Sri Mulyani Anggarkan Rp7 Triliun untuk Operasional Sekolah Rakyat
Sabtu, 09 Agustus 2025 - 15:28 WIB
loading...
Sri Mulyani dalam rangkaian meninjau fasilitas Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta, di Jakarta Selatan, Sabtu (9/8). FOTO/Muhammad Refi Sandi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp7 triliun dalam APBN 2025 untuk mendukung program Sekolah Rakyat yang dijalankan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU). Anggaran tersebut difokuskan pada biaya operasional ratusan sekolah yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga rentan miskin.
"Tahun ini sekitar Rp7 triliun untuk Kemensos maupun KemenPU, meski tidak semua anggarannya ada di satu kementerian. Tahun depan meningkat karena operasional 200 sekolah berjalan penuh," ujar Sri Mulyani usai meninjau fasilitas Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta, di Jakarta Selatan, Sabtu (9/8).
Baca Juga: Sekolah Rakyat Ditinggalkan Ratusan Siswa dan Guru, Guru Besar IPB: Programnya Baik, Tapi...
Menurut Sri Mulyani tahun depan jumlah sekolah rakyat yang beroperasi akan bertambah menjadi 200 unit. Meski demikian, ia tidak membeberkan besaran anggaran yang akan dialokasikan dalam APBN 2026, karena hal itu akan diumumkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat penyampaian nota keuangan di DPR RI pada 15 Agustus mendatang.
Ia menjelaskan, biaya operasional tersebut mencakup kebutuhan siswa seperti tempat tinggal di asrama, listrik, air, internet, seragam, laptop, hingga gaji guru dan tenaga pendamping.
"Untuk tahun ini, operasional 157 sekolah harus disiapkan pada Agustus atau awal September. Tahun depan mencapai 200 sekolah," ujarnya.
Sri Mulyani menegaskan, program Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin agar dapat mengenyam pendidikan berkualitas dengan fasilitas memadai.
"Presiden meminta anak-anak dari keluarga rentan dimasukkan ke sekolah yang baik, bahkan sangat baik, diasramakan, dan diberikan pembelajaran serta kegiatan yang membangun rasa percaya diri," katanya.
Ia mengaku terharu melihat perkembangan siswa di SRMA 10 Jakarta yang kini memiliki semangat dan kepercayaan diri lebih tinggi dibanding sebelum mengikuti program. “Banyak anak yang harapannya sempat redup, kini kembali cerah. Mereka mendapatkan pendidikan gratis, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, serta pembinaan karakter,” ujarnya.
Baca Juga: Rekrutmen Guru PPPK Sekolah Rakyat Tahap 2 2025 Dibuka, Kuota 853
Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah rakyat, lanjutnya, cukup beragam, mulai dari seni, olahraga, hingga pelatihan keterampilan. Hal ini diharapkan dapat membentuk pribadi yang mandiri dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Sementara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan, pelaksanaan sekolah rakyat berlandaskan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
"Sekolah Rakyat adalah gagasan Presiden Prabowo. Saya mendapat amanah untuk mengoordinasikan operasionalnya. Banyak pihak terlibat, termasuk kementerian dan lembaga terkait," ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan, konsep sekolah rakyat tidak hanya memberi pendidikan formal, tetapi juga membangun lingkungan belajar yang sehat, disiplin, dan mendukung pengembangan potensi anak.
"Kami ingin anak-anak ini keluar dari kemiskinan dengan bekal keterampilan dan karakter yang kuat," katanya.
Pemerintah menargetkan program Sekolah Rakyat dapat terus diperluas di seluruh Indonesia, sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu yang memiliki akses pendidikan berkualitas.
"Tahun ini sekitar Rp7 triliun untuk Kemensos maupun KemenPU, meski tidak semua anggarannya ada di satu kementerian. Tahun depan meningkat karena operasional 200 sekolah berjalan penuh," ujar Sri Mulyani usai meninjau fasilitas Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta, di Jakarta Selatan, Sabtu (9/8).
Baca Juga: Sekolah Rakyat Ditinggalkan Ratusan Siswa dan Guru, Guru Besar IPB: Programnya Baik, Tapi...
Menurut Sri Mulyani tahun depan jumlah sekolah rakyat yang beroperasi akan bertambah menjadi 200 unit. Meski demikian, ia tidak membeberkan besaran anggaran yang akan dialokasikan dalam APBN 2026, karena hal itu akan diumumkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat penyampaian nota keuangan di DPR RI pada 15 Agustus mendatang.
Ia menjelaskan, biaya operasional tersebut mencakup kebutuhan siswa seperti tempat tinggal di asrama, listrik, air, internet, seragam, laptop, hingga gaji guru dan tenaga pendamping.
"Untuk tahun ini, operasional 157 sekolah harus disiapkan pada Agustus atau awal September. Tahun depan mencapai 200 sekolah," ujarnya.
Sri Mulyani menegaskan, program Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin agar dapat mengenyam pendidikan berkualitas dengan fasilitas memadai.
"Presiden meminta anak-anak dari keluarga rentan dimasukkan ke sekolah yang baik, bahkan sangat baik, diasramakan, dan diberikan pembelajaran serta kegiatan yang membangun rasa percaya diri," katanya.
Ia mengaku terharu melihat perkembangan siswa di SRMA 10 Jakarta yang kini memiliki semangat dan kepercayaan diri lebih tinggi dibanding sebelum mengikuti program. “Banyak anak yang harapannya sempat redup, kini kembali cerah. Mereka mendapatkan pendidikan gratis, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, serta pembinaan karakter,” ujarnya.
Baca Juga: Rekrutmen Guru PPPK Sekolah Rakyat Tahap 2 2025 Dibuka, Kuota 853
Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah rakyat, lanjutnya, cukup beragam, mulai dari seni, olahraga, hingga pelatihan keterampilan. Hal ini diharapkan dapat membentuk pribadi yang mandiri dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Sementara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan, pelaksanaan sekolah rakyat berlandaskan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
"Sekolah Rakyat adalah gagasan Presiden Prabowo. Saya mendapat amanah untuk mengoordinasikan operasionalnya. Banyak pihak terlibat, termasuk kementerian dan lembaga terkait," ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan, konsep sekolah rakyat tidak hanya memberi pendidikan formal, tetapi juga membangun lingkungan belajar yang sehat, disiplin, dan mendukung pengembangan potensi anak.
"Kami ingin anak-anak ini keluar dari kemiskinan dengan bekal keterampilan dan karakter yang kuat," katanya.
Pemerintah menargetkan program Sekolah Rakyat dapat terus diperluas di seluruh Indonesia, sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu yang memiliki akses pendidikan berkualitas.
(nng)
Lihat Juga :
