Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.999 Triliun per Juni 2025
Jum'at, 15 Agustus 2025 - 11:07 WIB
loading...
Bank Indonesia melaporkan ULN Indonesia per Juni 2025. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar USD433,3 miliar pada kuartal II-2025 atau per Juni 2025 naik 6,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) meski laju pertumbuhan melambat.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan ULN pemerintah pada periode tersebut tetap terjaga, dengan posisi mencapai USD210,1 miliar. Angka tersebut tumbuh 10,0 persen yoy lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 7,6 persen yoy pada triwulan I 2025.
"Kenaikan ULN pemerintah utamanya dipicu oleh peningkatan aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) domestik," kata Ramdan pada Jumat (15/8).
Baca Juga: Pemerintah Cari Utang Luar Negeri Rp72 Triliun, Sulap Pesisir Jadi 'Maldives'
Adapun ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 22,3 persen, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 19,0 persen, jasa pendidikan 16,4 persen, konstruksi 11,9 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,6 persen.
BI menegaskan posisi ULN pemerintah tetap aman karena didominasi oleh utang jangka panjang, dengan pangsa 99,9 persen dari total ULN pemerintah. Sementara, ULN swasta tercatat USD194,9 miliar, mengalami kontraksi 0,7 persen yoy, melanjutkan penurunan 1,0 persen yoy pada kuartal yang sama tahun sebelumnya.
Kontraksi tersebut bersumber dari ULN perusahaan bukan lembaga keuangan yang turun 1,4 persen yoy, meski ULN lembaga keuangan masih tumbuh 2,3 persen yoy. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa 80,5 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga masih didominasi utang jangka panjang dengan porsi 76,7 persen.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan ULN pemerintah pada periode tersebut tetap terjaga, dengan posisi mencapai USD210,1 miliar. Angka tersebut tumbuh 10,0 persen yoy lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 7,6 persen yoy pada triwulan I 2025.
"Kenaikan ULN pemerintah utamanya dipicu oleh peningkatan aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) domestik," kata Ramdan pada Jumat (15/8).
Baca Juga: Pemerintah Cari Utang Luar Negeri Rp72 Triliun, Sulap Pesisir Jadi 'Maldives'
Adapun ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 22,3 persen, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 19,0 persen, jasa pendidikan 16,4 persen, konstruksi 11,9 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,6 persen.
BI menegaskan posisi ULN pemerintah tetap aman karena didominasi oleh utang jangka panjang, dengan pangsa 99,9 persen dari total ULN pemerintah. Sementara, ULN swasta tercatat USD194,9 miliar, mengalami kontraksi 0,7 persen yoy, melanjutkan penurunan 1,0 persen yoy pada kuartal yang sama tahun sebelumnya.
Kontraksi tersebut bersumber dari ULN perusahaan bukan lembaga keuangan yang turun 1,4 persen yoy, meski ULN lembaga keuangan masih tumbuh 2,3 persen yoy. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa 80,5 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga masih didominasi utang jangka panjang dengan porsi 76,7 persen.
Lihat Juga :
