Gandeng PosIND, Gerakan Pangan Murah Beras SPHP Resmi Diluncurkan
Jum'at, 18 Juli 2025 - 22:48 WIB
loading...
A
A
A
Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PosIND Tonggo Marbun menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan seluruh jaringan logistik dan sistem digital untuk menjamin distribusi tepat sasaran. "Kami menggunakan sistem digital berbasis aplikasi untuk input data KTP pembeli dan pelaporan kepada Bulog secara real-time. Ini menjamin transparansi dan efisiensi," kata Tonggo.
Ia menambahkan PosIND terbukti sukses mendistribusikan pangan saat operasi pasar Ramadan dan Idulfitri 2025, sehingga menjadikan PosIND sebagai garda terdepan intervensi pangan berbasis BUMN.
Penyaluran ini juga dilakukan secara digital, sebagai bagian dari transformasi layanan berbasis teknologi. Seluruh proses pendataan dan distribusi terkoneksi melalui sistem digital, guna memastikan transparansi, akurasi, dan kecepatan layanan dengan menggunakan Point Of Sales yang dimiliki oleh Pos Indonesia sehingga penyaluran Beras SPHP tepat sasaran yaitu kepada konsumen akhir.
Program SPHP ini menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, BUMN, TNI-Polri, dan pihak swasta dalam menjamin keterjangkauan dan ketersediaan pangan pokok. Pemerintah menargetkan program ini berjalan hingga akhir 2025, dengan evaluasi berkala untuk menjaga efektivitas penyaluran.
Dengan pelibatan aktif PosIND, operasi pasar kini menjangkau lebih luas hingga ke pelosok desa. PosIND menyatakan siap terus mendukung pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui kekuatan logistik dan teknologi yang dimilikinya. Baca juga: Kembali Tinjau Penyaluran BSU, Wapres Puji Pelayanan PosIND Cepat dan Nyaman
"Dengan semangat melayani negeri, PosIND hadir bukan hanya sebagai mitra logistik, tapi juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memastikan kesejahteraan rakyat," jelasnya.
Untuk menjamin keadilan dan keterjangkauan, setiap konsumen dibatasi pembelian maksimal dua kemasan 5 kilogram (2 pax). Berikut harga beras yang ditetapkan berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) di masing-masing zona.Untuk Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi): Rp12.500/kg. Zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan): Rp13.100/kg. Zona 3 (Maluku dan Papua): Rp13.500/kg. Setiap konsumen hanya diperbolehkan membeli maksimal dua kemasan 5 kg per hari, untuk memastikan pemerataan distribusi dan mencegah penimbunan.
Ia menambahkan PosIND terbukti sukses mendistribusikan pangan saat operasi pasar Ramadan dan Idulfitri 2025, sehingga menjadikan PosIND sebagai garda terdepan intervensi pangan berbasis BUMN.
Penyaluran ini juga dilakukan secara digital, sebagai bagian dari transformasi layanan berbasis teknologi. Seluruh proses pendataan dan distribusi terkoneksi melalui sistem digital, guna memastikan transparansi, akurasi, dan kecepatan layanan dengan menggunakan Point Of Sales yang dimiliki oleh Pos Indonesia sehingga penyaluran Beras SPHP tepat sasaran yaitu kepada konsumen akhir.
Program SPHP ini menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, BUMN, TNI-Polri, dan pihak swasta dalam menjamin keterjangkauan dan ketersediaan pangan pokok. Pemerintah menargetkan program ini berjalan hingga akhir 2025, dengan evaluasi berkala untuk menjaga efektivitas penyaluran.
Dengan pelibatan aktif PosIND, operasi pasar kini menjangkau lebih luas hingga ke pelosok desa. PosIND menyatakan siap terus mendukung pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui kekuatan logistik dan teknologi yang dimilikinya. Baca juga: Kembali Tinjau Penyaluran BSU, Wapres Puji Pelayanan PosIND Cepat dan Nyaman
"Dengan semangat melayani negeri, PosIND hadir bukan hanya sebagai mitra logistik, tapi juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memastikan kesejahteraan rakyat," jelasnya.
Untuk menjamin keadilan dan keterjangkauan, setiap konsumen dibatasi pembelian maksimal dua kemasan 5 kilogram (2 pax). Berikut harga beras yang ditetapkan berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) di masing-masing zona.Untuk Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi): Rp12.500/kg. Zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan): Rp13.100/kg. Zona 3 (Maluku dan Papua): Rp13.500/kg. Setiap konsumen hanya diperbolehkan membeli maksimal dua kemasan 5 kg per hari, untuk memastikan pemerataan distribusi dan mencegah penimbunan.
(poe)
Lihat Juga :
