Kemenko PM Libatkan Pelaku Ekonomi Kreatif Susun Program Berdaya Berusaha
Senin, 25 Agustus 2025 - 20:39 WIB
loading...
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar Uji Publik Program "Berdaya Berusaha" di Bandung Creative Hub, Senin (25/8). Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan, kritik, dan saran langsung dari para praktisi di lapangan guna menyempurnakan arah kebijakan program yang berfokus pada pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa model kolaboratif ini menjadi standar baru dalam cara kerja pemerintah. "Ini adalah bukti komitmen kami untuk mengubah total cara kerja pemerintah. Partisipasi publik harus bermakna, dimulai sejak hari pertama perancangan, bukan hanya formalitas saat dokumen sudah final," ujar Leontinus dalam keterangan tertulisnya.
Baca Juga: Kompetisi Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko PM Pilih 8 Tim Masuk Final Innovilleague 2025
Menurut Leontinus, pendekatan tersebut merupakan esensi dari pemerintahan yang kolaboratif (Collaborative Governance) yang menjadi prinsip pimpinan Kemenko PM, Presiden Prabowo, dan Menko Muhaimin Iskandar. Kehadiran puluhan CEO, akademisi, komunitas, dan perwakilan pemerintah daerah dalam uji publik ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk merancang program bersama para pemangku kepentingan sejak tahap konsepsi.
Diskusi dalam uji publik ini dibagi ke dalam beberapa sesi breakout berdasarkan sub-sektor ekonomi kreatif, meliputi kuliner, fesyen, kriya, dan game. Leontinus menambahkan bahwa obsesi untuk mendengar suara "konsumen", dalam hal ini publik, adalah DNA yang dibawanya dari sektor swasta ke pemerintahan.
Seluruh masukan yang diterima akan dikaji secara mendalam untuk memperkaya substansi dan model implementasi Program "Berdaya Berusaha". Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan sebelum diluncurkan secara nasional.
"Kami memilih Bandung karena kota ini adalah episentrum kreativitas. Masukan dari para praktisi di sini, mulai dari teman-teman di ITB, para CEO startup, hingga komunitas, akan menjadi fondasi untuk menyempurnakan program ini," jelas Leontinus. Ia juga menekankan bahwa program ini bukan lagi milik Kemenko PM, melainkan program bersama seluruh elemen masyarakat.
Baca Juga: Cak Imin: Jangan Terlampau Lama Membiarkan IKN Tidak Bermanfaat
Program "Berdaya Berusaha" dirancang sebagai solusi terintegrasi dari hulu ke hilir bagi UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi. Fokus intervensinya mencakup 5+1 pilar utama. Pilar-pilar tersebut meliputi akses terhadap bahan baku, optimalisasi proses produksi, kemudahan pembiayaan, strategi pemasaran, pemahaman tata niaga global, serta fasilitasi legalitas dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa model kolaboratif ini menjadi standar baru dalam cara kerja pemerintah. "Ini adalah bukti komitmen kami untuk mengubah total cara kerja pemerintah. Partisipasi publik harus bermakna, dimulai sejak hari pertama perancangan, bukan hanya formalitas saat dokumen sudah final," ujar Leontinus dalam keterangan tertulisnya.
Baca Juga: Kompetisi Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko PM Pilih 8 Tim Masuk Final Innovilleague 2025
Menurut Leontinus, pendekatan tersebut merupakan esensi dari pemerintahan yang kolaboratif (Collaborative Governance) yang menjadi prinsip pimpinan Kemenko PM, Presiden Prabowo, dan Menko Muhaimin Iskandar. Kehadiran puluhan CEO, akademisi, komunitas, dan perwakilan pemerintah daerah dalam uji publik ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk merancang program bersama para pemangku kepentingan sejak tahap konsepsi.
Diskusi dalam uji publik ini dibagi ke dalam beberapa sesi breakout berdasarkan sub-sektor ekonomi kreatif, meliputi kuliner, fesyen, kriya, dan game. Leontinus menambahkan bahwa obsesi untuk mendengar suara "konsumen", dalam hal ini publik, adalah DNA yang dibawanya dari sektor swasta ke pemerintahan.
Seluruh masukan yang diterima akan dikaji secara mendalam untuk memperkaya substansi dan model implementasi Program "Berdaya Berusaha". Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan sebelum diluncurkan secara nasional.
"Kami memilih Bandung karena kota ini adalah episentrum kreativitas. Masukan dari para praktisi di sini, mulai dari teman-teman di ITB, para CEO startup, hingga komunitas, akan menjadi fondasi untuk menyempurnakan program ini," jelas Leontinus. Ia juga menekankan bahwa program ini bukan lagi milik Kemenko PM, melainkan program bersama seluruh elemen masyarakat.
Baca Juga: Cak Imin: Jangan Terlampau Lama Membiarkan IKN Tidak Bermanfaat
Program "Berdaya Berusaha" dirancang sebagai solusi terintegrasi dari hulu ke hilir bagi UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi. Fokus intervensinya mencakup 5+1 pilar utama. Pilar-pilar tersebut meliputi akses terhadap bahan baku, optimalisasi proses produksi, kemudahan pembiayaan, strategi pemasaran, pemahaman tata niaga global, serta fasilitasi legalitas dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
(nng)
Lihat Juga :
