dan Gizi Nasional
Rabu, 09 Juli 2025 - 20:29 WIB
loading...
A
A
A
"PIP siap mendukung melalui fungsi dan tugasnya dalam ekosistem pembiayaan UMKM," katanya.
Deputi bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan turut mengapresiasi inisiasi kerja sama ini. Ia menyoroti bahwa dari sekitar 1.800 SPPG yang sudah ada, sebagian besar masih mengandalkan pembiayaan mandiri.
"Harapannya kegiatan ini dapat mempercepat pembangunan SPPG yang berdampak dalam menggerakkan UMKM pemasok SPPG di lingkungan pesantren sehingga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat," ujar Tigor.
Ketua Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat, Baddrut Tamam juga menyampaikan apresiasi atas langkah kolaborasi antara PIP, BGN, dan Komite PPM. Sinergi ini memungkinkan koordinasi yang baik dalam penetapan standar, distribusi bahan baku, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
Dengan mekanisme verifikasi mitra dan pengawasan ketat terhadap integritas harga dan kualitas, kolaborasi ini diharapkan mampu membangun ekosistem yang solid dan transparan untuk mendukung percepatan target pembangunan hingga 32.000 dapur SPPG pada tahun 2025.
Acara tersebut juga menjadi bagian dari peluncuran program 1.000 SPPG Pesantren yang digagas pemerintah untuk memperkuat ketahanan gizi di lingkungan pesantren seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Kepala BGN Dadan Hindayana, Direktur Utama PIP Ismed Saputra, Pengasuh Ponpes API ASRI KH. M. Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), serta Ketua Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (KPPMRI) Baddrut Tamam, Anggota DPR RI Abdul Halim Iskandar, dan para Pimpinan Pondok Pesantren (Kyai) se-Jawa Tengah turut hadir dalam kegiatan ini. Ismed Saputra juga secara simbolis melakukan peletakan batu pertama pembangunan SPPG di lokasi tersebut.
Deputi bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan turut mengapresiasi inisiasi kerja sama ini. Ia menyoroti bahwa dari sekitar 1.800 SPPG yang sudah ada, sebagian besar masih mengandalkan pembiayaan mandiri.
"Harapannya kegiatan ini dapat mempercepat pembangunan SPPG yang berdampak dalam menggerakkan UMKM pemasok SPPG di lingkungan pesantren sehingga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat," ujar Tigor.
Ketua Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat, Baddrut Tamam juga menyampaikan apresiasi atas langkah kolaborasi antara PIP, BGN, dan Komite PPM. Sinergi ini memungkinkan koordinasi yang baik dalam penetapan standar, distribusi bahan baku, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
Dengan mekanisme verifikasi mitra dan pengawasan ketat terhadap integritas harga dan kualitas, kolaborasi ini diharapkan mampu membangun ekosistem yang solid dan transparan untuk mendukung percepatan target pembangunan hingga 32.000 dapur SPPG pada tahun 2025.
Acara tersebut juga menjadi bagian dari peluncuran program 1.000 SPPG Pesantren yang digagas pemerintah untuk memperkuat ketahanan gizi di lingkungan pesantren seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Kepala BGN Dadan Hindayana, Direktur Utama PIP Ismed Saputra, Pengasuh Ponpes API ASRI KH. M. Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), serta Ketua Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (KPPMRI) Baddrut Tamam, Anggota DPR RI Abdul Halim Iskandar, dan para Pimpinan Pondok Pesantren (Kyai) se-Jawa Tengah turut hadir dalam kegiatan ini. Ismed Saputra juga secara simbolis melakukan peletakan batu pertama pembangunan SPPG di lokasi tersebut.
Lihat Juga :
