Pemerintah Cari Utang Luar Negeri Rp72 Triliun, Sulap Pesisir Jadi 'Maldives'
Kamis, 07 Agustus 2025 - 20:28 WIB
loading...
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana mengajukan pinjaman luar negeri untuk mendanai penataan kawasan pesisir. FOTO/Antara/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana mengajukan pinjaman luar negeri sebesar USD4,5 miliar atau setara Rp72 triliun untuk mendanai penataan kawasan kumuh dan wilayah pesisir di berbagai daerah.
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan pembiayaan tersebut akan difokuskan pada perencanaan jangka panjang untuk peningkatan kualitas hunian khususnya di wilayah-wilayah yang belum layak huni.
"Kalau pinjaman luar negeri yang kami usulkan ini disetujui, nilainya sekitar USD4,5 miliar. Ini sudah dalam tahap pembahasan dan akan menjadi sumber pendanaan strategis," ujar Fahri saat ditemui di Jakarta, Kamis (7/8).
Baca Juga: Anggaran Program 3 Juta Rumah Rp49 Triliun di 2026, Paling Banyak untuk Renovasi
Ia menjelaskan program ini merupakan bagian dari prioritas pembangunan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat penataan kawasan kumuh dan pesisir secara nasional. Saat ini, pemerintah mencatat terdapat sedikitnya 12.987 kawasan pesisir di seluruh Indonesia yang memerlukan penataan. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong potensi ekonomi kawasan.
Fahri menyebut, dalam pelaksanaan program penataan pesisir, pemerintah menargetkan penataan 1.300 kawasan per tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.000 kawasan menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sementara 300 kawasan dikerjakan oleh Kementerian PKP.
"Kementerian KKP sudah mendapatkan anggaran untuk menata 1.000 kawasan pesisir per tahun. Ini merupakan langkah kolaboratif lintas kementerian," jelas Fahri.
Dia menambahkan, jika skema tersebut konsisten berjalan selama 10 tahun, seluruh kawasan pesisir di Indonesia dapat tertata dengan baik dan menjelma menjadi kawasan wisata berkelas dunia.
"Kalau ini berhasil, dalam satu dekade kita bisa menyulap ribuan kawasan pesisir menjadi seperti 'Maldives Indonesia'. Ini akan jadi warisan besar bagi generasi mendatang," ujarnya.
Baca Juga: Lahan Nganggur 2 Tahun Diambil Negara, Menteri ATR Nusron Wahid: Emang Mbahmu Bisa Bikin Tanah?
Fahri juga mengungkapkan telah mengusulkan konsep branding program tersebut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan sebutan "1.000 Maldives per Tahun". Ia berharap dukungan pembiayaan dari mitra internasional dapat segera disetujui agar program ini bisa segera dijalankan secara bertahap mulai tahun depan.
"Waktu itu saya sempat kirim pesan ke Pak Trenggono. Saya bilang, bagaimana kalau renovasi pesisir ini kita beri nama '1 tahun 1000 Maldives'. Itu bisa menjadi simbol transformasi kawasan pesisir kita," pungkasnya.
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan pembiayaan tersebut akan difokuskan pada perencanaan jangka panjang untuk peningkatan kualitas hunian khususnya di wilayah-wilayah yang belum layak huni.
"Kalau pinjaman luar negeri yang kami usulkan ini disetujui, nilainya sekitar USD4,5 miliar. Ini sudah dalam tahap pembahasan dan akan menjadi sumber pendanaan strategis," ujar Fahri saat ditemui di Jakarta, Kamis (7/8).
Baca Juga: Anggaran Program 3 Juta Rumah Rp49 Triliun di 2026, Paling Banyak untuk Renovasi
Ia menjelaskan program ini merupakan bagian dari prioritas pembangunan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat penataan kawasan kumuh dan pesisir secara nasional. Saat ini, pemerintah mencatat terdapat sedikitnya 12.987 kawasan pesisir di seluruh Indonesia yang memerlukan penataan. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong potensi ekonomi kawasan.
Fahri menyebut, dalam pelaksanaan program penataan pesisir, pemerintah menargetkan penataan 1.300 kawasan per tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.000 kawasan menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sementara 300 kawasan dikerjakan oleh Kementerian PKP.
"Kementerian KKP sudah mendapatkan anggaran untuk menata 1.000 kawasan pesisir per tahun. Ini merupakan langkah kolaboratif lintas kementerian," jelas Fahri.
Dia menambahkan, jika skema tersebut konsisten berjalan selama 10 tahun, seluruh kawasan pesisir di Indonesia dapat tertata dengan baik dan menjelma menjadi kawasan wisata berkelas dunia.
"Kalau ini berhasil, dalam satu dekade kita bisa menyulap ribuan kawasan pesisir menjadi seperti 'Maldives Indonesia'. Ini akan jadi warisan besar bagi generasi mendatang," ujarnya.
Baca Juga: Lahan Nganggur 2 Tahun Diambil Negara, Menteri ATR Nusron Wahid: Emang Mbahmu Bisa Bikin Tanah?
Fahri juga mengungkapkan telah mengusulkan konsep branding program tersebut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan sebutan "1.000 Maldives per Tahun". Ia berharap dukungan pembiayaan dari mitra internasional dapat segera disetujui agar program ini bisa segera dijalankan secara bertahap mulai tahun depan.
"Waktu itu saya sempat kirim pesan ke Pak Trenggono. Saya bilang, bagaimana kalau renovasi pesisir ini kita beri nama '1 tahun 1000 Maldives'. Itu bisa menjadi simbol transformasi kawasan pesisir kita," pungkasnya.
(nng)
Lihat Juga :
