Jaga Ekonomi RI Tumbuh di Sekitar 5%, Sri Mulyani Ungkap Kesiapan APBN 2025
Senin, 28 Juli 2025 - 20:21 WIB
loading...
A
A
A
Perbaikan kesejahteraan masyarakat juga tercermin dari sejumlah indikator sosial. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin per Maret 2025 turun sebesar 1,37 juta orang dibandingkan Maret 2024.
Selain itu tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 4,82% pada Februari 2024 menjadi 4,76% pada Februari 2025, dengan tambahan lapangan kerja mencapai 3,59 juta orang dalam periode tersebut.
Dari sisi fiskal realisasi belanja negara mencapai Rp1.406 triliun atau 38,8% dari pagu APBN, sementara pendapatan negara telah mencapai 40% dari target. Keseimbangan primer tercatat surplus Rp52,8 triliun, dan defisit anggaran sebesar Rp204,2 triliun atau setara 0,84% dari PDB, masih dalam batas aman yang ditetapkan undang-undang.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.003,6 triliun, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp402,5 triliun. Sri Mulyani menekankan, bahwa realisasi belanja negara difokuskan pada agenda pembangunan nasional dan program strategis.
“Ini di tengah kebijakan awal yaitu melakukan rekonstruksi anggaran agar dapat sesuai dengan prioritas pemerintah dan upaya menciptakan multiplier yang lebih besar pada perekonomian dan perbaikan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
Selain itu tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 4,82% pada Februari 2024 menjadi 4,76% pada Februari 2025, dengan tambahan lapangan kerja mencapai 3,59 juta orang dalam periode tersebut.
Dari sisi fiskal realisasi belanja negara mencapai Rp1.406 triliun atau 38,8% dari pagu APBN, sementara pendapatan negara telah mencapai 40% dari target. Keseimbangan primer tercatat surplus Rp52,8 triliun, dan defisit anggaran sebesar Rp204,2 triliun atau setara 0,84% dari PDB, masih dalam batas aman yang ditetapkan undang-undang.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.003,6 triliun, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp402,5 triliun. Sri Mulyani menekankan, bahwa realisasi belanja negara difokuskan pada agenda pembangunan nasional dan program strategis.
“Ini di tengah kebijakan awal yaitu melakukan rekonstruksi anggaran agar dapat sesuai dengan prioritas pemerintah dan upaya menciptakan multiplier yang lebih besar pada perekonomian dan perbaikan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
Lihat Juga :
