Jaga Keamanan di Era Digital, Pemerintah Rancang Perpres tentang AI
Jum'at, 18 Juli 2025 - 20:02 WIB
loading...
Wakil Ketua Komite Tetap Penerapan AI dan Pelindungan Data Pribadi, Kadin Indonesia, Eryk Budi Pratama dalam Seminar Cybersecurity dengan tema: Digital Defense : Waspada Siber, Lindungi Usaha yang diselenggarakan di Menara Kadin, Kamis (17/7). FOTO/Arif
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai kecerdasan buatan (AI). Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komite Tetap Penerapan AI dan Perlindungan Data Pribadi Kadin Indonesia, Eryk Budi Pratama, yang juga merupakan anggota tim persiapan tersebut.
Eryk menjelaskan, langkah ini diambil untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan teknologi digital, khususnya AI, di tanah air. Perpres yang akan disusun nantinya akan menekankan pada aspek etika dan keamanan AI, terutama dalam menghadapi dua risiko utama yang sering muncul dalam sistem AI, yaitu bias dan halusinasi.
"Kita tahu bahwa Komisi Digital (Komidigi) sedang mempersiapkan roadmap AI. Kebetulan saya juga terlibat dalam tim tersebut, dan salah satu yang akan digagas adalah Perpres untuk AI. Oleh karena itu, aspek aturan etika ini harus kita perhatikan," ungkap Eryk dalam seminar bertema "Digital Defense: Waspada Siber, Lindungi Usaha" yang diselenggarakan oleh Kadin di Jakarta pada Kamis (17/7).
Baca Juga: Kadin Gelar Seminar Cyber Security Digital Defense, Ajak Pelaku Usaha Tingkatkan Keamanan Siber
Eryk menambahkan setiap organisasi yang menerapkan sistem AI harus memastikan bahwa sistem tersebut telah diuji untuk menghindari bias atau halusinasi. "Dua risiko utama di AI adalah masalah halusinasi dan bias. Ini perlu diingat sebagai fokus utama dalam pengembangan dan penerapan AI," lanjutnya.
Eryk juga dalam seminar tersebut juga memperkenalkan konsep AI Red Teaming, yaitu proses pengujian ketahanan dan keamanan sistem AI sebelum digunakan secara luas. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan benar-benar aman dan tidak membahayakan pengguna atau sistem yang lebih luas.
"AI safety adalah hal yang ingin dicapai oleh kita semua. Kita perlu memastikan bahwa penggunaan AI dilakukan secara aman. Penggunaan AI dan teknologi siber berkaitan erat, dan penting untuk melindungi data pribadi serta privasi seluruh anggota yang terlibat," jelas Eryk.
Baca Juga: Kadin dan Sarawak Malaysia Dorong Kolaborasi Pengembangan Energi Terbarukan hingga Sport Tourism
Dengan adanya Perpres ini, diharapkan regulasi yang lebih ketat dapat meningkatkan keamanan siber di Indonesia dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Pemerintah berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan akademisi, dalam menyusun regulasi yang komprehensif dan efektif untuk mengatur penggunaan AI di Indonesia.
Eryk menjelaskan, langkah ini diambil untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan teknologi digital, khususnya AI, di tanah air. Perpres yang akan disusun nantinya akan menekankan pada aspek etika dan keamanan AI, terutama dalam menghadapi dua risiko utama yang sering muncul dalam sistem AI, yaitu bias dan halusinasi.
"Kita tahu bahwa Komisi Digital (Komidigi) sedang mempersiapkan roadmap AI. Kebetulan saya juga terlibat dalam tim tersebut, dan salah satu yang akan digagas adalah Perpres untuk AI. Oleh karena itu, aspek aturan etika ini harus kita perhatikan," ungkap Eryk dalam seminar bertema "Digital Defense: Waspada Siber, Lindungi Usaha" yang diselenggarakan oleh Kadin di Jakarta pada Kamis (17/7).
Baca Juga: Kadin Gelar Seminar Cyber Security Digital Defense, Ajak Pelaku Usaha Tingkatkan Keamanan Siber
Eryk menambahkan setiap organisasi yang menerapkan sistem AI harus memastikan bahwa sistem tersebut telah diuji untuk menghindari bias atau halusinasi. "Dua risiko utama di AI adalah masalah halusinasi dan bias. Ini perlu diingat sebagai fokus utama dalam pengembangan dan penerapan AI," lanjutnya.
Eryk juga dalam seminar tersebut juga memperkenalkan konsep AI Red Teaming, yaitu proses pengujian ketahanan dan keamanan sistem AI sebelum digunakan secara luas. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan benar-benar aman dan tidak membahayakan pengguna atau sistem yang lebih luas.
"AI safety adalah hal yang ingin dicapai oleh kita semua. Kita perlu memastikan bahwa penggunaan AI dilakukan secara aman. Penggunaan AI dan teknologi siber berkaitan erat, dan penting untuk melindungi data pribadi serta privasi seluruh anggota yang terlibat," jelas Eryk.
Baca Juga: Kadin dan Sarawak Malaysia Dorong Kolaborasi Pengembangan Energi Terbarukan hingga Sport Tourism
Dengan adanya Perpres ini, diharapkan regulasi yang lebih ketat dapat meningkatkan keamanan siber di Indonesia dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Pemerintah berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan akademisi, dalam menyusun regulasi yang komprehensif dan efektif untuk mengatur penggunaan AI di Indonesia.
(nng)
Lihat Juga :
