Menaker Tinjau Langsung Penyaluran BSU bagi Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan di Makassar
Sabtu, 26 Juli 2025 - 22:36 WIB
loading...
Foto: Doc. Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melakukan kunjungan ke Kantor Pos Makassar untuk meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja, Sabtu (26/7). Ini merupakan kunjungan keempat dalam rangkaian peninjauan penyaluran BSU yang bertujuan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh pekerja yang berhak, sekaligus mendukung daya beli dan pergerakan ekonomi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Menaker mengimbau para penerima BSU untuk memanfaatkan bantuan secara bijak, terutama untuk kebutuhan yang produktif seperti keperluan rumah tangga dan pendidikan anak.
“Kami hadir disini sebagai rangkaian penyaluran BSU mulai dari perencanaan, eksekusi sampai dengan Monitoring dan Evaluasinya (Monev), untuk melihat secara langsung bahwa program BSU ini sudah berjalan dengan baik dan sudah sampai kepada Bapak-Ibu,” ujar Yassierli.
Menaker juga menegaskan agar pekerja memastikan dirinya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena yang berhak mendapat BSU adalah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
Dalam rangkaian Monev di Makassar ini Menaker didampingi oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Walikota Makassar, Direktur PT Pos Indonesia, melakukan dialog dengan para penerima manfaat BSU di Makassar sekaligus melihat teknis dan mekanisme penyaluran BSU melalui PT Pos.
Kunjungan ini juga menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga, khususnya antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyediaan data penerima BSU. Sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2025, salah satu kriteria penerima BSU adalah pekerja dengan penghasilan di bawah atau setara UMK yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro yang turut mendampingi Menaker, menyampaikan apresiasinya atas dukungan penuh Kementerian Ketenagakerjaan terhadap peran BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra utama dalam proses validasi data.
“Kami BPJS Ketenagakerjaan berperan untuk menyediakan data penerima BSU, karena salah satu kriteria penerima BSU adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif. Kami juga mendorong kepada peserta agar dapat melakukan pemuktakhiran data, sehingga peserta tidak hanya menerima BSU saja tetapi juga pekerja akan menerima perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” ungkap Pramudya.
Hingga awal Juli 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data lebih dari 15 juta peserta aktif yang memenuhi syarat penerima BSU. Proses validasi dilakukan secara cermat untuk memastikan bantuan diterima sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, tercatat sekitar 320 ribu data pekerja telah diserahkan untuk diverifikasi.
Lebih lanjut, Pramudya menegaskan bahwa BSU merupakan bukti nyata manfaat dari kepesertaan aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ia juga menyoroti peran penting kolaborasi dengan PT Pos Indonesia dan Bank Himbara dalam mendistribusikan bantuan hingga ke pelosok negeri.
“Menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan berarti bergabung dalam ekosistem perlindungan negara. Kami mengajak seluruh pekerja, khususnya yang belum terdaftar, untuk segera memastikan dirinya terlindungi. Dengan perlindungan ini, pekerja dapat bekerja dengan tenang. Pekerja dapat Kerja Keras Bebas Cemas,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menaker mengimbau para penerima BSU untuk memanfaatkan bantuan secara bijak, terutama untuk kebutuhan yang produktif seperti keperluan rumah tangga dan pendidikan anak.
“Kami hadir disini sebagai rangkaian penyaluran BSU mulai dari perencanaan, eksekusi sampai dengan Monitoring dan Evaluasinya (Monev), untuk melihat secara langsung bahwa program BSU ini sudah berjalan dengan baik dan sudah sampai kepada Bapak-Ibu,” ujar Yassierli.
Menaker juga menegaskan agar pekerja memastikan dirinya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena yang berhak mendapat BSU adalah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
Dalam rangkaian Monev di Makassar ini Menaker didampingi oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Walikota Makassar, Direktur PT Pos Indonesia, melakukan dialog dengan para penerima manfaat BSU di Makassar sekaligus melihat teknis dan mekanisme penyaluran BSU melalui PT Pos.
Kunjungan ini juga menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga, khususnya antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyediaan data penerima BSU. Sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2025, salah satu kriteria penerima BSU adalah pekerja dengan penghasilan di bawah atau setara UMK yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro yang turut mendampingi Menaker, menyampaikan apresiasinya atas dukungan penuh Kementerian Ketenagakerjaan terhadap peran BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra utama dalam proses validasi data.
“Kami BPJS Ketenagakerjaan berperan untuk menyediakan data penerima BSU, karena salah satu kriteria penerima BSU adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif. Kami juga mendorong kepada peserta agar dapat melakukan pemuktakhiran data, sehingga peserta tidak hanya menerima BSU saja tetapi juga pekerja akan menerima perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” ungkap Pramudya.
Hingga awal Juli 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data lebih dari 15 juta peserta aktif yang memenuhi syarat penerima BSU. Proses validasi dilakukan secara cermat untuk memastikan bantuan diterima sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, tercatat sekitar 320 ribu data pekerja telah diserahkan untuk diverifikasi.
Lebih lanjut, Pramudya menegaskan bahwa BSU merupakan bukti nyata manfaat dari kepesertaan aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ia juga menyoroti peran penting kolaborasi dengan PT Pos Indonesia dan Bank Himbara dalam mendistribusikan bantuan hingga ke pelosok negeri.
“Menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan berarti bergabung dalam ekosistem perlindungan negara. Kami mengajak seluruh pekerja, khususnya yang belum terdaftar, untuk segera memastikan dirinya terlindungi. Dengan perlindungan ini, pekerja dapat bekerja dengan tenang. Pekerja dapat Kerja Keras Bebas Cemas,” pungkasnya.
(aik)
Lihat Juga :
